Suara.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro memgatakan bahwa negara-negara di kawasan Asia dan Pasifik sepakat untuk memobilisasi sumber daya keuangan untuk pembiayaan pembangunan berkelanjutan, seperti misalnya penerimaan pajak.
"Negara-negara Asia-Pasifik sepakat untuk menghasilkan kesepakatan dalam isu pembiayaan pembangunan berkelanjutan yang disebut Jakarta Outcome Document," ujar Bambang, dalam konferensi pers tentang Asia-Pacific High-Level Consultation on Financing for Development, di Gedung Djuanda Kemenkeu, Jakarta, Kamis (30/4/2015).
Bambang mengatakan, Forum Konsultasi Tingkat Tinggi Asia-Pasifik itu membahas isu-isu terkait pembangunan yang berkesinambungan, yang mana salah satu rekomendasi yang diperoleh adalah upaya untuk memobilisasi sumber pendanaan melalui penerimaan pajak.
"Yang penting adalah memobilisasi sumber daya keuangannya. Dalam pertemuan ini, disepakati bahwa pengumpulan pajak adalah kunci utama bagi berlangsungnya pembangunan berkelanjutan, karena penerimaan pajak yang memadai akan menjadi sumber pembiayaan pembangunan," ujarnya.
Menkeu pun mengatakan, pengoptimalan penerimaan pajak bukan hanya menjadi isu nasional, namun juga global.
"Ini adalah isu global, yang mana yang paling penting kita memobilisasi pajak," tuturnya.
Selain optimalisasi upaya penerimaan pajak, untuk mendorong pembangunan berkesinambungan, menurut Bambang lagi, perlu membangun inovasi-inovasi baru dalam pembiayaan pembangunan, terutama untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.
"Selain itu, yang juga banyak dibahas dalam dua hari ini adalah (bahwa) yang bertanggung jawab untuk pembangunan itu tidak hanya pemerintah semata, tetapi sektor swasta juga ikut berpartisipasi," ujarnya.
Lebih lanjut, Menkeu mengatakan bahwa Indonesia berharap mendapatkan manfaat yang lebih besar dalam hal pembiayaan untuk pembangunan, baik di sektor infrastruktur, sektor sosial, usaha kecil, perkotaan, teknologi, maupun pembiayaan iklim.
"Kita berharap, dengan forum seperti ini ada kesadaran global bahwa pembiayaan infrastruktur itu adalah hal penting, tentunya selain pembiayaan untuk isu-isu pembangunan," pungkasnya. [Antara]
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 7 Rekomendasi HP RAM 12GB Rp2 Jutaan untuk Multitasking dan Streaming
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- BRI Market Outlook 2026: Disiplin Valuasi dan Rotasi Sektor Menjadi Kunci
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
Terkini
-
Apa Itu De-Fi atau Decentralized Finance? Ini Penjelasan Lengkapnya
-
IPO SpaceX Ditargetkan 2026, Valuasinya 28 Kali Lebih Besar dari BBCA
-
Di Balik Aksi Borong Saham Direktur TPIA, Berapa Duit yang Dihabiskan?
-
Berkat Pemberdayaan BRI, Batik Malessa Ubah Kain Perca hingga Fashion Premium
-
BSU Guru Kemenag Cair! Ini Cara Cek Status dan Pencairan Lewat Rekening
-
Update Harga Sembako: Cabai dan Bawang Merah Putih Turun, Daging Sapi Naik
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
Harga Emas Antam Melonjak Drastis dalam Sepekan
-
Hari Minggu Diwarnai Pelemahan Harga Emas di Pegadaian, Cek Selengkapnya
-
Orang Kaya Ingin Parkir Supercar di Ruang Tamu, Tapi Kelas Menengah Mati-matian Bayar Cicilan Rumah