Melaporkan Mafia Tanah Bisa Melalui Whatsapp, Kontak Pengaduan Masyarakat Melawan Mafia Tanah Resmi Diluncurkan

Oknum Mafia Tanah memang terus berusaha dimusnahkan oleh pemerintah. Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Hadi Tjahjanto menegaskan bahwa mafia tanah harus dilawan.

Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian ATR/BPN, Hadi Tjahjanto meluncurkan hotline kontak pengaduan masyarakat untuk melawan mafia tanah. Hal ini sebagai bentuk pelayanan Kementerian ATR/BPN yang terbuka dan responsif.

"Dalam rangka mengubah wajah ATR/BPN menjadi kementerian yang lebih terbuka, responsif, melayani dan menerima kritikan, selain memiliki aplikasi LAPOR bekerja sama dengan MenPAN-RB, pada kesempatan ini saya juga meluncurkan hotline kontak pengaduan masyarakat melalui WhatsApp di 081110680000," terang Hadi dalam keterangan tertulis yang diterima dari Wamen ATR/BPN Raja Juli Antoni, Rabu (22/9/2022).

Hadi juga meluncurkan Program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN) dan Pembukaan Loket Prioritas yang dikhususkan bagi pengurus tanah secara langsung, tidak diwakili pihak ketiga. Ada keistimewaan bagi pengurus tanah sendiri. "Kita berikan karpet merah untuk warga yang mengurus sendiri administrasi tanahnya," tegas Hadi.

Hadi mengaku fokus pada satu pertanyaan setelah dirinya dilantik sebagai menteri. Pertanyaan ini mengenai bagaimana cara membangun kepercayaan masyarakat terhadap ATR/BPN yang selama ini sudah identik dengan mafia tanah, dan pembuatan hotline pengaduan serta pelayanan tanah prioritas merupakan salah satu caranya menunjukkan ATR/BPN bisa dipercaya.

"Semenjak dilantik saya terus fokus pada pertanyaan, bagaimana rakyat bisa percaya dan menjadi dekat dengan ATR/BPN. Jawabannya BPN harus terus meningkatkan inovasi pelayanan dan responsif terhadap kritik, keluhan dan saran masyarakat," kata Hadi Tjahjanto.

Respon atas hotline pengaduan masyarakat akan dikaitkan langsung dengan evaluasi kinerja Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) dan Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kementerian ATR/BPN beserta jajarannya.

"Respons dan kemampuan menyelesaikan keluhan masyarakat menjadi menjadi KPI (Key Performance Indicators) dalam menentukan promosi, mutasi, rotasi atau bahkan demosi di tubuh ATR/BPN. Kita lahir melayani rakyat, maka kualitas pelayanan adalah indikator keberhasilan utama," ujar Hadi.

Baca Juga: Pencairan BSU Tahap 2 Berjalan Pekan Ini, Cek Melalui Dua Laman Resmi BSU 2022