Terima Usulan Hak Penerbit dari Dewan Pers, Kominfo: Akan Dijadikan Regulasi

Suara.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika menerima berkas usulan dari Dewan Pers dan asosiasi media tentang publisher right atau hak penerbit.

"Pemerintah akan menindaklanjuti untuk memastikan hilir ruang digital bermanfaat, punya medan tempur yang sama dan seimbang," kata Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, usai bertemu Dewan Pers, di Jakarta, Selasa (19/10/2021).

Pertemuan ini antara lain dihadiri oleh Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kominfo, Usman Kansong, perwakilan Dewan Pers dan perwakilan Asosiasi Media Siber Indonesia.

Usulan yang diserahkan Dewan Pers mengatur hubungan antara media massa dengan platform digital, mereka mengharapkan ada pembagian yang saling menguntungkan dari konten yang tayang di media sosial serta mesin pencari.

Pemerintah berencana membahas lebih lanjut aturan tersebut untuk menjadi regulasi, apakah menjadi undang-undang baru, memasukkannya ke revisi undang-undang yang sudah ada atau menjadi Peraturan Pemerintah.

Jika sudah disahkan, aturan ini akan berlaku untuk industri media dan yang berhubungan dengan industri media, termasuk platform digital seperti Facebook, Google dan Twitter.

"Relasi dan hubungan bisnis harus dijaga supaya koeksitensi berlangsung dengan baik, supaya manfaat di ruang digital itu bisa dirasakan berimbang," kata Plate.

"Ini semua harus diatur dengan baik supaya kehidupan media dan platform digital berkembang dengan baik, agar konvergensi terjaga, bisa sama-sama tumbuh, supaya persaingan seimbang dan lapangan yg lebih adil," kata Plate lagi.

Ditemui usai rapat dengan Menkominfo, Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri Dewan Pers, Agus Sudibyo, mengatakan aturan ini tidak berarti posisi mereka antiplatform digital atau antitransformasi digital.

Baca Juga: Jangan Sampai Dikuasai Asing, Menkominfo Harap Industri Game Lokal Terus Tumbuh

Media massa menginginkan hubungan yang setara dengan platform over-the-top.

"Regulasi ini menghadirkan proses transparan terkait berbagi konten (content sharing), harus menghasilkan pembagian keuntungan yang berarti untuk kedua pihak," kata Agus.

Kesetaraan antara media massa konvensional dengan platform digital, menurut Dewan Pers, akan menciptakan ekosistem yang sehat untuk perusahaan media dan platform digital yang beroperasi di Indonesia. [Antara]