Suara.com - Kementerian Perumahan Rakyat menargetkan penyelesaian masalah backlog atau kekurangan perumahan di Indonesia dapat diatasi secara keseluruhan pada tahun 2030 mendatang.
Untuk itu diperlukan kerjasama dari berbagai pihak khususnya para pemangku kepentingan bidang perumahan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengembang dan masyarakat luas untuk mendukung pelaksanaan program perumahan di seluruh Indonesia.
"Berdasarkan perhitungan dari Kemenpera kami asumsikan tahun 2030 mendatang masalah backlog perumahan bisa diselesaikan," ujar Kepala Biro Perencanaan Kemenpera Hardi Simamora, seperti dilansir dari laman Kemenpera.go.id, Kamis (23/10/2014).
Menurut Hardi, Kemenpera sangat mengharapkan dukungan Pemda, pengembang dan masyarakat guna mengatasi masalah backlog perumahan tersebut. Karena, kata dia, kebutuhan rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang harus dipenuhi dengan baik.
Pemerintah, imbuhnya, memperkirakan kebutuhan rumah masyarakat berpenghasilan rendah per tahun mencapai angka 800 ribu unit. Sedangkan kemampuan pemerintah untuk memenuhi pembangunan rumah hanya 200 hingga 300 ribu unit rumah setiap tahunnya.
"Selama ini masih ada kesenjangan antara jumlah kebutuhan rumah masyarakat dan pasokan dari pemerintah dan pengembang. Pemda dalam hal ini diharapkan juga bisa aktif mendorong pembangunan rumah bagi masyarakatnya karena berdasarkan PP Nomor 38 Tahun 2007 masalah perumahan menjadi salah satu urusan wajib Pemda," terangnya.
Adanya program perumahan yang terlaksana dengan baik di daerah diharapkan dapat menjadi motor pembangunan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, Kemenpera juga terus berupaya agar peran Pemda dalam program pembangunan perumahan bisa lebih diperkuat lagi.
"Kemenpera juga meminta Pemda untuk dapat memastikan rencana lokasi program pembangunan perumahan tahun 2015 mendatang. Selain itu Pemda juga harus mulai mengidentifikasi berapa kebutuhan perumahan bagi masyarakatnya sehingga pemerintab dapat mengetahui secara pasti berapa kekurangan rumah di Indonesia secara keseluruhan," tandasnya.
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
LPS Ungkap Tabungan Masyarakat Masih Tumbuh, Simpanan di Bawah Rp100 Juta Naik 4,95 Persen
-
Purbaya Sidak Pabrik Baja Asal China, Diduga Akali Pajak karena Cuma Bayar Rp 20 M
-
Bitcoin dkk Diramal Bisa Jadi Sistem Finansial Alternatif RI Dalam Waktu 3 Tahun
-
5 Tahun Holding UMi: Lebih Mudah, Dekat dan Berdampak untuk Nasabah PNM Mekaar
-
Delapan Klaster Program Prioritas Nasional di 2027
-
Bahlil Minta Lebih Banyak Lahan untuk Sawit demi Ambisi B80
-
Bahlil Stop Ekspor Batu Bara Usai PLN Kekurangan Pasokan
-
Sandiaga Uno Suntik Modal MUTU, Pasar Karbon RI Jadi Incaran
-
Jasa Marga Tingkatkan Komitmen Pengelolaan Green Toll Road dan Transformasi Rest Area Berkelanjutan
-
LPS Naikkan Bunga Penjaminan Simpanan Rupiah, Kini Tembus 3,75%