Perhatikan 6 Kriteria WHO Ini, Sebelum Negara Hentikan Lockdown

Suara.com - Banyak negara di dunia memberlakukan lockdown, memaksa masyrakat untuk beraktivitas di rumah dan menutup pertokoan. Lockdown wilayah adalah salah satu upaya pemerintah untuk memperlambat penyebaran virus Corona (Covid-19).

Setelah beberapa minggu, sebagian negara mulai melonggarkan kebijakan lockdown. Masyarakat di China dan sebagian negara Eropa mulai kembali beraktivitas.

Dilansir laman IFL Science, Selasa (21/4/2020), Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperbarui Rencana Kesiapsiagaan dan Respons, dengan menambahkan enam kriteria yang harus dipenuhi negara sebelum memberhentikan lockdown. Berikut enam kriteria tersebut:

1. Transmisi Covid-19 dikendalikan

Kebijakan lockdown boleh dihentikan ketika suatu negara memiliki tingkat penyebaran virus terkontrol di tingkat rendah dengan sumber yang diketahui dan didukung oleh sistem perawatan kesehatan.

2. Sistem kesehatan yang mumpuni

Tes untuk virus Corona harus tersedia untuk semua orang, bukan hanya orang dengan gejala paling parah yang datang ke rumah sakit.

3. Risiko penyebaran diminimalkan di tempat yang rentan

Tempat-tempat yang rentan terpapar Covid-19 harus diperhatikan secara khusus untuk meminimalkan risiko penyebaran, salah satunya adalah panti jompo.

Baca Juga: Gokil! Ponsel Ini Masih Nyala Setelah Dicuci

4. Langkah-langkah pencegahan di tempat kerja dibuat untuk mengurangi risiko

Semua tempat kerja dan sekolah harus mematuhi peraturan terkait menjaga kebersihan, mencuci tangan, menjaga jarak fisik, dan bahkan pengecekan suhu tubuh.

5. Kasus impor di masa mendatang dapat ditangani

Banyak negara yang masih menerima impor sehingga meningkatkan risiko penyebaran yang tidak terdeteksi. Pemerintah harus menempatkan penjagaan ketat di area hot spot dan memiliki kemampuan untuk mendeteksi kasus baru.

6. Negara memberikan informasi jelas kepada masyarakat

Menghentikan lockdown merupakan sebuah proses yang membutuhkan kerja sama dari negara. Pemerintah harus memberikan informasi yang jelas kepada warga negara untuk memastikan efektivitas langkah-langkah selanjutnya. Di sisi lain, masyarakat pun harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.