Paket Data Internet untuk PJJ Mahal, Kominfo Minta Operator Beri Keringanan

Suara.com - Sebagian warga masyarakat mengeluhkan mahalnya harga pakat data internet untuk melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi para murid di saat pandemi virus corona.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Layanan Aplikasi dan Informatika (Aptika) Pemerintahan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kominfo) Bambang Dwi Anggono mengaku sudah melakukan komunikasi dengan para operator penyedia layanan seluler agar memberikan keringanan.

"Kita telah terima laporan dari para operator seluler. Mereka mengatakan sudah beri diskon Rp1,9 triliun per bulan untuk para pengguna internet. Tapi, memang tidak mencukupi dengan kondisi mendadak pandemi ini," kata Bambang melalui konferensi virtual, Selasa (14/7/2020).

Bambang juga mengatakan bahwa Kominfo sendiri melalui kebijakan penyediaan akses internet, sudah menyediakan sebanyak 150.000 akses internet yang dilayani di berbagai metode dan jaringan seperti fiber optik hingga 4G untuk mempermudah akses internet masyarakat.

"Namun, memang masih punya PR (pekerjaan rumah) buat yang tidak terjangkau sama fiber optik dan 4G. Akan ada juga Satelit Satria yang bisa menjangkau seluruh warga nantinya," kata dia.

Selain akses internet, Bambang pun menyoroti masalah ketersediaan perangkat atau gadget yang mampu menunjang PJJ para siswa yang belajar dari rumah.

"Untuk gadget, kami kerja bersama dengan Kementerian Perdagangan, Bea Cukai, untuk pastikan barang-barang yang masuk di Indonesia bisa terjangkau," kata dia.

Bambang juga berharap, konten edukasi secara daring untuk anak-anak dan para siswa pun semakin banyak dan mudah serta murah untuk dinikmati.

"Bukan cuma paket data, tapi untuk akses konten pendidikan berbayar pun tidak ringan," kata dia.

Baca Juga: Marak Situs Judi, Kominfo Bakal Pasang Mesin Pemblokir

Bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (Kemendikbud), Kominfo telah menyelenggarakan kelas daring "yang lebih masif dan acessible tanpa harus berlangganan, mengingat kondisi masyarakat kita yang kesulitan untuk langganan konten edukasi," kata Bambang. [Antara]