Jokowi Larang BUMN Pesan Kapal ke Luar Negeri

Suara.com - Presiden Joko Widodo menegaskan keyakinannya bahwa industri galangan kapal nasional mampu membangun seluruh kebutuhan kapal, untuk itu Presiden mendukung industri ini untuk terus berkembang.

"Saya akan kumpulkan kementerian terkait dan BUMN seperti Pertamian serta PGN. Saya akan larang memesan kapal ke luar negeri karena kita sendiri mampu," kata Presiden saat mengunjungi industri galangan kapal di Kepulauan Riau didampingi Menteri Perindustrian Saleh Husin, Senin (22/6/2015).

Presiden juga akan mengumpulkan data yang mendetail tentang kemampuan produksi kapal dan menyesuaikan dengan kebutuhan nasional, di mana kepada investor asing, Presiden juga akan diarahkan memesan kapal di galangan Indonesia.

"Saya mendukung industri galangan kapal nasional, baik di Batam maupun wilayah lainnya. Soal tingkat komponen yang belum seluruhnya dari dalam negeri, akan terus ditingkatkan," katanya.

Jenis kapal yang telah mampu diproduksi oleh industri perkapalan nasional antara lain kapal curah (bulk carrier) sampai dengan 50 ribu DWT, kapal ferry Ro-Ro sampai 19 ribu DWT, tanker 30 ribu DWT, landing craft tank, LPG carrier, kapal penumpang, kapal patroli cepat dan lain-lain.

Maraknya pesanan dan dibukanya tender kapal oleh pemerintah dan BUMN juga menjadi harapan pelaku industri mengoptimalkan kapasitas produksi.

Ketua Umum Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia Eddy Kurniawan Logam mengatakan saat ini utilitas galangan kapal nasional sebesar 60 persen.

"Dengan pengadaan kapal oleh pemerintah, kami yakin utilitas bisa 100 persen," katanya.

Pihaknya saat ini juga tengah menyusun rincian komponen kapal yang dibutuhkan agar mendapat fasilitas fiskal.

Begitu juga dengan komponen kapal yang sudah mampu diproduksi di dalam negeri namun belum seluruhnya terpenuhi. (Antara)