- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerima 46 ribu aduan masyarakat terkait kendala di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai.
- Kanal pengaduan Lapor Pak Purbaya resmi dibuka sejak pelantikan Presiden Prabowo Subianto untuk menampung keluhan masyarakat secara transparan.
- Pemerintah berkomitmen menindaklanjuti seluruh laporan masyarakat mengenai aktivitas ilegal guna memperbaiki kinerja pelayanan di Kementerian Keuangan secara maksimal.
Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku telah menerima 46 ribu aduan masyarakat yang mengeluhkan permasalahan di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) maupun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan.
Hal ini ditemukannya lewat kanal pengaduan 'Lapor Pak Purbaya' yang ia kenalkan tak lama usai dilantik Presiden RI Prabowo Subianto tahun lalu. Menkeu Purbaya menyebut kalau platform aduan itu masih berlaku.
"Saya buka juga yang lapor pak menteri itu, masih berlaku," katanya dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2026, dikutip Minggu (10/5/2026).
Ia pun meminta publik untuk melaporkan apabila menemukan masalah di Ditjen Pajak maupun Bea Cukai. Purbaya memastikan bakal menindaklanjuti aduan tersebut.
"Kalau ada temuan-temuan dari masyarakat yang melihat ada kegiatan yang ilegal yang dibiarkan oleh Bea Cukai atau Pajak, lapor ke kami. Kami tindak itu terus," lanjutnya.
Hingga saat ini kanal 'Lapor Pak Purbaya' telah menerima 46.000 aduan, yang mana hampir semuanya sudah ditindaklanjuti.
"46 ribu laporan ke kita. Diam-diam kita jalan terus tuh. Jadi pakai channel itu untuk melaporkan segala kelemahan yang ada di Kementerian kita maupun di Negara, nanti kita bereskan semaksimal mungkin," pungkasnya.
Sekadar informasi, Lapor Pak Purbaya adalah layanan terbuka untuk masyarakat apabila ada kendala soal Pajak maupun Bea Cukai. Publik bisa melaporkan keluhan tersebut lewat nomor WhatsApp 0822-4040-6600.
Baca Juga: Cerita Purbaya Ditekan Investor Asing Gegara Ragukan Kondisi Ekonomi RI
Berita Terkait
-
Cerita Purbaya Ditekan Investor Asing Gegara Ragukan Kondisi Ekonomi RI
-
Legislator PDIP Minta Desak Tinjau Kembali Rencana Pajak Sembako
-
Gaji ke-13 ASN, TNI, Polri, dan Pensiunan Dipotong? Ini Kata Purbaya
-
Terungkap! Ini Alasan Ahmad Dedi Lari Hindari Wartawan Usai Diperiksa KPK Kasus Korupsi Bea Cukai
-
Purbaya Targetkan Kebijakan Layer Cukai Rokok Berlaku Juni 2026, Tinggal Tunggu DPR
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
BPKH Diminta Tak Jadi 'Kasir' Kementerian, DPR Dorong Dana Haji Dikelola Lebih Mandiri
-
Bulog Tegaskan Komitmen Dukung Swasembada Pangan Berkelanjutan di Puncak Penas XVII 2026
-
Delapan Dekade Bertransformasi, BNI Memperluas Dampak Lewat Inovasi dan Digitalisasi
-
Pasar Aplikasi Rp 2.700 Triliun Diburu TikTok
-
DPR Apresiasi Dian Siswarini karena Dividen PT Telkom Jadi yang Tertinggi
-
Komisi Ojol Turun Jadi 8 Persen, Suara Pengguna: Tarif Jangan Naik!
-
Siap-siap IPO, BEI Anggap RANS Entertainment Lolos dari Free Float
-
PLTU Pelabuhan Ratu Terus Gunakan Co-firing Biomassa dari Sorgum
-
Influencer Tak Bisa Lagi Asal Kasih Saran Saham dan Kripto, Begini Ketentuannya
-
Dian Siswarini Dipuji DPR, Telkom Kantongi Pendapatan Rp146,7 Triliun