Suara.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro memgatakan bahwa negara-negara di kawasan Asia dan Pasifik sepakat untuk memobilisasi sumber daya keuangan untuk pembiayaan pembangunan berkelanjutan, seperti misalnya penerimaan pajak.
"Negara-negara Asia-Pasifik sepakat untuk menghasilkan kesepakatan dalam isu pembiayaan pembangunan berkelanjutan yang disebut Jakarta Outcome Document," ujar Bambang, dalam konferensi pers tentang Asia-Pacific High-Level Consultation on Financing for Development, di Gedung Djuanda Kemenkeu, Jakarta, Kamis (30/4/2015).
Bambang mengatakan, Forum Konsultasi Tingkat Tinggi Asia-Pasifik itu membahas isu-isu terkait pembangunan yang berkesinambungan, yang mana salah satu rekomendasi yang diperoleh adalah upaya untuk memobilisasi sumber pendanaan melalui penerimaan pajak.
"Yang penting adalah memobilisasi sumber daya keuangannya. Dalam pertemuan ini, disepakati bahwa pengumpulan pajak adalah kunci utama bagi berlangsungnya pembangunan berkelanjutan, karena penerimaan pajak yang memadai akan menjadi sumber pembiayaan pembangunan," ujarnya.
Menkeu pun mengatakan, pengoptimalan penerimaan pajak bukan hanya menjadi isu nasional, namun juga global.
"Ini adalah isu global, yang mana yang paling penting kita memobilisasi pajak," tuturnya.
Selain optimalisasi upaya penerimaan pajak, untuk mendorong pembangunan berkesinambungan, menurut Bambang lagi, perlu membangun inovasi-inovasi baru dalam pembiayaan pembangunan, terutama untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.
"Selain itu, yang juga banyak dibahas dalam dua hari ini adalah (bahwa) yang bertanggung jawab untuk pembangunan itu tidak hanya pemerintah semata, tetapi sektor swasta juga ikut berpartisipasi," ujarnya.
Lebih lanjut, Menkeu mengatakan bahwa Indonesia berharap mendapatkan manfaat yang lebih besar dalam hal pembiayaan untuk pembangunan, baik di sektor infrastruktur, sektor sosial, usaha kecil, perkotaan, teknologi, maupun pembiayaan iklim.
"Kita berharap, dengan forum seperti ini ada kesadaran global bahwa pembiayaan infrastruktur itu adalah hal penting, tentunya selain pembiayaan untuk isu-isu pembangunan," pungkasnya. [Antara]
Berita Terkait
Terpopuler
- Susunan Tim Pelatih Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2025, Indra Sjafri Ditopang Para Legenda
- Diskon Listrik 50 Persen PLN Oktober 2025, Begini Syarat dan Cara Dapat E-Voucher Tambah Daya!
- Shin Tae-yong Batal Comeback, 4 Pemain Timnas Indonesia Bernafas Lega
- 7 Rekomendasi Smartwatch untuk Tangan Kecil: Nyaman Dipakai dan Responsif
- 5 Bedak Padat yang Cocok untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Samarkan Flek Hitam
Pilihan
-
Harga Emas Sabtu 25 Oktober 2025: Antam Masih 'Hilang', UBS dan Galeri 24 Menguat
-
Superkomputer Prediksi Arsenal Juara Liga Champions 2025, Siapa Lawan di Final?
-
Bayar Hacker untuk Tes Sistem Pajak Coretax, Menkeu Purbaya: Programmer-nya Baru Lulus SMA
-
Perbandingan Spesifikasi HONOR Pad X7 vs Redmi Pad SE 8.7, Duel Tablet Murah Rp 1 Jutaan
-
Di GJAW 2025 Toyota Akan Luncurkan Mobil Hybrid Paling Ditunggu, Veloz?
Terkini
-
Menkeu Purbaya Mau Hilangkan Pihak Asing di Coretax, Pilih Hacker Indonesia
-
BPJS Watch Ungkap Dugaan Anggota Partai Diloloskan di Seleksi Calon Direksi dan Dewas BPJS
-
Proses Bermasalah, BPJS Watch Duga Ada Intervensi DPR di Seleksi Dewas dan Direksi BPJS 20262031
-
Belanja Mainan Hemat! Diskon 90% di Kidz Station Kraziest Sale, Bayar Pakai BRI Makin Untung
-
Literasi Keuangan dengan Cara Baru Biar Makin Melek Finansial
-
Bahlil: Hilirisasi Harus Berkeadilan, Daerah Wajib Dapat Porsi Ekonomi Besar
-
Menkeu Purbaya Akhirnya Ungkap Biang Kerok Masalah Coretax, Janji Selesai Awal 2026
-
Setahun Berjalan, Hilirisasi Kementerian ESDM Dorong Terciptanya 276 Ribu Lapangan Kerja Baru
-
Bahlil Dorong Hilirisasi Berkeadilan: Daerah Harus Nikmati Manfaat Ekonomi Lebih Besar
-
ESDM Perkuat Program PLTSa, Biogas, dan Biomassa Demi Wujudkan Transisi Energi Hijau untuk Rakyat