Suara.com - DPR menjadi sorotan publik setelah meletusnya demonstrasi besar-besaran di Jakarta sepekan terakhir hingga menelan nyawa sopir driver ojek online (ojol), Affan Kurniawan saat kericuhan di Pejompongan pada Kamis (28/8/2025) malam.
Di tengah meledaknya demonstrasi itu, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) menganggap DPR sebagai pengecut. Pasalnya, tidak ada satu pun anggota Dewan yang menemui massa pendemo sejak unjuk rasa besar meleturs pada Senin (25/8/2025) lalu.
Salah satu yang disorot oleh Formappi adalah pernyataan Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni.
Peneliti Formappi, Lucius Karus bahkan menyebut Sahroni harus bertanggung jawab karena ucapan kontroversialnya dianggap memicu ledakan amarah para pendemo kepada DPR.
Diketahui, Sahroni sempat mengaku mendukung aparat kepolisian menangkap para pendemo yang dinilai rusuh. Bahkan, politisi Partai NasDem itu sempat menyindir anak-anak yang ikut dalam demonstrasi tersebut.
"Respons yang muncul justru adalah pernyataan konyol anggota DPR Sahroni yang mendukung aparat untuk menangkap pendemo yang anarkis dan di bawah umur," kata Lucius dikutip pada Jumat (29/8/2025).
Dia menganggap gelombang protes kepada DPR itu mencuat karena adanya tunjungan anggota Dewan yang dianggap tak masuk akal. Terlebih kenaikan gaji itu terjadi saat situasi rakyat terlilit masalah ekonomi.
"Alasannya karena tunjangan DPR dinilai terlalu tinggi sedangkan rakyat kebanyakan sedang kesulitan secara ekonomi. Tujuan aksi demonstrasi agar tunjangan-tunjangan tak masuk akal itu dibatalkan sekaligus mendorong DPR untuk lebih peduli pada rakyat," bebernya.
Meledaknya aksi protes atas kenaikan tunjungan itu, DPR juga dinilai malah berusaha menghindar. Hal itu setelah ada kebijakan work from home (WHF) yang diberlakukan pimpinan DPR menjelang aksi demonstrasi besar-besaran di Jakarta pada Kamis kemarin.
Baca Juga: Jejak Pelarian Rantis Brimob Pelindas Ojol: Dikejar Massa Belasan KM, Tabrak Pintu JLNT Casablanca!
Atas sikap yang dianggap justru menghindari gelombang aksi berjilid-jilid itu, DPR dianggap tidak pantas lagi untuk dijadikan sebagai representasi rakyat.
"Bagaimana bisa DPR justru memilih untuk menghindar. Rapat-rapat ditiadakan agar anggota tidak berhadapan langsung dengan massa. Ini sungguh sebuah pilihan yang boleh dibilang agak 'pengecut'," ungkap Lucius.
Lebih lanjut, Lucius juga turut menyoroti adanya korban jiwa sopir ojol yang tewas dilindas rantis Brimob. Dia pun mendesak agar DPR segera menyatakan aparat tidak lagi menggunakan kekerasan saat menghadapi protes rakyat.
"Bukan waktunya lagi bagi DPR untuk diam, karena emosi rakyat semakin tinggi setelah jatuhnya korban. Saatnya DPR membuktikan semua anggapan dan sikap tidak percaya publik kepada mereka dijawab melalui respons yang bijak dan tepat," desaknya
Berita Terkait
-
Heboh Video Ricuh di Polda Metro Jaya: Pengacara Publik Diusir Paksa saat Minta Anak-anak Dibebaskan
-
Berduka Ojol Tewas Dilindas Rantis Brimob, Prabowo: Petugas yang Terlibat Harus Bertanggung Jawab!
-
Jejak Pelarian Rantis Brimob Pelindas Ojol: Dikejar Massa Belasan KM, Tabrak Pintu JLNT Casablanca!
-
Sengaja? Viral Suara Polisi di Mobil Rantis usai Driver Ojol Tewas Dilindas: Tabrak Aja!
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Selevel Innova Budget Rp60 Jutaan untuk Keluarga Besar
- 5 Pilihan Ban Motor Bebas Licin, Solusi Aman dan Nyaman buat Musim Hujan
- 5 HP Memori 128 GB Paling Murah untuk Penggunaan Jangka Panjang, Terbaik November 2025
- 5 Mobil Keluarga Bekas Kuat Tanjakan, Aman dan Nyaman Temani Jalan Jauh
- Cara Cek NIK KTP Apakah Terdaftar Bansos 2025? Ini Cara Mudahnya!
Pilihan
-
Tidak Ada Nasi di Rumah, Ibu di Makassar Mau Lempar Anak ke Kanal
-
Cuaca Semarang Hari Ini: Waspada Hujan Ringan, BMKG Ingatkan Puncak Musim Hujan Makin Dekat
-
Menkeu Purbaya Mau Bekukan Peran Bea Cukai dan Ganti dengan Perusahaan Asal Swiss
-
4 HP dengan Kamera Selfie Beresolusi Tinggi Paling Murah, Cocok untuk Kantong Pelajar dan Mahasiswa
-
4 Rekomendasi HP Layar AMOLED Paling Murah Terbaru, Nyaman di Mata dan Cocok untuk Nonton Film
Terkini
-
Belum Terima BLTS? PT Pos Indonesia Pastikan Surat Pemberitahuan Masih Terus Didistribusikan
-
Survei Tingkat Kepercayaan ke Lembaga Negara: BGN Masuk Tiga Besar, DPR-Parpol di Posisi Buncit
-
Darurat Banjir-Longsor Sumut, Bobby Nasution Fokus Evakuasi dan Buka Akses Jalur Logistik yang Putus
-
KPK Panggil Kakak Hary Tanoe dalam Kasus Bansos Hari Ini
-
Survei Terbaru Populi Center Sebut 81,7 Persen Publik Yakin Prabowo-Gibran Bawa Indonesia Lebih Baik
-
Heartventure Dompet Dhuafa Sapa Masyarakat Sumut, Salurkan Bantuan ke Samosir-Berastagi
-
Bansos Tetap Jalan Meski Sumatera Terendam Bencana, PT Pos Indonesia Pastikan Penyaluran Aman
-
KPK Pertimbangkan Lakukan Eksekusi Sebelum Bebaskan Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi, Ini Penjelasannya
-
Francine PSI Tagih Janji Pramono: kalau Saja Ada CCTV yang Memadai, Mungkin Nasib Alvaro Beda
-
Rano Karno: JIS Siap Hidup Lagi, Pemprov DKI Benahi Akses dan Fasilitas Pendukung