PBB Sebut Program Rudal Korea Utara Didanai Kripto Curian

Suara.com - Serangan siber Korea Utara telah mencuri mata uang kripto senilai jutaan dolar untuk mendanai program misil negara itu. Hal tersebut diungkap laporan PBB.

Menurut temuan para penyelidik, antara 2020 dan pertengahan 2021, para penyerang siber mencuri lebih dari 50 juta dolar AS atau sekitar Rp 720,12 miliar aset digital.

Ditambahkannya, serangan semacam itu merupakan "sumber pendapatan penting" untuk program rudal nuklir dan balistik Pyongyang.

Sebagaimana melansir laman BBC, Senin (7/2/2022), temuan itu dilaporkan diserahkan kepada komite sanksi PBB pada Jumat (4/2/2022).

Serangan siber menargetkan setidaknya tiga pertukaran mata uang kripto di Amerika Utara, Eropa, dan Asia.

Laporan tersebut juga merujuk pada sebuah penelitian yang diterbitkan bulan lalu oleh perusahaan keamanan Chainalysis.

Dinyatakan bahwa serangan siber Korea Utara dapat menjaring aset digital senilai 400 juta dolar AS atau senilai Rp 5,76 triliun tahun lalu.

Dan pada 2019, PBB melaporkan bahwa Korea Utara telah mengumpulkan sekitar 2 miliar dolar AS untuk program senjata pemusnah massalnya dengan menggunakan serangan siber yang canggih.

Korea Utara telah dilarang oleh Dewan Keamanan PBB untuk melakukan uji coba nuklir dan meluncurkan rudal balistik.

Baca Juga: Confidential Assignment: Misi Kerja Sama Dua Korea Berbalut Misi Rahasia

Laporan PBB mengatakan bahwa meskipun sanksi melumpuhkan, Korea Utara telah mampu terus mengembangkan infrastruktur nuklir dan rudal balistiknya.

Ia juga terus mencari materi, teknologi, dan pengetahuan di luar negeri, termasuk melalui sarana siber dan penelitian ilmiah bersama.

Pemantau sanksi mengatakan telah terjadi "percepatan yang nyata" dari pengujian rudal oleh Pyongyang.

AS mengatakan pada Jumat bahwa Korea Utara melakukan sembilan uji coba rudal bulan lalu.

“DPRK menunjukkan peningkatan kemampuan untuk penyebaran cepat, mobilitas luas (termasuk di laut), dan peningkatan ketahanan pasukan misilnya,” kata pemantau sanksi.

Menurut laporan PBB, kurangnya informasi dari Korea Utara membuat sulit untuk menentukan berapa banyak penderitaan yang disebabkan oleh sanksi internasional.