Ini Alasan Pemerintahan Jokowi-JK Ubah APBN 2015

Suara.com - Hari ini, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (RAPBN-P) 2015.

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki alasan yang cukup kuat untuk mengubah APBN dari pemerintahan sebelumnya pada awal tahun ini.

Lanjut Bambang, alasan utama perubahan APBN karena adanya pemerintah baru pimpinan Jokowi-JK, yang tentunya sesuai dengan visi dan misinya pemerintahannya.

"APBN 2015 yang ada sekarang bersifat baseline (hanya untuk menjalankan fungsi-fungsi dasar pemerintahan) dan disusun oleh pemerintahan lama. Jadi belum masuk agenda pemerintahan baru," ungkap Bambang di ruang rapat Badan Anggaran DPR, Jakarta, Senin (19/1/2015).

Bambang mengatakan, alasan lainnya, kondisi perekonomian Indonesia saat ini juga sudah banyak berubah, misalnya sejumlah asumsi makro dinilai sudah kurang relevan.

"Seperti ICP (harga minyak Indonesia), perubahannya begitu cepat. Jadi angka 105 dolar Amerika/barel yang disampaikan tidak relevan lagi. Nilai tukar juga yang sebelumnya kurang relevan," katanya.

Menurut Bambang, perubahan asumsi makro, tidak lepas dari perkembangan ekonomi global, yang diperkirakan masih sangat dinamis.

"Ada normalisasi ekonomi dari Amerika Serikat, sehingga negara seperti Indonesia akan ikut terkena dampak bersama dengan negara-negara lain. Prediksi pertumbuhan ekonomi global di kisaran 3,8%, itu sudah turun dari yang sebelumnya 4%," jelasnya.

Menurut Bambang, kondisi perekonomian global saat ini, tidak hanya terlepas dari ekonomi Amerika Serikat (AS), melainkan juga daru pelemahan ekonomi di Cina pun patut diwaspadai,  karena Cina merupakan pasar ekspor utama Indonesia.

Dengan faktor-faktor tersebut, asumsi makro yang diajukan pemerintah dalam RAPBN-P 2015 diantaranya:

1. Pertumbuhan ekonomi 5,8%.
2. Inflasi 5%.
3. ICP US$ 70/barel.
4. Nilai tukar rupiah Rp12.200/ dolar Amerika.
5. Suku bunga Surat Perbendaraan Negara (SPN) 3 bulan 6,2%.
6. Produksi siap jual (lifting) minyak 849.000 barel/hari.

"Paling signifikan perubahan terjadi di ICP.Ini karena perang harga, yang kita tidak akan tahu berapa lama dan berapa jauh harga minyak tersebut," pungkasnya.

Dalam peembahasan APBN-P 2015, hadir 6 menteri yaitu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Hukum dan HAM Yasona H Laoly, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, serta Menteri ESDM Sudirman Said dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo.