Wikipedia hingga ChatGPT Terancam "Kiamat Internet", Koalisi Damai Desak Komdigi Cabut Aturan PSE

Suara.com - Koalisi Damai memberikan reaksi keras atas kebijakan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) baru saja melayangkan ancaman pemblokiran terhadap 25 platform raksasa dunia.

Platform ini termasuk Wikipedia, ChatGPT, Cloudflare, hingga Duolingo, karena belum terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

Menurut Koalisi Damai, kebijakan tersebut blunder fatal bagi masa depan teknologi dan ekonomi nasional.

Selain itu, Koalisi Damai secara tegas mendesak Komdigi untuk membatalkan rencana pemblokiran tersebut serta mencabut Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 (Permenkominfo 5/2020) yang menjadi landasan hukumnya.

Aturan ini dinilai cacat logika teknis dan berpotensi melanggar hak asasi manusia.

Aturan yang Mustahil Diterapkan

Dalam keterangan resminya pada Jumat (21/11/2025), Koalisi Damai menyoroti ketidakmasukakalan mewajibkan seluruh situs web di dunia untuk mendaftar ke pemerintah Indonesia.

Mengutip data World Economic Forum, ada lebih dari 1,88 miliar situs web global yang secara teknis masuk kategori PSE Lingkup Privat.

"Kebijakan ini merupakan penerapan sewenang-wenang dari regulasi yang bermasalah dan mengancam akses pengetahuan serta masa depan ekonomi digital Indonesia," tulis perwakilan Koalisi Damai.

Baca Juga: Komdigi Ancam Blokir Cloudflare, Dituduh Lindungi Situs Judol

Koalisi menilai, menyamaratakan kewajiban pendaftaran bagi miliaran situs tanpa melihat skala dan risiko adalah langkah yang tidak efektif untuk memberantas konten ilegal.

"Semestinya, pemerintah menyusun regulasi untuk PSE berdasarkan jenis layanan dan jumlah penggunanya, untuk mengupayakan akuntabilitas dan transparansi platform digital," tambah mereka.

Sorotan tajam juga diarahkan pada transparansi Komdigi dalam memilih target.

Dari miliaran situs, Komdigi hanya menyasar 25 nama besar tanpa kriteria yang jelas atau analisis dampak sosial-ekonomi.

Padahal, platform seperti Wikipedia adalah tulang punggung pengetahuan warga, sementara Cloudflare adalah infrastruktur vital yang menjaga keamanan dan kecepatan ribuan situs web, termasuk milik pemerintahan.

Jika Cloudflare diblokir, efek dominonya bisa meruntuhkan akses ke banyak layanan digital lain di Indonesia.