Infrastruktur Digital Terancam Tersendat, MASTEL Ingatkan Sinkronisasi Kebijakan PusatDaerah

Namun, ia menilai penegakan aturan tidak seharusnya dilakukan dengan cara memutus layanan.

“Penegakan regulasi tentu penting, tetapi tidak boleh mengorbankan kepentingan publik. Pelaku industri merasa was-was karena langkah seperti ini bisa menjadi preseden di daerah lain,” ujar Mirza.

Ia menilai pemerintah pusat perlu segera turun tangan untuk menjembatani perbedaan tafsir regulasi antara pusat dan daerah.

“Kemendagri bersama kementerian terkait harus hadir agar ada kesamaan pemahaman dan solusi win-win yang tidak merugikan konsumen maupun dunia usaha,” tegasnya.

Sikap tegas juga disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto. Ia menegaskan bahwa layanan telekomunikasi merupakan bagian dari layanan publik yang tidak boleh terganggu oleh dinamika kebijakan daerah.

“Konsumen harus menjadi prioritas utama. Saya tidak setuju jika ada pemutusan layanan selama tidak ada pelanggaran berat dan masyarakat dirugikan,” kata Bima.

Senada, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menekankan bahwa jaringan telekomunikasi kini setara dengan kebutuhan dasar seperti listrik dan air.

“Ketika terjadi perbedaan persepsi aturan, penyelesaiannya harus melalui dialog dan koordinasi, bukan dengan memutus layanan yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” jelas Nezar.

Nezar menambahkan, Komdigi siap memfasilitasi dialog antara pemerintah daerah dan industri agar kepentingan pendapatan daerah tetap sejalan dengan visi besar transformasi digital nasional.

Baca Juga: Indonesia Tunjukkan Kekuatan Transformasi Digital Layanan Publik di Panggung Global

“Harmonisasi regulasi pusat dan daerah sangat penting agar pembangunan infrastruktur telekomunikasi berjalan tanpa hambatan,” pungkasnya.