Pemilik F1 Liberty Media Resmi Mengakuisisi MotoGP

Suara.com - Pemilik ajang balapan mobil Formula 1 (F1) Liberty Media resmi mengakuisisi MotoGP dengan mahar sekitar Rp72 triliun.

Liberty Media akan mengakuisisi sekitar 86% saham Dorna dengan biaya sebesar 4,2 miliar euro atau sekitar Rp72 triliun. Dengan ini, Dorna hanya memiliki saham 14 persen di MotoGP.

Tujuan akuisisi ini adalah Liberty Media ingin melebarkan sayapnya di dunia olahraga.

“Kami sangat senang dapat memperluas portofolio aset olahraga dan hiburan terkemuka kami dengan mengakuisisi MotoGP,” kata Presiden dan CEO Liberty Media Greg Maffei, seperti dilansir laman resmi MotoGP, Senin (1/4/2024) seperti dimuat Antara.

“MotoGP adalah liga global dengan basis penggemar yang setia dan antusias, balapan yang menawan, dan profil keuangan yang menghasilkan arus kas yang tinggi,” tambahnya.

“Carmelo (Ezpeleta) dan tim manajemennya telah membangun tontonan olahraga yang luar biasa sehingga kami dapat memperluasnya ke khalayak global yang lebih luas. Bisnis ini memiliki dampak yang signifikan terbalik, dan kami bermaksud mengembangkan olahraga ini untuk para penggemar MotoGP, tim, mitra komersial, dan pemegang saham kami,” tambahnya.

Sementara itu, CEO Dorna Carmelo Ezpeleta menyambut baik proses akuisisi ini. Ia mengatakan hal ini sebagai “Langkah sempurna berikutnya dalam evolusi MotoGP, dan kami sangat antusias dengan pencapaian ini bagi Dorna, paddock MotoGP, dan penggemar balap”.

“Liberty memiliki rekam jejak yang luar biasa dalam mengembangkan aset olahraga dan kami sangat mengharapkan mitra yang lebih baik untuk memperluas basis penggemar MotoGP di seluruh dunia”.

Meski resmi menjadi pemilik baru MotoGP, Liberty Media tetap memberi keleluasaan kepada Dorna Sports untuk mengelola MotoGP, Moto2, dan Moto3. Carmelo Ezpeleta juga tetap akan menjabat posisi sebagai CEO Dorna Sports.

Baca Juga: Calon Pemain Naturalisasi Terbaru Timnas Indonesia, STY Puji Habis Kualitas Calvin Verdonk

Akuisisi ini diharapkan selesai pada akhir tahun 2024 karena masih harus menunggu izin dan persetujuan dari otoritas hukum persaingan usaha dan penanaman modal asing di berbagai yurisdiksi.