Suara.com - Wakil Presiden Terpilih RI periode 2014-2019, Jusuf Kalla (JK) menilai tidak terlalu sulit untuk mengambil kebijakan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Untuk menghindari gejolak di masyarakat terhadap permasalahan tersebut, dirinya menyatakan perlu ada penjelasan yang menyeluruh kepada masyarakat.
Jusuf Kalla mengatakan, subsidi BBM saat ini salah sasaran karena sebagian besar dinikmati oleh pemilik kendaraan bermotor. Seharusnya, subsidi adalah untuk masyarakat miskin.
"Artinya yang pakai mobil dibayar pemerintah. Di lain pihak orang-orang kecil harus membayar sendiri biaya perjalannya. Itu harus kita luruskan," kata JK di acara bincang-bincang bersama pengembang Real Estat Indonesia di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis (28/8/2014).
JK mengungkapkan, perlu adanya ketegasan dari pemerintah untuk mengambil kebijakan itu. Terkait gejolak yang akan terjadi di lapangan, dirinya menilai hal itu bisa diatasi dengan cara yang sederhana.
"Selama dijelaskan dengan baik, tak ada keberatan dari masyarakat. Mudah sekali seperti itu, namun memang dibutuhkan ketegasan untuk itu. Insya Allah kita akan siap mengatasi masalah krusial seperti itu," ungkapnya.
JK enggan menyebut berapa besaran kenaikan yang pantas untuk BBM bersubsidi. Namun yang jelas, dia menyatakan bahwa seharusnya anggaran subsidi dialihkan ke pos yang lebih produktif seperti infrastruktur.
"Begitu banyak (subsidi BBM). Ratusan triliun itu kita pindahkan untuk infrastruktur," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
Terkini
-
Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Impor LPG dan Bahan Baku Plastik Jadi 0%
-
Umat Muslim RI Terbanyak Sedunia, Gimana Nasib Ekonomi Syariahnya?
-
Tokocrypto Resmi Gabung ICEX Group, Transaksi Kripto RI Nyaris Rp100 Triliun
-
Gegara Hilirisasi Alumunium, Inalum Raih Kinerja Moncer di 2025
-
Di Tengah Mati Lampu Masal, Petinggi PLN Bisa Kantongi Gaji Ratusan Juta Setiap Bulan?
-
Pemerintah Kucurkan Paket Stimulus Ekonomi Rp 26,34 T di Semester II 2026, Ini Rinciannya
-
Satgas PASTI Tutup 27 Gadai Ilegal dan 228 Pedagang Kripto Bodong, Masyarakat Diminta Waspada
-
Pemerintah Guyur Stimulus Pangan hingga Transportasi Semester II 2026
-
Harga MinyaKita Tak Jadi Naik, Terus Apa Solusi Pemerintah?
-
Hilirisasi Nikel Butuh Talenta, IWIP dan WBN Fokus Kembangkan SDM