Suara.com - DPR menjadi sorotan publik setelah meletusnya demonstrasi besar-besaran di Jakarta sepekan terakhir hingga menelan nyawa sopir driver ojek online (ojol), Affan Kurniawan saat kericuhan di Pejompongan pada Kamis (28/8/2025) malam.
Di tengah meledaknya demonstrasi itu, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) menganggap DPR sebagai pengecut. Pasalnya, tidak ada satu pun anggota Dewan yang menemui massa pendemo sejak unjuk rasa besar meleturs pada Senin (25/8/2025) lalu.
Salah satu yang disorot oleh Formappi adalah pernyataan Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni.
Peneliti Formappi, Lucius Karus bahkan menyebut Sahroni harus bertanggung jawab karena ucapan kontroversialnya dianggap memicu ledakan amarah para pendemo kepada DPR.
Diketahui, Sahroni sempat mengaku mendukung aparat kepolisian menangkap para pendemo yang dinilai rusuh. Bahkan, politisi Partai NasDem itu sempat menyindir anak-anak yang ikut dalam demonstrasi tersebut.
"Respons yang muncul justru adalah pernyataan konyol anggota DPR Sahroni yang mendukung aparat untuk menangkap pendemo yang anarkis dan di bawah umur," kata Lucius dikutip pada Jumat (29/8/2025).
Dia menganggap gelombang protes kepada DPR itu mencuat karena adanya tunjungan anggota Dewan yang dianggap tak masuk akal. Terlebih kenaikan gaji itu terjadi saat situasi rakyat terlilit masalah ekonomi.
"Alasannya karena tunjangan DPR dinilai terlalu tinggi sedangkan rakyat kebanyakan sedang kesulitan secara ekonomi. Tujuan aksi demonstrasi agar tunjangan-tunjangan tak masuk akal itu dibatalkan sekaligus mendorong DPR untuk lebih peduli pada rakyat," bebernya.
Meledaknya aksi protes atas kenaikan tunjungan itu, DPR juga dinilai malah berusaha menghindar. Hal itu setelah ada kebijakan work from home (WHF) yang diberlakukan pimpinan DPR menjelang aksi demonstrasi besar-besaran di Jakarta pada Kamis kemarin.
Baca Juga: Jejak Pelarian Rantis Brimob Pelindas Ojol: Dikejar Massa Belasan KM, Tabrak Pintu JLNT Casablanca!
Atas sikap yang dianggap justru menghindari gelombang aksi berjilid-jilid itu, DPR dianggap tidak pantas lagi untuk dijadikan sebagai representasi rakyat.
"Bagaimana bisa DPR justru memilih untuk menghindar. Rapat-rapat ditiadakan agar anggota tidak berhadapan langsung dengan massa. Ini sungguh sebuah pilihan yang boleh dibilang agak 'pengecut'," ungkap Lucius.
Lebih lanjut, Lucius juga turut menyoroti adanya korban jiwa sopir ojol yang tewas dilindas rantis Brimob. Dia pun mendesak agar DPR segera menyatakan aparat tidak lagi menggunakan kekerasan saat menghadapi protes rakyat.
"Bukan waktunya lagi bagi DPR untuk diam, karena emosi rakyat semakin tinggi setelah jatuhnya korban. Saatnya DPR membuktikan semua anggapan dan sikap tidak percaya publik kepada mereka dijawab melalui respons yang bijak dan tepat," desaknya
Berita Terkait
-
Heboh Video Ricuh di Polda Metro Jaya: Pengacara Publik Diusir Paksa saat Minta Anak-anak Dibebaskan
-
Berduka Ojol Tewas Dilindas Rantis Brimob, Prabowo: Petugas yang Terlibat Harus Bertanggung Jawab!
-
Jejak Pelarian Rantis Brimob Pelindas Ojol: Dikejar Massa Belasan KM, Tabrak Pintu JLNT Casablanca!
-
Sengaja? Viral Suara Polisi di Mobil Rantis usai Driver Ojol Tewas Dilindas: Tabrak Aja!
Terpopuler
- Penampakan Rumah Denada yang Mau Dijual, Lokasi Strategis tapi Kondisinya Jadi Perbincangan
- Belajar dari Tragedi Bulan Madu Berujung Maut, Kenali 6 Penyebab Water Heater Rusak dan Bocor
- Prabowo Disebut Ogah Pasang Badan untuk Jokowi Soal Ijazah Palsu, Benarkah?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Ketiga 13-19 Oktober 2025
- 4 Mobil Listrik Termurah di Indonesia per Oktober 2025: Mulai Rp180 Jutaan
Pilihan
-
Warisan Utang Proyek Jokowi Bikin Menkeu Purbaya Pusing: Untungnya ke Mereka, Susahnya ke Kita!
-
Tokoh Nasional dan Kader Partai Lain Dikabarkan Gabung PSI, Jokowi: Melihat Masa Depan
-
Proyek Rp65 Triliun Aguan Mendadak Kehilangan Status Strategis, Saham PANI Anjlok 1.100 Poin
-
Pundit Belanda: Patrick Kluivert, Alex Pastoor Cs Gagal Total
-
Tekstil RI Suram, Pengusaha Minta Tolong ke Menkeu Purbaya
Terkini
-
Skandal Rp 285 Triliun: Anak Riza Chalid Diduga Kantongi Rp3,07 T dari Korupsi Minyak
-
Jurnalis Myanmar Dorong Pembentukan Dewan Pers ASEAN, Perkuat Solidaritas Kebebasan Pers
-
Kabinet Prabowo Copy Paste Era Bung Karno, Ikrar Nusa Bhakti: Pemborosan di Tengah Ekonomi Sulit
-
Seleksi Pejabat BPJS Tak Sekadar Rotasi Jabatan, Pansel Cari Pemimpin yang Bisa Reformasi JKN
-
Ikon Baru Jakarta! 'Jembatan Donat' Dukuh Atas Dibangun Tanpa Duit APBD, Kapan Jadinya?
-
Proyek Galian Bikin Koridor 13 'Lumpuh', Transjakarta Kerahkan Puluhan Bus Tambahan
-
Larang Perdagangan Daging Anjing dan Kucing, Gubernur Pramono Siapkan Pergub dalam Sebulan
-
BNI Dukung BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Layanan Jaminan Sosial lewat BNIdirect Cash
-
'Auditnya Menyusul Belakangan,' Serangan Balik Kubu Nadiem Usai Kalah di Praperadilan
-
Percepat Pembangunan Papua, Mendagri Tekankan Pentingnya Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah