Isu Reshuffle Makin Kencang, NasDem: Partai Pengusung Jokowi Juga Punya Hak

Suara Sumatera - Isu reshuffle makin kencang dibahas sebagai buntut dari deklarasi Partai NasDem atas sosok Anies Baswedan. Koalisi pendukung pasangan Joko Widodo (Jokowi) dan Maruf Amin ini dinilai sudah tidak komitmen secara bersama.

Partai NasDem semakin keras dalam menyuarakan pandangannya terkait dengan isu reshuffle tersebut. Partai besutan Surya Paloh ini

Pihaknya tidak terima jika isu tersebut benar-benar menyasar sejumlah menteri yang berada dalam kabinet milik Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Saat ini, terdapat tiga menteri yang merupakan menteri Partai NasDem yang duduk di pemerintahan Jokowi.

Hal tersebut dapat terlihat ketika salah satu elite kadernya berdiskusi dengan elite dari PDI Perjuangan.

Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga mengatakan reshuffle merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Jokowi.

Pihaknya menyerahkan semua keputusan terkait dengan reshuffle menteri di tangan mantan gubernur tersebut. Bahkan jika hal itu benar menyasar sejumlah menteri dari NasDem

"Kami tidak ingin lebih lanjut lagi, ini kewenangan presiden. Biarlah dengan evaluasi ini tentu presiden yang nanti akan memutuskan," ujar Eriko 

Selain itu, Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga menilai bahwa deklarasi Anies Baswedan oleh NasDem, yang disebut jadi antitesa Jokowi adalah berkaitan dengan etika.

"Kalau soal dikatakan antitesa itu sebenarnya etika. Kalau kita sudah mau mengambil sesuatu yang berlawanan antitesa ya etika, " ucapnya.

Baca Juga: Hasil Survei Voxpopuli: PDIP dan Partai Gerindra Meroket, Nasdem Makin Terpuruk

"Kenapa tidak berani mengambil langkah seperti itu? Itu juga perlu menjadi satu pertanyaan tersendiri," sambungnya.

Hal membuat partai besutan Surya Paloh ini berang dan menanggapi keras pernyataan dari politikus PDI Perjuangan.

Ketua DPP Partai NasDem Effendy Chorie alias Gus Choi menyuarakan ketidaksetujuannya jika menteri dari partainya menjadi sasaran dari reshuffle tersebut.

Gus Choi secara tegas menyampaikan bahwa presiden bukanlah raja dan pengusung memiliki hak untuk diajak berunding soal sosok yang akan direshuffle.

"Presiden punya hak memang, memang iya punya hak. Tetapi pengusung juga punya hak, hak untuk diajak bicara, hak untuk diajak berembuk bermusyawah," kata Gus Choi.

"Kami tidak mau menyakiti partai lain, tidak mau mengganggu partai lain. Silahkan mau apa mereka, kami akan jalan terus sesuai dengan hak-hak NasDem," pungkasnya.