Suara.com - Pemerintah tengah menggodok aturan tentang dana dukungan (funding) untuk minyak kelapa sawit atau crude palm oil. Aturan tentang CPO Fund ini berupa Peraturan Pemerintah tentang Penetapan Pengutipan Dana Pembangunan Dana Dukungan Industri Kelapa Sawit yang Berkelanjutan yang rencananya mulai diterapkan minggu depan.
Namun, rencana tersebut diperkirakan tidak akan selesai pada bulan ini, pasalnya hingga kini Menteri Keuangan baru menandatangani PP tersebut pada hari ini, Selasa (21/4/2015). Diperkirakan aturan tersebut dapat mulai berjalan pada bulan depan.
“Baru hari ini tadi PP nya saya tanda tanganin. Setelah itu, tinggal Presiden yang tanda tanganin agar PP ini memiliki paying hokum. Ya kira-kira sekitar awal Mei 2015 nanti bisa dilakukan pungutan,” kata Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro saat menghadiri acara World Economic Forum East Asia di Hotel Shangri La, Jakarta.
Bambang menjelaskan alasan mundurnya penerbitan PP tersebut. Hal ini dikarenakan proses perencanaan pembentukan Badan Layanan Umum pengelola CPO Fund yang membutuhkan waktu perencanaan. Namun, dengan tuntasnya perumusan PP, maka secepatnya kebijakan itu bisa dieksekusi setelah PP-nya dijadikan UU.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil menjelaskan dana dukungan ini diambil sebesar 50 dollar AS per ton untuk ekspor minyak sawit mentah dan 30 dollar AS per ton untuk produk turunannya (olein). Dana pendukung ini akan dikelola oleh sebuah badan semacam Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Keuangan.
"Kalau pengusaha engga mau jelas ada sanksinya dong. Akan dikenakan denda dan juga bisa jadi izin ekspornya akan dibatalkan," katanya.
Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk, membantu agar harga tanaman buah segar di tingkat rakyat bisa meningkat.
"Selama ini harganya sekitar Rp1.000, dengan adanya dana ini mudah-mudahan bisa naik Rp1.500-Rp2.000," tutur Sofyan.
Kedua, pemerintah ingin merehabilitasi dana replanting kebun-kebun rakyat. Saat ini lebih dari tiga juta hektare kebun rakyat tidak bisa di-replanting karena kekurangan dana. Ketiga, pemerintah berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dengan mengurangi penggunaan bahan bakar solar dan lebih memanfaatkan biofuel.
"Serta, menekan impor solar. Dengan impor solar dikurangi akan memperbaiki defisit kita," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Apakah Jateng Tak Punya Gubernur? Ketua TPPD: Buktinya Pertumbuhan Ekonomi Jateng Nomor Dua di Jawa
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- 6 Fakta Mencekam Pembacokan di UIN Suska Riau: Pelaku Sempat Sandera Korban di Ruang Seminar
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- HP yang Awet Merek Apa? Ini 6 Rekomendasi Terbaik dengan Performa Kencang
Pilihan
-
Serangan Kilat AS-Israel di Hari Pertama Gagal Total! 200 Tentara Tewas, Ali Khamenei Masih Hidup
-
Israel Klaim Ali Khamenei Tewas, Menlu Iran: Ayatollah Masih Hidup
-
Jenderal Iran: Trump Harus Tahu, Hari Ini Kami Baru Tembakkan Rudal Stok Lama
-
Israel Klaim Menhan Iran dan Komandan Garda Revolusi Tewas, Nasib Khamenei Masih Misterius
-
Menlu Iran: Demi Allah! Kami Akan Balas Kematian 51 Siswi SD yang Dibantai Israel - AS
Terkini
-
Garda Revolusi Iran Disebut Tutup Selat Hormuz, Mengapa Dunia Harus Panik?
-
Target Pasar Global, Pertamina Bangun Ekosistem SAF Terverifikasi Internasional
-
Industri Kripto di Dalam Negeri Tumbuh Lebih Sehat Usai Bursa CFX Pangkas Biaya Transaksi
-
HPE Maret 2026: Harga Konsentrat Tembaga Turun, Emas Justru Menanjak
-
Alasan Dibalik Dibalik Rencana Stop Ekspor Timah
-
Harga Genteng Rp4.300 Per Unit, Transaksi Awal Program Gentengisasi di Jabar Capai Rp12,6 Miliar
-
BRI Bantu Biayai Program Gentengisasi lewat KUR Perumahan
-
Manggis Subang Tembus China, LPDB Koperasi Siap Perkuat Pembiayaan Hingga Rp20 Miliar
-
Indonesia Emas 2045 Butuh Koperasi Modern dan Generasi Produktif
-
Satu Rumah Dihuni 10 Orang, Pemerintah Bedah 82 Hunian di Menteng Tenggulun