- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerima 46 ribu aduan masyarakat terkait kendala di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai.
- Kanal pengaduan Lapor Pak Purbaya resmi dibuka sejak pelantikan Presiden Prabowo Subianto untuk menampung keluhan masyarakat secara transparan.
- Pemerintah berkomitmen menindaklanjuti seluruh laporan masyarakat mengenai aktivitas ilegal guna memperbaiki kinerja pelayanan di Kementerian Keuangan secara maksimal.
Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku telah menerima 46 ribu aduan masyarakat yang mengeluhkan permasalahan di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) maupun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan.
Hal ini ditemukannya lewat kanal pengaduan 'Lapor Pak Purbaya' yang ia kenalkan tak lama usai dilantik Presiden RI Prabowo Subianto tahun lalu. Menkeu Purbaya menyebut kalau platform aduan itu masih berlaku.
"Saya buka juga yang lapor pak menteri itu, masih berlaku," katanya dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2026, dikutip Minggu (10/5/2026).
Ia pun meminta publik untuk melaporkan apabila menemukan masalah di Ditjen Pajak maupun Bea Cukai. Purbaya memastikan bakal menindaklanjuti aduan tersebut.
"Kalau ada temuan-temuan dari masyarakat yang melihat ada kegiatan yang ilegal yang dibiarkan oleh Bea Cukai atau Pajak, lapor ke kami. Kami tindak itu terus," lanjutnya.
Hingga saat ini kanal 'Lapor Pak Purbaya' telah menerima 46.000 aduan, yang mana hampir semuanya sudah ditindaklanjuti.
"46 ribu laporan ke kita. Diam-diam kita jalan terus tuh. Jadi pakai channel itu untuk melaporkan segala kelemahan yang ada di Kementerian kita maupun di Negara, nanti kita bereskan semaksimal mungkin," pungkasnya.
Sekadar informasi, Lapor Pak Purbaya adalah layanan terbuka untuk masyarakat apabila ada kendala soal Pajak maupun Bea Cukai. Publik bisa melaporkan keluhan tersebut lewat nomor WhatsApp 0822-4040-6600.
Baca Juga: Cerita Purbaya Ditekan Investor Asing Gegara Ragukan Kondisi Ekonomi RI
Berita Terkait
-
Cerita Purbaya Ditekan Investor Asing Gegara Ragukan Kondisi Ekonomi RI
-
Legislator PDIP Minta Desak Tinjau Kembali Rencana Pajak Sembako
-
Gaji ke-13 ASN, TNI, Polri, dan Pensiunan Dipotong? Ini Kata Purbaya
-
Terungkap! Ini Alasan Ahmad Dedi Lari Hindari Wartawan Usai Diperiksa KPK Kasus Korupsi Bea Cukai
-
Purbaya Targetkan Kebijakan Layer Cukai Rokok Berlaku Juni 2026, Tinggal Tunggu DPR
Terpopuler
- 7 Bedak Tabur Terbaik untuk Kerutan dan Garis Halus Usia 50 Tahun ke Atas
- Pengakuan Lengkap Santriwati Korban Pencabulan Kiai Ashari di Lingkungan Pesantren Pati
- Xiaomi 17 Jadi Senjata Baru Konten Kreator, Laura Basuki Tunjukkan Hasil Foto Leica
- 5 HP Terbaru 2026 untuk Budget di Bawah Rp3 Juta, Ada yang Support 5G dan NFC
- 7 Sepatu Lari Lokal untuk Jalan Jauh dan Daily Run Mulai Rp100 Ribuan, Tak Kalah dari Hoka
Pilihan
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
-
Tragis! Anggota IV BPK Haerul Saleh Tewas dalam Kebakaran di Tanjung Barat, Diduga Akibat Sisa Tiner
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
Terkini
-
Cerita Purbaya Ditekan Investor Asing Gegara Ragukan Kondisi Ekonomi RI
-
Diproyeksi Masih Tertekan, Intip Ramalan Pergerakan IHSG Pekan Depan
-
Progres Pembangunan Pabrik Kimia Milik Chandra Asri Capai 66%
-
Nilai Tukar Rupiah Bisa Terus Melorot ke Level Rp 17.500 di Pekan Depan
-
UMKM Binaan Pertamina Raup Potensi Bisnis Rp10,6 Miliar di Inabuyer 2026
-
Simulasi Pengajuan Cicilan KUR BRI Hingga Rp500 Juta untuk UMKM 2026
-
BI Lapor Uang Primer Tumbuh Melambat 14,3% pada April 2026
-
ASDP Masih Raih Pendapatan Rp 4,96 triliun pada 2025 di Tengah Tantangan Bisnis
-
OJK Restui Merger BPR Danaputra Sakti dengan BPR Harta Swadiri
-
Ekonom Ingatkan Aturan Nikotin-Tar Bisa Ancam Nasib Jutaan Petani dan Buruh