Indonesia Butuhkan 600 Ribu Talenta Digital Handal Per Tahun

TANTRUM -  Kebutuhan talenta digital mengalami lonjakan signifikan. Tetersedian talenta digital dapat mempercepat agenda transformasi digital nasional. Pemerintah pun, mengklaim melakukan pelatihan untuk memasok taletan digital ke pasar kerja.

"Pada tahun lalu, kami melakukan pelatihan keterampilan digital dasar bagi 12,5 juta penduduk Indonesia dalam satu tahun dan menargetkan jumlah 5,5 juta peserta ikut ambil bagian di tahun ini," kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate di World Economic Forum di Swiss dalam keteranganya.

Ia mengatakan, pengembangan talenta digital adalah salah satu agenda prioritas pemerintah Indonesia, salah satunya untuk mempercepat transformasi digital nasional.

Kominfo, dalam hal pengembangan talenta digital, mengadakan program Gerakan Nasional Literasi Digital berupa pelatihan agar masyarakat memiliki kecakapan digital tingkat dasar.

Kominfo juga mempersiapkan talenta digital dengan kecakapan tingkat menengah melalui program Digital Talent Scholarship.

"Tahun ini yang akan kita lakukan adalah sekitar dua ratus ribu milenial. Kami membutuhkan 9 juta talenta digital intermediate untuk 15 tahun ke depan, artinya setiap tahun kami harus memastikan memiliki 600.000 keterampilan digital intermediate, hal yang tentunya tidak mudah," kata Johnny.

Dari kebutuhan 600.000 talenta digital per tahun, pemerintah hanya bisa memberi dukungan dengan melatih 200.000 peserta.

"Dukungan Pemerintah sebanyak sepertiga dari 600 ribu pelatihan kecakapan dan saya berharap ekosistem juga bergabung untuk memastikan talenta digital menengah akan tersedia dalam jumlah kualitas dan kapasitas mereka," kata Johnny.

Sementara pada tingkat mahir (advance) Kominfo menyediakan pelatihan untuk para pembuat kebijakan. Untuk segmen ini, kuota yang diberikan tidak banyak, hanya untuk 500 peserta setiap tahun.

"Ini bekerja sama dengan universitas global terkemuka seperti Oxford, Cambridge, Tshinghua dan banyak lainnya, untuk memastikan bahwa pembuat kebijakan digital akan tersedia untuk Pemerintah," kata Johnny.