Suara.com - Wacana Pilkada lewat DPRD tengah ramai jadi sorotan. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyatakan menolak wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD DKI. Ia menyebut jika wacana itu terwujud, maka Indonesia akan kembali ke zaman orde baru.
Ahok mengaku sudah lama menyuarakan penolakan terhadap wacana itu. Masa orde baru sudah pernah dirasakan dan merugikan masyarakat luas. Jika kembali ke orde baru, maka rakyat tak lagi memiliki hak suara karena diwakilkan oleh para legislator. Kepala daerah bukan dipilih berdasarkan aspirasi rakyat, melainkan kesepakatan antara partai politik.
Mantan Gubernur DKI Jakarta juga menilai kesepakatan antara parpol diatur lewat politik uang. Ia menyebut hal ini sudah terbukti terjadi saat era orde baru.
Bagaimana tanggapan langsung dari Ahok saat hadir di Balai Kota dalam acara Bentang Harapan JAKasa yang digelar di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (31/12/2024) sore. Selengkapnya dalam video berikut ini.
Video Editor : Bayu
Berita Terkait
-
DPRD DKI Fokuskan Pemenuhan Infrastruktur Dasar Publik
-
DPRD DKI Gelar Rapat Paripurna HUT ke-499 Kota Jakarta
-
Rano Karno Menangis di Sidang Paripurna HUT Jakarta: 'Jejak Jutaan Langkah, Keringat, dan Harapan'
-
Audiensi Buntu, BEM DIY Sebut DPR Tak Lagi Representasi Rakyat
-
Sekretariat DPRD DKI Jakarta Sosialisasi Pilah Sampah
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
Terkini
-
Tak Hadiri KTT ASEAN-Rusia di Kazan, Ini Pertimbangan Prabowo
-
NGORBIT: Dari Skripsi ke Dunia Gaib, Perjalanan Raka di Film 'Dukun Magang'
-
Podcast Tiga Dara: Jakarta untuk Perempuan, Sudah Jadi Ruang Aman atau Belum?
-
Pramono Anung: Jakarta Dirancang Jadi Kota Global yang Ramah Warga
-
Naik Motor Listrik, Gibran Blusukan ke Agats Asmat Pantau Program Prioritas
-
Anggaran 7 Kemenko Disahkan Banggar DPR, Nilainya Tembus Rp3,1 Triliun
-
Dipanggil Presiden ke Istana, Dirut PLN Minta Maaf soal Gangguan Kelistrikan Nasional
-
Cerita Inspiratif: Desa Batuah Menyulam Harapan dari Hasil Alam
-
Korea Selatan Putus Semua Kanal Komunikasi dengan Korea Utara
-
Rencana Negosiasi Damai AS-Iran di Swiss Ditunda