Benarkah Jokowi Tunjuk Hotman Paris sebagai Pengacara untuk Hadapi Rocky Gerung?

Suara Sumatera - Kasus dugaan penghinaan terhadap Presiden Jokowi yang menyeret nama pengamat politik Rocky Gerung hingga kini masih menjadi perbincangan.

Rocky Gerung pun dilaporkan sejumlah pihak ke kepolisian. 

Seiring dengan itu, belakangan beredar kabar Jokowi menunjuk Hotman Paris sebagai pengacara untuk menghadapi Rocky Gerung.

Informasi tersebut disebarkan sebuah kanal YouTube bernama POLITIK NUSANTARA belum lama ini. Adapun judul narasinya sebagai berikut:

"JOKOWI TUNJUK HOTMAN PARIS SEBAGAI PENGACARANYA..ROKY GERUNG KALI INI TIDAK BISA KABIR LAGI."

Sementara pada thumbnail, penguggah menyematkan judul:

"JOKOWI TUNJUK HOTMAN SEBAGAI PENGACARA
ROKY TIDAK AKAN BISA KABUR DARI JERATAN HUKUM."

Lantas benarkah Hotman Paris jadi  pengacara Jokowi hadapi Rocky Gerung?

PENJELASAN
Setelah ditelusuri, dari awal hingga akhir video tidak ditemukan pemberitaan mengenai klaim narasi yang beredar. 

Baca Juga: Bamsoet Usul UUD 1945 Diamandemen, Surya Paloh: Luar Biasa, Nanti Presiden Tidak Dipilih Langsung

Video tersebut hanya menampilkan cuplikan dari beberapa video berbeda yang digabung menjadi satu.

Narator dalam video tersebut hanya membacakan artikel dari tribunnews.com berjudul “HOTMAN Paris Buka Suara Kasus Rocky Gerung Hina Presiden Jokowi, Bisa Dieksekusi Pakai Cara Ini” yang diunggah pada 3 Agustus 2023.

Thumbnail video yang menampilkan Hotman Paris sedang diwawancarai oleh media tersebut identik dengan foto yang dimuat pada artikel kompas.com berjudul “Hotman Paris Permasalahkan Bukti Chat antara Teddy Minahasa dan Dody” yang diunggah pada 2 Maret 2023.

Foto tersebut merupakan foto ketika Hotman Paris selaku Kuasa Hukum Eks Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Kamis, 2 Maret 2023.

KESIMPULAN
Berdasarkan penelusuran, klaim yang menyatakan Presiden Jokowi tunjuk Hotman Paris sebagai pengacara untuk menghadapi Rocky Gerung adalah kabar hoaks.

Dengan demikian, video yang disebarkan kanal YouTube bernama POLITIK NUSANTARA tersebut masuk dalam dalam kategori konten yang menyesatkan.