Suara.com - Wakil Presiden Terpilih RI periode 2014-2019, Jusuf Kalla (JK) menilai tidak terlalu sulit untuk mengambil kebijakan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Untuk menghindari gejolak di masyarakat terhadap permasalahan tersebut, dirinya menyatakan perlu ada penjelasan yang menyeluruh kepada masyarakat.
Jusuf Kalla mengatakan, subsidi BBM saat ini salah sasaran karena sebagian besar dinikmati oleh pemilik kendaraan bermotor. Seharusnya, subsidi adalah untuk masyarakat miskin.
"Artinya yang pakai mobil dibayar pemerintah. Di lain pihak orang-orang kecil harus membayar sendiri biaya perjalannya. Itu harus kita luruskan," kata JK di acara bincang-bincang bersama pengembang Real Estat Indonesia di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis (28/8/2014).
JK mengungkapkan, perlu adanya ketegasan dari pemerintah untuk mengambil kebijakan itu. Terkait gejolak yang akan terjadi di lapangan, dirinya menilai hal itu bisa diatasi dengan cara yang sederhana.
"Selama dijelaskan dengan baik, tak ada keberatan dari masyarakat. Mudah sekali seperti itu, namun memang dibutuhkan ketegasan untuk itu. Insya Allah kita akan siap mengatasi masalah krusial seperti itu," ungkapnya.
JK enggan menyebut berapa besaran kenaikan yang pantas untuk BBM bersubsidi. Namun yang jelas, dia menyatakan bahwa seharusnya anggaran subsidi dialihkan ke pos yang lebih produktif seperti infrastruktur.
"Begitu banyak (subsidi BBM). Ratusan triliun itu kita pindahkan untuk infrastruktur," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Babak Baru Industri Kripto, DPR Ungkap Revisi UU P2SK Tegaskan Kewenangan OJK
-
Punya Kekayaan Rp76 M, Ini Pekerjaan Ade Kuswara Sebelum Jabat Bupati Bekasi
-
DPR Sebut Revisi UU P2SK Bisa Lindungi Nasabah Kripto
-
Hotel Amankila Bali Mendadak Viral Usai Diduga Muncul di Epstein Files
-
Ekspansi Agresif PIK2, Ada 'Aksi Strategis' saat PANI Caplok Saham CBDK
-
Tak Ada Jeda Waktu, Pembatasan Truk di Tol Berlaku Non-stop Hingga 4 Januari
-
Akses Terputus, Ribuan Liter BBM Tiba di Takengon Aceh Lewat Udara dan Darat
-
Kepemilikan NPWP Jadi Syarat Mutlak Koperasi Jika Ingin Naik Kelas
-
Kemenkeu Salurkan Rp 268 Miliar ke Korban Bencana Sumatra
-
APVI Ingatkan Risiko Ekonomi dan Produk Ilegal dari Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok