Sebut Kemenkeu Isinya Setan hingga Ancam Gabung Malaysia, Bupati Meranti Disemprot Mendagri Tito

Suara Sumatera - Sosok Bupati Meranti Muhammad Adil tengah menjadi perhatian publik belakangan ini usai pernyataannya yang kontroversial. 

Muhammad Adil menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) isinya iblis dan setan. Tak hanya itu, ia pun mengancam angkat senjata senjata dan bergabung menjadi bagian Malaysia.

Pernyataan Adil disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Pekanbaru pada 9 November lalu.

Dalam Rakornas itu, Bupati Meranti menyatakan kesal kepada Kemenkeu karena bagian dana bagi hasil (DBH) yang diterima wilayahnya tidak sesuai. Kekesalannya merembet ke pernyataan iblis dan setan.

Buntut ucapan tersebut, Muhammad Adil kini mendapat teguran keras dari Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian.

Teguran tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Suhajar Diantoro dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/12/2022).

"Mendagri menegur keras sekaligus menegaskan, sebagai kepala daerah apa pun masalahnya harus menggunakan bahasa yang beretika dan menunjukkan sikap kenegarawanan," ungkap Suhajar dikutip dari Batamnews.co.id--jaringan Suara.com, Rabu (14/12/2022).

Ia menyebut Tito menegur Adil setelah bertemu dengan dirinya dan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Agus Fatoni pada Senin (12/12/2022). 

Imbas pernyataan Adil, Kemendagri sengaja memanggilnya dan melakukan pertemuan pada Senin (12/12/2022) pukul 10.30 WIB.

Baca Juga: PC Bersaksi Bahwa Tidak Tahu soal Skenario Pembunuhan Brigadir J, Bharada E: Kalau Ada CCTV Semuanya Akan Jelas

Dalam pertemuan itu, Suhajar mengatakan dirinya juga menegur Adil. Sebab, pernyataan Adil telah menimbulkan kisruh.

"Pernyataan Adil yang diarahkan ke jajaran Kemenkeu telah menimbulkan kegaduhan," terang Suhajar.

Suhajar juga mengaku banyak memberikan nasihat kepada Adil agar menjaga etika berkomunikasi. Suhajar menyayangkan sikap dan pernyataan Adil yang tidak elok dilakukan oleh seorang pejabat publik. Menurut Suhajar, sebagai pejabat publik, harusnya Adil memberikan teladan bagi masyarakat.

"Apa yang menjadi kegelisahan dan harapan Bupati Kepulauan Meranti sebenarnya bisa dikomunikasikan dan diselesaikan secara baik-baik, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat," ujarnya.

Suhajar menyebut seorang kepala daerah harus mampu menjaga etika termasuk dalam bertutur, sekali pun memiliki perbedaan pendapat maupun pandangan dengan pihak lain. Hal itu menurut Suhajar penting disadari dan dilakukan.

Terlebih, kata dia, lagi di tengah akses informasi yang begitu mudah saat ini, setiap perkataan yang diucapkan maupun perbuatan yang dilakukan sangat mudah diketahui publik.