Suara.com - Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyampaikan pandangannya terkait rencana Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam pengadaan proses lelang pita frekuensi 1.4 GHz.
Ketua Umum APJII Muhammad Arif Angga mengungkapkan bahwa program penyediaan internet murah harusnya sejalan dengan rencana lelang 1.4 GHz tersebut.
"Pemerintah harus memberikan relaksasi dan biaya regulasi dapat disesuaikan agar layanan ke masyarakat lebih terjangkau dan berkualitas," ujarnya dalam acara Digital Transformation Summit 2025, di Jakarta, Selasa (25/8/2025).
Menurut dia, jika tujuan utama dari program ini adalah menyediakan layanan internet terjangkau untuk masyarakat, maka pemerintah tidak menentukam biaya regulasi yang tinggi.
Termasuk di dalamnya biaya hak penggunaan frekuensi.
"Misi utama lelang pita frekuensi 1,4 GHz sebagai cara mempercepat penetrasi internet dan menekan harga layanan," kata Arif.
Menurutnya, biaya frekuensi yang tinggi dikhawatirkan menjadi hambatan bagi penyedia layanan dalam menawarkan harga terjangkau kepada masyarakat nantinya.
“Kalau dengan biaya frekuensi yang tinggi, saya kurang yakin apakah nanti provider
yang menangkan lelang ini akan dapat memberikan harga yang terjangkau buat masyarakat," ungkap dia.
Bukan tanpa alasan, Arif melihat semua ini karena ekosistem 1.4 GHz yang juga masih baru di Indonesia.
Baca Juga: 9 Negara ASEAN dengan Internet Mobile Tercepat: Brunei Pemuncak, Indonesia Nomor 8
Sementara itu, APJII melihat pada penyedia layanan atau para provider yang nantinya memenangkan lelang akan menghadapi tantangan besar.
"Harus membangun ekosistem baru dari 1.4 GHz, mulai dari sisi infrastruktur maupun perangkat pendukung," tutur Arif.
Seperti diketahui, sejumlah operator telekomunikasi sedang mengajukan pengurangan biaya BHP (Biaya Hak Penyelenggaraan) frekuensi.
Pasalnya, para operator ini melihat BHP di Indonesia masih terlalu tinggi jika dibandingkan dengan negara lain.
Untuk itu, APJII berharap pemerintah lebih bijak dalam penetapan skema lelang dan regulasi.
Semata-mata tujuan akhirnya adalah menghadirkan internet terjangkau dan merata di seluruh Indonesia.
Berita Terkait
-
Jumlah Pengguna Internet Indonesia 2025 Tembus 229 Juta, Tingkat Penetrasi 80,66 Persen
-
BPKN Desak Adanya Regulasi Baru Atur Kuota Internet Hangus Biar Tak Rugikan Konsumen
-
Rekomendasi WiFi Rumah Terbaik untuk Pelajar 2025
-
Bye-Bye Starlink? Internet Laser Taara 100x Lebih Cepat, Ini Faktanya!
-
Tri Salurkan 1.000 Routers ke Lebih dari 400 Sekolah
Terpopuler
- Gus Kikin Pimpin PBNU, Antara Satire 'Salah Dalil' hingga Guyon 'PWNU Jatim Cabang Jakarta'
- Persib Bandung vs Seoul FC dan Melbourne Victory, Mariano Peralta Kirim Psywar
- 8 Sepatu Jalan untuk Komuter KRL dan MRT yang Empuk dan Awet
- 9 Pilihan HP Infinix RAM 8GB Kelas Entry Level Harga Rp1-3 Jutaan
- Kulkas Merek Apa yang Tidak Ada Bunga Es? Ini Pilihan dan Tips agar Tak Salah Beli
Pilihan
-
Sudah dari 2023, 'Nyelang' Jadi Napas Warga Pesisir Cilincing Demi Dapatkan Air Bersih
-
Dikepung Asap Karhutla, Pesawat Menhut Raja Juli Antoni Gagal Mendarat di Pontianak
-
Santap Siang Bareng di Rusia, Prabowo Minta Maaf ke Putin Karena Hal Ini
-
Dua Bus Transjakarta Tubrukan di Pancoran, Benarkah Sopir Mengantuk karena Cuti Duka Ditolak?
-
Bikin Cemas! Pesawat Garuda Indonesia Pecah Ban Angkut 156 Penumpang
Terkini
-
Bukan Hanya Pangan dan Tempat Tinggal, Ini Kebutuhan Utama Warga Terdampak Gempa NTT
-
Pertama Kali Donor Darah? Simak Panduan dan Persiapannya dari Aksi Indodana Finance-KSDD
-
Karhutla Masuk Area Konsesi, Lebih dari 10 Perusahaan Perkebunan Sumsel Diminta Klarifikasi
-
FT Timnas Indonesia U-20 vs Laos: Zahaby Gholy Cetak Brace, Garuda Muda Puncak Klasemen
-
Donald Trump Bantah Rencana Ganti Nama Selat Hormuz dengan Namanya Sendiri
-
Kebakaran Renggut Nyawa 3 Pekerja, PT Evyap Beri Bantuan dan Evaluasi Operasional
-
Karhutla Sumsel Terus Berulang, Ketimpangan Agraria Kembali Dipertanyakan
-
Dari 566 Korban Keracunan Massal Sidoarjo, Tersisa 34 Santri Masih Dirawat di RS
-
Kali Bekasi Hitam Pekat dan Berbau
-
Polisi Bongkar Jaringan Merkuri Ilegal 1 Ton Senilai Rp2,8 Miliar, Pasok Tambang Emas di 3 Wilayah