Suara.com - Rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) ditolak secara tegas oleh Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR, Hidayat Nur Wahid. Alasannya adalah karena menurutnya kenaikan itu dapat menyengsarakan masyarakat.
"Sesungguhnya secara implisit, DPR setuju dengan Pak SBY tentang posisi keuangan mereka, di mana kemudian ada opsi kenaikan harga BBM. Jadi, PKS akan konsisten dengan apa yang disikapi selama ini. Kami selalu menolak harga BBM, karena kenaikan harga BBM itu akan menyusahkan rakyat," kata Hidayat, di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (27/8/2014) malam.
Ketua DPP PKS ini juga mengungkapkan soal kondisi sekarang di mana sudah tak ada subsidi dari anggaran pemerintah. "Apalagi ini nggak ada subsidi dari pemerintah ini. Besok apa subsidinya? Kan nggak ada sama sekali," tambahnya.
Mantan Ketua Umum PKS ini pun menyarankan kepada Presiden SBY agar tidak tergesa-gesa jika ingin menaikkan harga BBM, sebab hal itu menurutnya dapat menimbulkan dinamika kurang baik.
"Saya kira, di akhir masa jabatannya, Pak SBY tak perlu melakukan sesuatu masalah, menghadirkan (dinamika) politik yang tidak diperlukan. Tentu itu urusan Presiden baru, apalagi mereka masih punya waktu dari hari dilantik, untuk memikirkan apakah dinaikkan atau tidak," beber Hidayat.
"Tapi saya sepakat untuk mengingatkan tradisi PDIP selama ini, yaitu tidak setuju dengan pencabutan subsidi, dan tidak setuju dengan kenaikan BBM. Bahkan mereka (PDIP) kan pernah melakukan long march ke Istana, menolak kenaikan harga BBM. Ini katakanlah bagaimana menyikapi tantangan itu, yang harus mereka sikapi," tutupnya sembari menyindir.
Berita Terkait
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Nasib 7 Pekerja Freeport Tertimbun Longsor: Titik Terang Belum Juga Muncul, Komunikasi Terputus!
-
Protes Tanggul Viral, KTP Nelayan Cilincing Bakal Dicek, Wamen KKP: Mana Pendatang, Mana Warga Asli
-
Potret Kondisi Terkini SPBU Shell yang Kekurangan Stok BBM
-
KPU Larang Publik Akses Ijazah Capres-Cawapres Tanpa Izin Pemilik
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka