Google Siapkan Rp 26,5 Miliar untuk Berantas Misinformasi Pemilu 2024

Suara.com - Google menyiapkan dana sebesar 1,7 juta Dolar AS atau setara Rp 26,5 miliar untuk membantu melawan misinformasi jelang Pemilihan Umum atau Pemilu 2024.

Managing Director Google Indonesia, Randy Jusuf mengatakan sudah lebih dari tujuh tahun Google menjalankan dan mendanai berbagai program untuk memupuk kemampuan berpikir kritis dan mengecek fakta di tingkat hilir, di mana pembaca dan konsumen biasanya menemukan informasi yang meragukan.

“Sekarang, kami juga mencoba mengatasi masalah misinformasi dan disinformasi ini di tingkat hulu," kata Randy dalam konferensi pers di acara Google for Indonesia G4ID di Jakarta, Rabu (7/12/2022).

Rincinya, pendanaan Google sebesar 1,2 juta Dolar AS diberikan kepada CekFakta, sebuah konsorsium pengecek fakta yang terdiri dari 24 organisasi berita dan GNI Indonesia.

Dana ini dipakai untuk membekali lebih banyak redaksi, jurnalis, dan pengecek fakta dengan keterampilan dan alat-alat yang mereka butuhkan jelang Pemilu 2024.

Lembaga filantropi Google bernama Google.org juga memberikan dukungan sebesar 500.000 Dolar AS ke Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) untuk menjalankan program Akademi Digital bagi Lansia dan Remaja Cerdas pada tahun 2023.

Program ini akan memberdayakan kelompok pemilih rentan, seperti pemilih pemula serta pemilih lanjut usia, agar dapat lebih memahami dan menyikapi konten yang mereka lihat di internet.

Google juga mengumumkan rencana inisiatif baru yang dipimpin oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS) untuk mengembangkan Safer Internet Lab.

Lab ini akan meneliti dan menganalisis sumber serta pola misinformasi dan disinformasi untuk membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap berbagai isu provokatif sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.

Baca Juga: Cara Mencari ATM BNI Terdekat di Google Maps

"Kami harap para peneliti dan partner di Safer Internet Lab dapat membuat laporan dan menciptakan solusi potensial, yang akan membantu para pembuat kebijakan serta pengecek fakta untuk memahami bagaimana dan dari mana sumber masalah ini agar kepercayaan publik tetap terjaga," jelasnya.