Makin Ngawur! Panji Gumilang Al Zaytun Larang Aminkan Doa, Suruh Sebut Lafaz Ini

SUARA BANDUNG BARAT - Pimpinan pondok pesantren Al Zaytun kembali membuat heboh dunia maya setelah viral videonya yang melarang mengaminkan doa.

Panji Gumilang, kembali membuat kontroversi setelah sebelumnya ia juga mengklaim diri sebagai penganut mazhab Bung Karno serta mengizinkan perempuan menjadi khutbah salat.

Kontroversi lainnya yang dilkukan pimpinan ponpes Al Zaytun, Indramayu, Jawa Barat ini adalah menyanyikan lagu Yahudi di dalam masjid.

Terbaru, beredar di media sosial TikTok jika Panji Gumilang menyebut melafalkan doa tidak perlu untuk diaminkan. Salah satu akun yang turut membagikan informasi ini adalah @ucoksigarantang sebagaimana kami kutip pada Senin (5/6/2023).

Panji Gumilang mengatakan bahwa tidak boleh melafalkan amin saat berdoa, tetapi menggantinya dengan lafaz Alhamdulillah.

"Nah doa nggak boleh amin nak ya, doa jawabnya alhamdulillah" ujar Panji Gumilang sebagaimana terlihat dalam video yang beredar.

Ia juga berpendapat bahwa mengucapkan amin selepas melantunkan doa maka doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah SWT.

Alasannya, disebutkan jika seseorang mengucapkan amin selepas melantunkan doa, maka ia tidak percaya terhadap Tuhan yang mahaesa.

Panji Gumilang mengartikan amin dalam doa sebagai "moga-moga" atau mudah-mudahan Allah mengabulkan doa.

Baca Juga: Jokowi Nggak Tahu Dapat Tiket Nonton Argentina vs Indonesia atau Tidak, Belum Ikutan 'Ticket War'?

"Apa makna amin?. Moga-moga, kepada Allah kok moga-moga?" ucapnya.

Dalam tafsiran Panji Gumilang mengucapkan amin sama saja dengan tidak meyakini bahwa Allah akan mengabulkan segala permintaan kita.

Sebabnya, menurut dia sebaiknya sesudah berdoa segeralah untuk mengucapkan alhamdulillah sebagai pengantti kata amin.

Dalam keyakinannya, Panji Gumilang bahwa jika menjawab doa dengan alhamdulillah maka akan segala hajat akan dikabulkan oleh Allah SWT.

Melalui argumennya ini banyak warganet yang turut bingung dan menyesalkan tingkah laku Panji Gumilang serta tidak adanya penindakan tegas dari pemerintah. (*)