Suara.com - Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pegiat anti korupsi mengapresiasi prestasi PT PLN (Persero) yang turut berkontribusi dalam mendongkrak peringkat kemudahan berbisnis (ease of doing business) Indonesia tahun 2015.
Berkat kerja keras PLN dalam mendorong kemudahan untuk mendapat listrik, peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia menurut survei International Finance Corporation (IFC) naik dari posisi 117 di 2014 menjadi ke level 114 untuk tahun 2015.
Aktivis Anti Korupsi dari Transparancy International Indonesia (TII), Wahyudi menilai PLN sudah berusaha meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengadaan listrik bagi masyarakat bisnis dan pelanggan rumah tangga.
Upaya tersebut diantaranya dengan menghilangkan praktik suap dalam setiap proses menyambungan baru atau penambahan daya oleh pelanggan industri dan rumah tangga. Guna memastikan praktik suap benar-benar hilang, PLN menggandeng sejumlah lembaga pegiat anti korupsi seperti KPK dan TII.
“Upaya PLN untuk memberikan kemudahan dalam mendapatkan listrik tentu tidak bisa dilepaskan dari langkah manajemen menghilangkan praktik suap di perusahaan tersebut. Ini merupakan suatu prestasi yang harus ditingkatkan karena PLN memiliki peran sentral dalam perekonomian Indonesia," jelas Wahyudi di Jakarta, Minggu (2/11/2014).
Ketersediaan listrik, lanjut Wahyudi, merupakan faktor yang sangat krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan terutama peningkatan investasi. Ketika dunia usaha telah mendapatkan izin usaha dan lokasi serta pabrik maupun sentra bisnis, maka kebutuhan selanjutnya adalah pasokan listrik. Apabila pasokan yang dibutuhkan dapat dipenuhi dengan cepat oleh PLN maka akan menjadi hal positif bagi perekonomian secara nasional.
Melalui IFC, Bank Dunia baru saja merilis peringkat kemudahan berbisnis (ease of doing business) Indonesia yang didorong oleh kemudahan mendapatkan listrik. Untuk tahun 2015, peringkat Indonesia naik tiga peringkat dibanding tahun 2014, dari semula 117 menjadi 114. Kenaikan peringkat ini terus konsisten sejak 2012 yang masih di kisaran 158, dan naik menjadi 147 di 2013. IFC memberikan peringkat kemudahan berbisnis di 189 negara.
Dalam keterangan tertulis yang diterima suara.com, Minggu (2/11/2014), kenaikan peringkat Indonesia di tahun 2015, diantaranya disumbang oleh indikator kemudahan mendapatkan listrik (getting electricity), yang naik 23 peringkat dari semula 101 di tahun 2014 menjadi 78 di tahun 2015. Peringkat kemudahan mendapatkan listrik naik cukup signifikan diantaranya karena pemangkasan prosedur dalam mendapatkan listrik, yaitu tidak ada lagi prosedur mendapatkan jaminan instalasi serta biaya yang terkait prosedur tersebut.
Berita Terkait
-
Investor Baru Bawa Angin Segar, FUTR Bakal Bangun PLTS 130 MW
-
PLN Siap Jadi Motor Dekarbonisasi, Hashim Djojohadikusumo Tegaskan Posisi RI di Paris Agreement
-
Bersama Warga, PLN Rehabilitasi Mangrove Lindungi Pesisir Utara Jateng dari Banjir Rob
-
Dorong Pengembangan Energi Hijau, Pemda Bengkulu Dukung PLN Kembangan PLTP Hululais & Kepahiang
-
93 KK di Kampung Nelayan Indramayu Mendapatkan Layanan Sambung Listrik Gratis dari PLN
Terpopuler
- Selamat Datang Elkan Baggott, Belum Kering Tangis Timnas Indonesia
- Pondok Pesantren Lirboyo Disorot Usai Kasus Trans 7, Ini Deretan Tokoh Jebolannya
- Pengamat Pendidikan Sebut Keputusan Gubernur Banten Nonaktifkan Kepsek SMAN 1 Cimarga 'Blunder'
- Biodata dan Pendidikan Gubernur Banten: Nonaktifkan Kepsek SMA 1 Cimarga usai Pukul Siswa Perokok
- Apa Acara Trans7 yang Diduga Lecehkan Pesantren Lirboyo? Berujung Tagar Boikot di Medsos
Pilihan
-
Asus Hadirkan Revolusi Gaming Genggam Lewat ROG Xbox Ally, Sudah Bisa Dibeli Sekarang!
-
IHSG Rebound Fantastis di Sesi Pertama 16 Oktober 2025, Tembus Level 8.125
-
Dipecat PSSI, Ini 3 Pekerjaan Baru yang Cocok untuk Patrick Kluivert
-
4 Fakta Radiasi Cs-137 PT PMT Cikande: Pemilik Diduga WNA Kabur ke Luar Negeri?
-
Harga Emas Melonjak! Antam Tembus Level Rp 2.622.000 di Pegadaian, UBS Ikut Naik
Terkini
-
ESDM Targetkan Implementasi Penggunaan Avtur dari Minyak Jelantah di 2026
-
Luhut: Presiden Prabowo Akan Terbitkan Keppres Utang Kereta Cepat, Tak Pakai APBN
-
Industri MICE RI Diprediksi Terus Tumbuh
-
LPKR Catatkan Pendapatan Real Estate Rp 3,46 Trilun di Semester I-2025
-
Bos Danantara Curiga Laporan Keuangan BUMN 'Dipercantik': Akan Ada Koreksi Besar-besaran!
-
Telkom Perkuat Literasi dan Perlindungan Digital di Kalangan Pelajar Lewat Cyberheroes 2025
-
OJK Proses Izin Bursa Kripto Baru, Haji Isam dan Suami Puan Maharani Siap Guyur Duit?
-
Hadir Kembali, kumparan AI for Indonesia 2025: Berdampak Bagi Publik dan Industri
-
PINTU Sambut Delegasi Indonesia Chamber of Commerce in Hong Kong, Bahas Peluang Kolaborasi
-
Danantara Analisa BUMN yang Butuh Direksi WNA