Indonesia Butuh Sosok Calon Presiden Mumpuni dan Pro Keberagaman

Sukabumi.suara.com - Konstelasi politik di Indonesia bergerak dinamis jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang. Sejumlah nama mulai bermunculan dan digadang-gadang menjadi calon presiden yang menjadi harapan rakyat Indonesia selanjutnya. 

Satu persatu permasalahan di Indonesia yang perlahan telah terurai dan dirajut, jangan sampai kembali kusut dan membelit lini kehidupan masyarakat. Perekonomian makin membaik.

Hal ini dibuktikan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2023 yang melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,31 persen pada 2022.

Kepala BPS Margo Yuwono menyatakan, pertumbuhan ekonomi 5,31 persen merupakan yang tertinggi sejak 2013, atau sejak pemerintahan sebelum Presiden Jokowi.

Dalam bidang pendidikan pun keberhasilan telah ditoreh dengan dibenahinya sejumlah tantangan di sektor Pendidikan. Salah satunya adalah pemerataan akses pendidikan bagi anak-anak Indonesia di seluruh pelosok tanah air.

Tantangan lainnya adalah bagaimana meningkatkan skor Programme for International Student Assessment (PISA) atau kemampuan siswa di bidang sains, membaca, dan matematika.

Pemerintah juga melanjutkan program bantuan pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). Dimana pada tahun ini, selain KIP untuk SD, SMP, dan SMA, juga terdapat untuk kuliah.

Pemerintah juga menyebut terus menggenjot pendidikan vokasi di Indonesia. Disebutkan bahwa sebanyak 14.084 SMK melakukan kerja sama dengan dunia usaha dan industri.

Meski begitu, masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dengan baik. Salah satunya adalah masih adanya kasus-kasus intoleransi beragama di sejumlah daerah, seperti penutupan gereja di Banten dan Purwakarta beberapa waktu lalu. 

Baca Juga: Jadwal Buka Puasa Kota Palembang 13 April 2023 Beserta Doa

Setara Institute mencatat, periode pertama kepresidenan Jokowi tidak menghasilkan teroboson yang signifikan dalam pemajuan toleransi dan kebebasan beragama/berkeyakinan. Alih-alih membangkitkan harapan publik, tahun pertama periode kedua Presiden Jokowi justru menunjukkan lemahnya kepemimpinan nasional dalam jaminan hak untuk beragama/berkeyakinan secara merdeka sesuai dengan konstitusi.

Selain itu, meningkatnya segregasi sosial antaridentitas yang memicu ketegangan (tension), ketidaktertiban sosial (social disorder) hingga kekerasan terhadap identitas yang berbeda, terutama minoritas yang rentan.

Berikutnya adalah maraknya ekspresi terbuka intoleransi, pelanggaran hak, dan kekerasan atas nama agama.

Dan kini, jelang pergantian pucuk kepemimpinan pada Pilpres 2024 mendatang, harapan publik tertumpu pada calon presiden selanjutnya.

Harapan tersebut nyata, sebab dibutuhkan sosok yang mampu meneruskan warisan pemerintahan saat ini dan menjadikannya lebih baik di masa yang akan datang.

Dalam konteks itu, dibutuhkan sosok pemimpin yang telah terbukti bisa meningkatkan harkat hidup masyarakat, peduli dengan semua lapisan masyarakat, melindungi yang lemah dan mengayomi yang berdaya.