Jelang Pilpres 2024, Kominfo Sebut Teknologi AI Belum Sampai ke Level Kampanye Negatif

Suara.com - Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Nezar Patria mengaku belum khawatir kalau teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) digunakan untuk kampanye negatif jelang Pemilu 2024 maupun Pilpres 2024.

Nezar menyatakan kalau pihaknya belum menemukan kasus kampanye negatif berbasis penggunaan teknologi AI.

"Kalau kami lihat saat ini belum pada level itu, karena penggunaan AI ini, apalagi deepfake, pada umumnya kan menghadirkan satu informasi yang too good to be true. Atau kadang-kadang juga sesuatu yg di luar kebiasaan yang diketahui oleh publik," katanya saat ditemui di acara Media Gathering Kominfo yang digelar di Hotel The Westin Jakarta, Jumat (24/11/2023) lalu.

Wamenkominfo menilai kalau publik saat ini bisa dengan cepat mengidentifikasi suatu karya berbasis teknologi AI dengan kritis.

"Jadi saya melihat ada kekritisan publik juga dengan produk-produk AI ini," terangnya.

Kendati begitu dia tak menampik kalau penggunaan AI bisa lebih canggih di kemudian hari. Tak menutup kemungkinan kalau publik bisa terkecoh dengan produk tersebut.

"Kayak kemarin kan, misalnya ada gambar di media sosial wajah seseorang yang kemudian dipakai untuk satu video yang melanggar asas-asas kesusilaan. Itu kan sebenernya dia memakai AI, tapi dia tidak transparan," bebernya.

Maka dari itu, Nezar mengatakan kalau surat panduan AI yang diterbitkan Kominfo bisa menjadi rujukan publik untuk menanggapi fenomena kecerdasan buatan di Indonesia.

Di sisi lain, Nezar mengakui kalau Kominfo belum mengeluarkan pemberitahuan spesifik untuk memitigasi penggunaan AI dalam kampanye mendatang.

Baca Juga: Survei Terbaru LSN: Elektabilitas Prabowo-Gibran Unggul Jauh Dari 2 Pasangan Lain

"Spesifik untuk kampanye belum ya, tetapi surat edaran panduan etik penggunaan Ai itu segera kita keluarkan. Kami berharap para pengguna AI, juga para pengembang itu yang menggunakan teknologi AI ini, setidaknya mengacu kepada nilai-nilai misalnya transparansi inklusivitas," papar dia.

Ia juga menyarankan publik untuk menggunakan watermark alias penanda apabila mereka membuat produk berbasis AI. Hal itu dilakukan demi menghindari kekacauan informasi.

"Misalnya dengan memberikan watermarking atau label di situ, bahwa produk yang ditampilkan di media sosial itu adalah hasil karya artificial intelligence. Dengan demikian publik tahu bahwa karakter yang ada di dalam satu video misalnya itu adalah hasil penggunaan AI," saran dia.

Lebih lanjut ia mengutarakan kalau pihaknya tidak mengawasi soal kampanye Pemilu hasil produk AI. Sebab hal itu adalah ranah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Kalau pengawasan soal kampanye itu ada di Bawaslu dan juga di KPU. Kami tidak masuk di ranah itu," ujarnya.

Kendati begitu, Kominfo akan tetap mengantisipasi soal penggunaan AI dalam kampanye lewat surat edaran yang bakal terbit Desember mendatang.