Suara Sumatera - Kedatangan Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Pekanbaru, Riau pada 4-5 Desember mendatang dikabarkan mendapatkan ganjalan, di antaranya izin keramaian dan penolakan mahasiswa.
Ketua Bappilu Partai NasDem Riau, Dedi Harianto Lubis mengatakan pihaknya belum mendapat perizinan tersebut meski telah mengajukan permohonan ke kepolisian.
“Belum mendapatkan izin keramaiannya (untuk kegiatan Pak Anies). Sebenarnya dari kemarin ini hanya persoalan lokasi atau tempat kegiatan,” kata Dedi pada Jumat (2/12/2022).
Menurut Dedi, acara Anies Baswedan direncanakan digelar di Jalan Gajah Mada. Namun, tak mendapatkan izin karena lokasi tersebut ada pelaksanaan balap sepeda Tour de Siak 2022.
Pihaknya mengusulkan memindahkan acara tersebut ke tempat yang tak jauh dari lokasi pertama yakni ke Jalan Cut Nyak Dien. Akan tetapi, juga tak diizinkan lantaran masih dalam lintasan Tour de Siak.
“Kami mau pakai lapangan MTQ di Jalan Jendral Sudirman juga tidak bisa, lantaran di sana ada acara marching band. GOR tidak bisa juga karena dalam renovasi. Akhirnya kegiatan itu kami alihkan ke Jalan Naga Sakti,” ungkap Dedi.
“Pak Wagub (Edy Natar yang juga Politisi Partai NasDem, red) sudah menghubungi Pak Gubernur. Setelah dikonfirmasi ternyata Jalan Gajah Mada maupun Jalan Cut Nyak Dien tidak masuk dalam lintasan Tour de Siak,” sambung Dedi.
Dengan demikian, Dedi menegaskan, pihaknya tetap akan melaksanakan kegiatan Anies Baswedan di ruas Jalan Gajah Mada.
Saat ini, kata dia, pihaknya bersama Kepolisian, Pemprov Riau serta instansi lainnya menggelar rapat untuk membahas perizinan keramaian tersebut.
Baca Juga: Hampir Semua Kader PAN Dukung Ganjar Pranowo, Hasrat Airlangga Jadi Capres 2024 Lewat KIB Kandas?
“Siang ini, kami rapat membahas itu. Nanti perkembangannya kami sampaikan. Kami tetap menggelar kegiatan itu di Jalan Gajah Mada walau tidak dapat izin, dan kami siap bertanggung jawab,” tegas Dedi.
Tak hanya soal permasalahan tempat, acara Anies Baswedan ke Pekanbaru juga mendapat penolakan dari Koalisi Mahasiswa Riau Peduli Demokrasi (KMRPD).
Menurut Dedi penolakan itu bagian dari hak demokrasi seseorang dalam konteks bernegara.
"Kami biasa saja. Penolakan itu biasa dalam berdemokrasi. Ini kan hak demokrasi seseorang juga," ujar Dedi dikutip dari Riauonline.co.id--jaringan Suara.com, Jumat (2/12/2022).
Bagi Dedi, alasan Anies Baswedan akan membawa politik identitas dan dikhawatirkan akan memecah belah harmonisasi masyarakat Riau itu merupakan ketakutan yang berlebihan, terlebih di situasi politik saat ini.
"Biasa lah itu, orang dalam musim politik ini salat saja bisa diklaim berpolitik," singkat Dedi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Karhutla Memanas, Kabut Asap Selimuti Kota Palembang
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!