Efisiensi dari Total Rp 7,72 Triliun, Anggaran Komdigi Dipangkas Jadi Rp 3,23 T

Suara.com - Anggaran Kementerian Komunikasi dan Digital dipangkas 58,17 persen dari total pagu anggaran Rp 7,72 triliun untuk tahun 2025. Dengan demikian efisiensi anggaran Komdigi memakan Rp 4,49 triliun, yang kini menjadi Rp 3,23 triliun untuk 2025.

Sekretaris Jenderal Kementerian Komdigi, Ismail menyatakan kalau efisiensi anggaran ini buntut dari keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

"Kementerian Komunikasi dan Digital mengalami penyesuaian anggaran dengan total efisiensi sebesar Rp4,49 triliun atau sebesar 58,17 persen dari pagu alokasi tahun anggaran 2025," ujar Sekjen Kemkomdigi Ismail dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, dikutip dari Antara, Selasa (4/2/2025).

Ismail mengungkapkan, pada 2024 kemarin Kementerian Komdigi sudah mengusulkan anggaran sebesar Rp 20,99 triliun untuk tahun anggaran 2025.

Namun berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-867/MK.02/2024, pagu anggaran Kementerian Komdigi tahun 2025 disetujui sebesar Rp 7,73 triliun.

Setelah terbit Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 terkait efisiensi belanja kementerian/lembaga dalam pelaksanaan APBN 2025, Kementerian Komdigi mengusulkan efisiensi sebesar Rp4,49 triliun atau 58,17 persen.

"Sehingga total anggaran yang dapat digunakan di tahun 2025 ini hanya sebesar Rp3,23 triliun," lanjut Ismail.

Ia menjabarkan, usulan efisiensi anggaran Komdigi Rp 4,49 triliun itu bersumber dari rupiah murni sebesar Rp 503,28 miliar, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 519,46 miliar, Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) sebesar Rp773 miliar yang terkait dengan pembatalan pinjaman luar negeri (PLN) proyek pusat data di Batam, serta PNBP - Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp 2,7 triliun.

Dari total anggaran Komdigi Rp 3,23 triliun itu, Ismail menyebut kalau Rp 1,1 triliun dialokasikan untuk belanja pegawai dan belanja operasional perkantoran.

Baca Juga: Ikut Terdampak Pemangkasan Anggaran, Kejagung Sebut Biaya Perjadin Disunat 50 Persen

"Hingga tersisa hanya Rp 2,13 triliun yang akan dilakukan reprioritasi lagi untuk tetap mendukung program kerja pemerintah sesuai dengan rencana-rencana awal," beber Ismail.

Kendati begitu Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menambahkan kalau usulan ini belum final dan masih dikomunikasikan kembali dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Sesungguhnya ini bukan pemotongan, saat ini posisinya belum ada pemotongan, jadi pembintangan, dan pada prinsipnya komunikasi dengan kementerian Keuangan masih berjalan," kata Meutya.

Sementara itu Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menyatakan bahwa parlemen menyetujui perubahan nomenklatur beserta SOTK dan anggaran 2025 tersebut.

Menurutnya, Komisi I juga memahami usulan efisiensi anggaran Komdigi sebesar Rp4,49 triliun (58,17 persen) dari pagu anggaran 2025 sebesar Rp7,73 triliun.

"Dengan demikian, pagu alokasi setelah efisiensi menjadi Rp3,23 triliun, sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 Surat Menkeu Nomor S-37/MK.02/2025," jelasnya.