Perekam Video yang sempat Diculik pasca Tragedi Kanjuruhan Diminta Ajukan Perlindungan

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) meminta Kelpin, pelapor yang merekam kengerian di pintu 13 saat tragedi Kanjuruhan, untuk mengajukan perlindungan.

Desas-desus beredar informasi bahwa Kelpin sempat diculik.
Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi Pasaribu mengatakan, bahwa ia telah menerima informasi itu sejak Senin (4/10/2022) kemarin, tentang dugaan penculikan Kelpin.

"Kami sudah dengar sejak Senin lalu, tapi kami juga belum ketemu Kelpin," ujar Edwin kepada wartawan, Rabu (10/5/2022).

Edwin mengatakan bahwa LPSK saat ini sedang mencari kontaknya dan kemudian Kelpin diminta untuk mengajukan perlindungan dari LPSK.

"Atau Kelpin, silahkan hubungi LPSK atau saya," katanya.

Tidak hanya itu, LPSK juga meminta warga Malang yang menjadi korban atau saksi dari tragedi Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang meninggal dunia meminta untuk mengajukan perlindungan.

"Semua yang menjadi korban atau mau menjadi saksi dalam  Peristiwa Kanjuruhan," katanya lagi.

Sebelumnya beredar kabar bahwa Kelpin dilaporkan diculik oleh intel dan sejumlah aparat. Dia diduga diculik karena video yang dia unggah tentang kengerian di pintu 13 tragedi Kanjuruhan.

Video tersebut menjadi viral di jejaring media sosial karena menunjukkan situasi orang banyak yang mencoba keluar dari Gerbang 13, yang terkunci ketika polisi menembakkan gas air mata.

Baca Juga: KontraS Duga Ada Pihak-pihak yang Coba Kaburkan Fakta Tragedi Kanjuruhan

Namun berita penculikan Kelpin itu kemudian dibantah Kabag Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo. Dia mengatakan Kelpin diamankan untuk menjadi  salah satu dari 29 saksi yang diperiksa penyidik.

"Yang merekamnya (Kelpin, red.) sekarang dijadikan saksi oleh penyidik,"
ujar Dedi di Mapolres Malang, Selasa (4/10/2022).

Ditempat terpisah, Ketua Divisi Hukum KontraS, Andi Rezaldi, mengatakan tindakan polisi tersebut patut dicurigai sebagai bentuk intimidasi.

Tentu saja, pola-pola seperti ini sering menyasar orang yang melaporkan fakta tentang suatu kejadian atau persitiwa.

"Kami menduga apa yang dilakukan polisi adalah bentuk intimidasi terhadap orang yang melaporkan fakta tentang peristiwa kekerasan. Mungkin bagi mereka, cara-cara seperti ini ampuh untuk merberangus suara-suara kritis," kata Andi saat dihubungi Suara.com, Rabu (10/5/2022). 
Kenyataannya bagi Andi, membungkam suara kritis tidak akan bisa menutupi suatu fakta. Terlebih, fakta-fakta aksi kekerasan yang dilakukan aparat di Stadion Kanjuruhan terhadap Aremania pasti akan terbongkar.

"Padahal sebetulnya tidak, tapi kebenaran pasti akan terungkap. Salah satunya menyangkut keterlibatan dan pertanggungjawaban hukum pimpinan dan anggota aparat keamanan yang melakukan tindak kekerasan,” jelasnya.

Untuk itu, KontraS mendorong pihak kepolisian untuk menghentikan cara-cara intimidasi tersebut.