Konsolidasi Bank-bank BUMN Tak Cukup dengan Tukar Direksi

Suara.com - Pengamat ekonomi Universitas Indonesia (UI), Telisa Aulia Falianty, mengatakan bahwa kebijakan konsolidasi bank-bank BUMN tidak cukup dengan sekadar menukar atau merotasi direksi di dalamnya. Namun menurutnya, harus diikuti pula dengan langkah-langkah strategis lanjutan.

"Banyak faktor yang dipertimbangkan dalam melaksanakan konsolidasi perbankan, (jadi) tidak sekadar menukar atau merotasi direksi BUMN," ungkap Aulia, saat dihubungi wartawan di Jakarta, Minggu (29/3/2015), terkait upaya pemerintah selaku pemegang saham melakukan rotasi sejumlah direksi bank BUMN.

Menurut Aulia, sebagai tahap awal untuk konsolidasi perbankan, rotasi direksi BUMN memang dibutuhkan. Tetapi hal itu menurutnya harus segera diikuti dengan langkah-langkah lanjutan yang strategis, mengingat masing-masing bank tersebut memiliki ego yang sulit untuk dihilangkan.

Aulia mengatakan, dibutuhkan direksi yang sanggup melakukan restrukturisasi sampai ke akar-akar, guna menghilangkan ego sektoral antarbank BUMN. Hal itu akan sulit untuk dilaksanakan, karena akan menghadapi kekhawatiran-kekhawatiran dari karyawan bank BUMN tersebut.

"Kekhawatiran mengenai remunerasi dan posisi menjadi salah satu faktor yang harus diperhitungkan untuk melakukan konsolidasi perbankan," ujarnya.

Kemudian juga yang harus diingat, menurut Aulia, Bank Mandiri, BNI, BRI dan BTN, masing-masing memiliki segmen yang berbeda. Masing-masing ada yang ke arah korporat, ke ritel, perumahan, serta UMKM.

"Semua itu harus dipetakan terlebih dahulu sebelum melakukan konsolidasi," ungkap Aulia.

Aulia mengatakan, dibutuhkan rencana matang baik strategis maupun aksi konkret untuk mewujudkan bank BUMN yang kuat dari Kementerian BUMN selaku pemegang saham. Apalagi kalau arahnya dalam rangka mewujudkan integrasi perbankan 2020.

Aulia mengusulkan untuk menempatkan direksi dari luar BUMN, terutama bankir yang pernah bekerja di bank-bank swasta asing. Hal itu karena menurutnya mereka akan lebih mampu menembus batas-batas yang diciptakan di masing-masing BUMN tersebut.

"Saya khawatir kalau masih menempatkan direksi dari kalangan BUMN, mereka masih terbawa dengan sistem birokrasi. Beda dengan orang luar yang sudah memiliki pengalaman dan wawasan global," ujar Aulia.

Sebelumnya, pengamat ekonomi Universitas Brawijaya, Chandra Fajri, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memprioritaskan konsolidasi perbankan nasional sebagai program utama untuk dijalankan dalam 2-3 tahun awal pemerintahannya. Dia mengatakan, konsolidasi perbankan harus dijalankan oleh Presiden Jokowi agar pembangunan infrastruktur tak hanya urusan APBN, tetapi bisa juga jadi urusan perbankan.

Menurut Chandra, kesenjangan infrastruktur yang dialami Indonesia saat ini sudah menjadi kesepakatan berbagai pihak untuk dibenahi. Namun, yang justru belum menjadi kesepakatan bersama adalah sumber pembiayaan untuk membiayai pembangunan infrastruktur tersebut, mengingat APBN tidak memiliki kekuatan keuangan yang memadai saat ini.

"Hampir 60 persen dari belanja APBN habis untuk membayar gaji, dan sisanya untuk membayar subsidi dan utang," ujar Chandra.

Sebelumnya diberitakan, berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) yang diselenggarakan empat bank BUMN pada bulan Maret ini, hasilnya adalah sejumlah direktur berpindah dari satu bank ke bank lain. Di jajaran direksi BTN misalnya, terdapat empat direktur baru, yakni Adi Setianto, Sis Apik Wijayanto, Sulis Usdoko, serta Oni Febriarto. Adi sebelumnya diketahui menjabat Direktur Jaringan dan Layanan Bank BNI, sedang Sis Apik sebelumnya menjabat sebagai Pimpinan Wilayah Bank BRI.

Sementara itu, rotasi juga terjadi di bank pemerintah lainnya. Dua direksi BRI yakni mantan Direktur Keuangan Ahmad Baiquni, dipilih untuk memimpin BNI sebagai Direktur Utama. Sedangkan mantan Direktur Jaringan dan Layanan BRI Suprajarto menduduki jabatan baru sebagai Wakil Direktur Utama BNI. Mantan Direktur Bisnis Komersial BRI Sulaiman Arif Arianto juga berpindah menjadi Wakil Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk.

Lalu, mantan Direktur BNI Gatot M Suwondo diangkat menjadi Komisaris BRI. Sedangkan Sunarso yang sebelumnya merupakan Direktur Commercial Banking Bank Mandiri, ditunjuk sebagai Wakil Direktur Utama Bank BRI. [Antara]