Komdigi Sebut Alasan Panggil TikTok-Meta Bukan untuk Batasi Konten Demonstrasi

Suara.com - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menanggapi soal pemanggilan pihak TikTok dan Meta (Perusahaan Induk Facebook dan Instagram) yang disampaikan Wamenkomdigi Angga Raka Prabowo beberapa waktu lalu.

Nezar menyatakan kalau maksud pemanggilan perwakilan TikTok dan Meta untuk moderasi konten yang beredar di media sosial. Namun dia memastikan kalau itu tidak berkaitan dengan konten demonstrasi.

"Enggak terkait dengan demo sih sebetulnya. Lebih ke moderasi aja gitu," ungkap Nezar saat ditemui di Kantor Komdigi, Jakarta, Jumat (29/8/2025).

Nezar mengklaim kalau moderasi konten yang dilakukan antara Pemerintah RI dan platform media sosial sudah berjalan lama, bukan beberapa waktu belakangan.

"Ya itu sebenarnya sudah berjalan lama, jadi enggak terkait dengan demo-demo sih," ungkapnya.

"Enggak ada, enggak ada," jawab Nezar saat ditanya apakah pemanggilan ini berkaitan dengan aksi demonstrasi yang terjadi beberapa waktu belakangan ini.

Nezar lalu menjelaskan kalau moderasi konten yang dimaksud adalah untuk menangani konten-konten negatif yang tak sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia.

"Misalnya kayak, dari judi online. Terus kemudian konten-konten tang berkaitan dengan hal-hal yang dilarang dalam undang-undang lah," imbuhnya.

Nezar mengklaim kalau pihak platform media sosial bersedia dengan moderasi konten tersebut. Ia kembali menyinggung kalau hubungan Komdigi dan platform ini sudah berlangsung lama, bukan baru-baru ini.

Baca Juga: Apakah Jadi Content Creator Masih Menjanjikan di Tahun 2025?

"Mau, selama ini berkolaborasi, dan itu sudah lama kan? Bukan baru kemarin ini, gitu," jelasnya.

Adapun pemanggilan pihak TikTok dan Meta diumumkan oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Angga Raka Prabowo beberapa waktu lalu.

Mulanya dia meminta pengelola media sosial yang beroperasi di Indonesia ikut terlibat dalam melindungi masyarakat dari konten disinformasi, fitnah, dan kebencian.

"Ini merusak sendi-sendi demokrasi. Misalnya, kita mau menyampaikan satu aspirasi, menyampaikan satu pendapat, tetapi tiba-tiba di sosial media dibumbui atau ditambahkan dengan informasi-informasi yang tidak sesuai, itu kan merusak semangat kita untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi kita,” kata Wamen Angga, dikutip dari Antaranews, Jumat (29/8/2025).

Oleh karenanya, ia mengimbau semua pihak untuk bersama-sama melakukan verifikasi terhadap seluruh informasi yang beredar, termasuk para pengelola platform media sosial agar menjaga ruang digital.

Apabila ada konten mengandung unsur tersebut, Angga meminta platform harus menindak secara otomatis melalui sistem.

“Kami sampaikan kepada para pemilik platform yang beroperasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk juga patuh terhadap hukum yang berlaku di Indonesia,” katanya.

Lalu jika ada konten-konten yang isinya sudah jelas-jelas masuk dalam kategori disinformasi, fitnah, dan kebencian, Angga meminta platform untuk secara by system, secara otomatis menegakkan hukum yang berlaku di Indonesia.

Menurut Angga, pemerintah juga telah mengundang pengelola TikTok Asia Pasifik dan Meta, selaku pengelola Facebook dan Instagram untuk membahas persoalan DFK, kecuali pengelola platform X, karena tidak memiliki kantor di Tanah Air.

“Kita harus sampaikan ke publik bahwa platform X itu tidak punya kantor di Indonesia. Seharusnya mereka juga patuh terhadap hukum-hukum yang berlaku di Tanah Air,” tegasnya.