Ganti Rugi Lahan Tol Cisumdawu Belum Dirasakan, Warga Sumedang Lakukan Aksi Mogok Makan hingga Tutup Mulut

SuaraSumedang.Id - Proyek pembangunan Tol Cisumdawu ternyata di satu sisi memberikan dampak negatif untuk masyarakat sekitar.

Diketahui, dalam pembangunan tol tersebut, tidak sedikit lahan masyarakat Sumedang yang harus tergusur.

Tol yang membentang sepanjang 62.60 kilometer tersebut harus berurusan dengan lahan yang sedari dulu sudah dikelola masyarakat.

Akibatnya, buntut dari adanya dampak tersebut, tidak sedikit warga Sumedang yang akan melakukan aksi.

Dilansir dari purwasuka.suara.com, sejumlah warga Sumedang yang terkena dampak pembangunan Tol Cisumdawu mengancam akan melakukan aksi jalan kaki atau longmarch hingga mogok makan dan tutup mulut.

Tak tanggung-tanggung, mereka akan berjalan hingga ke Jakarta untuk menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal itu dilakukan jika tuntutannya selama ini tak dipenuhi.

Seperti diketahui, puluhan warga dari tiga desa di Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat ini menggelar aksi mogok makan dan tutup mulut pada Senin (15/8/2022). Aksi ini rencananya akan dilakukan hingga tiga hari.

Dalam aksinya, warga yang berasal dari Desa Cilayung, Cibeusi, dan Cileles ini mengadukan lahan garapan mereka terkena imbas pembangunan Tol Cisumdawu (Cileunyi -Sumedang-Dawuan).

Lebih lanjut, dampak dari adanya pembangunan Tol Cisumdawu tersebut, masyarakat dibuat kelimpungan lantaran hilangnya lahan mata pencaharian mereka.

Baca Juga: LPSK Sebut Wadirkrimum Intervensi Permohonan Perlindungan Istri Ferdy Sambo, Polda Metro Jaya Ungkap Ini

Diketahui, sebelum adanya pembangunan tol tersebut, tidak sedikit masyarakat yang memanfaatkan lahan untuk bercocok tanam dan sejenisnya.

Di lain sisi, mereka mengaku bahwa hingga kini, ganti rugi atas pengalihfungsian lahan tersebut untuk pembangunan jalan tol tersebut belum mereka dapatakan.

Sementara itu, Satuan Kerja Tol (Satkertol) Cisumdawu Seksi I, Erwin mengaku telah mengetahui terkait aksi tersebut. Kendati demikian, dirinya tidak dapat memberikan tanggapan banyak lantaran soal pembebasan lahan itu berbeda untuk satuan kerjanya.