Suara.com - Rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) ditolak secara tegas oleh Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR, Hidayat Nur Wahid. Alasannya adalah karena menurutnya kenaikan itu dapat menyengsarakan masyarakat.
"Sesungguhnya secara implisit, DPR setuju dengan Pak SBY tentang posisi keuangan mereka, di mana kemudian ada opsi kenaikan harga BBM. Jadi, PKS akan konsisten dengan apa yang disikapi selama ini. Kami selalu menolak harga BBM, karena kenaikan harga BBM itu akan menyusahkan rakyat," kata Hidayat, di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (27/8/2014) malam.
Ketua DPP PKS ini juga mengungkapkan soal kondisi sekarang di mana sudah tak ada subsidi dari anggaran pemerintah. "Apalagi ini nggak ada subsidi dari pemerintah ini. Besok apa subsidinya? Kan nggak ada sama sekali," tambahnya.
Mantan Ketua Umum PKS ini pun menyarankan kepada Presiden SBY agar tidak tergesa-gesa jika ingin menaikkan harga BBM, sebab hal itu menurutnya dapat menimbulkan dinamika kurang baik.
"Saya kira, di akhir masa jabatannya, Pak SBY tak perlu melakukan sesuatu masalah, menghadirkan (dinamika) politik yang tidak diperlukan. Tentu itu urusan Presiden baru, apalagi mereka masih punya waktu dari hari dilantik, untuk memikirkan apakah dinaikkan atau tidak," beber Hidayat.
"Tapi saya sepakat untuk mengingatkan tradisi PDIP selama ini, yaitu tidak setuju dengan pencabutan subsidi, dan tidak setuju dengan kenaikan BBM. Bahkan mereka (PDIP) kan pernah melakukan long march ke Istana, menolak kenaikan harga BBM. Ini katakanlah bagaimana menyikapi tantangan itu, yang harus mereka sikapi," tutupnya sembari menyindir.
Berita Terkait
-
Yamaha Gear Ultima Buktikan Skutik Kompak Bisa Tangguh di Jalur Perkotaan Maupun Pedesaan
-
Tiga Manajer KDMP dan KNMP Meninggal di Latsarmil! DPR Desak Evaluasi Total Latihan Fisik
-
'Kalau Cemas Mending Berbenah!' PSI Semprot Balik PDIP Soal Dukungan Prabowo-Gibran Dua Periode
-
Hasto Singgung Mahasiswa UBK dan Gibran saat Menjawab Tuduhan PDIP Dalang Demo
-
Cuma di Indonesia TNI Turun ke Sawah, DPR Bela Prabowo: Tentu Jadi Kebanggaan
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka