Begini Kronologi Polemik PB Djarum dan KPAI

Suara.com - Djarum Foundation melalui klub binaannya, PB Djarum, akan menghentikan audisi umum pencarian bakat bulutangkis pada 2020 mendatang.

Keputusan penghentian menyusul tudingan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang menyebut audisi itu terindikasi sebagai eksploitasi anak terselubung.

Penggunaan brand Djarum pada atribut dan kaos para peserta, dinilai KPAI sebagai upaya memasarkan produk tembakau dengan memanfaatkan tubuh anak sebagai wadah.

Keputusan PB Djarum menghentikan audisi yang telah berlangsung sejak 2006 silam itu menuai banyak tanggapan dari berbagai pihak.

Mayoritas berisi kekhawatiran lantaran klub yang bermarkas dikudus itu rutin memproduksi atlet bulutangkis berbakat.

Sebut saja Liem Swie King, Haryanto Arbi, Alan Budikusuma, Minarti Timur, Tontowi Ahmad, Mohammad Ahsan, hingga Kevin Sanjaya Sukamuljo.

Lalu, sebenarnya bagaimana awal polemik PB Djarum dan KPAI? Berikut penjabaran Suara.com yang dirangkum dari berbagai sumber:

Awal Mula Polemik Audisi Umum PB Djarum

Sejak 2006 PB Djarum rutin menggelar audisi pencarian bakat atlet muda (11-13 tahun) yang penyelenggaraannya dilakukan diberbagai kota di Indonesia.

Baca Juga: Ini Klarifikasi KPAI soal Tudingan Eksploitasi Anak pada Audisi PB Djarum

Tahun ini, program pencarian bibit yang dinamakan Audisi Umum Djarum Beasiswa Bulutangkis 2019 itu direncanakan berlangsung di lima kota; Bandung, Purwokerto, Surabaya, Solo Raya dan Kudus.

Tak seperti audisi-audisi tahun sebelumnya, di edisi 2019, PB Djarum mendapat respons dari Yayasan Lentera Anak dan Smoke Free Bandung.

Hal itu terjadi jelang berlangsungnya audisi tahap pertama di Bandung, Juli 2019 lalu.

"Kami melihat ini sebagai suatu masalah. Ada ratusan anak-anak mengenakan kaos dengan tulisan yang sama persis font-nya dengan merek rokok. Menurut kami ini brand image," kata Ketua Yayasan Lentera Anak Lisda Sundari di hadapan wartawan, Kamis (14/2/2019).

Meski mendapat protes, audisi di kota Bandung tetap dilaksanakan pada 28 Juli 2019.

Namun, setelahnya gelombang protes semakin membesar menyusul turut direspons oleh KPAI.