Siapakah Bupati Meranti Muhammad Adil yang Sebut Kemenkeu Berisi Iblis? Berikut Profilnya

Suara Sumatera - Bupati Meranti Muhammad Adil menjadi sorotan karena ucapannya yang menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berisi iblis atau setan. Adil geram lantaran dana bagi hasil (DBH) ke daerahnya kecil padahal penghasil minyak.

Lantas siapakah sosok Bupati Meranti Muhammad Adil? Berikut profilnya melansir dari wikipedia pada Senin (12/12/2022).

Adil merupakan pria kelahiran 18 April 1972. Dirinya menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 di Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru. 

Sebelum menjadi kepala daerah, Adil menjadi anggota DPRD Riau masa jabatan 2019-2024 dan 2019-2020.   Namun di periode kedua ini, Adil hanya setahun menjabat, Ia pun maju sebagai calon Bupati Kepulauan Meranti periode 2021-2024. Dirinya pun menang dan terpilih menjadi Bupati Meranti.

Ia pernah menjabat sebagai Ketua Umum FORKI Kabupaten Kepulauan Meranti pada periode 2010-2014. Selain itu, Ketua Dewan Penasihat Ikatan Sarjana NU Kabupaten Kepulauan Meranti periode 2018-2022.

Diketahui, Adil menyebut orang Kemenkeu berisi iblis atau setan saat berdialog dengan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Lucky Alfirman.

Hal itu disampaikan Adil saat rapat koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se Indonesia di Pekanbaru, Kamis (8/12/2022).

Dirinya menyebut dana bagi hasil (DBH) yang diterimanya tidak sesuai. Ia juga mengancam terkait angkat senjata hingga menyinggung bahwa Meranti pindah ke negara tetangga alias Malaysia.

"Di Riau ini mungkin kami paling banyak sekarang dibornya. Tapi pertanyaannya mengapa duit kami tak dikembalikan," kata Adil melansir Suara.com.

Baca Juga: Koalisi Gerindra-PKB Diklaim Tak Bakal Bubar, Tinggal Tunggu Prabowo-Muhaimin Duduk Bareng Tentukan Capres-Cawapres

Sementara itu, Lucky mengatakan pembagian DBH sesuai daerah penghasil, perbatasan dan daerah yang ikut mengelola. Sayangnya, jawaban itu tidak menenangkan Bupati Meranti.

"Kami daerah miskin, kalau kami daerah kaya kami biarkan saja. Mau diambil Rp 10 triliun pun nggak apa-apa. Kami daerah miskin, daerah ekstrem. Jadi kalau daerah miskin ada minyak, bapak ibu ambil uang entah dibawa ke mana, pemerataan-pemerataan ke mana?" sambung Adil.