Suara.com - Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM) Tony Prasetiantono mengatakan reshuffle menteri di bidang perekonomian dapat menjadi kunci untuk mengatasi permasalahan ekonomi dan melemahnya nilai rupiah.
"Kunci mengatasi (permasalahan ekonomi) adalah resuffle dengan mencari orang yang tepat. Menko perekonomian dan menkeu harus orang yang bisa mempengaruhi persepsi pasar," ujar Tony di Jakarta, Kamis.
Ia mengatakan menteri bidang perekonomian di Kabinet Kerja kini dinilai pasar tidak kredibel karena menetapkan target yang terlalu optimistis pada awal masa kerja, tetapi kini saat terjadi pelemahan ekonomi tidak ada aksi konkrit yang dilakukan.
Contohnya, kata dia, peningkatan target penerimaan pajak dari Rp1.072 triliun pada tahun lalu menjadi Rp1.484 triliun tahun ini serta peningkatan ekspor sebesar 300 persen selama lima tahun ke depan.
Untuk meningkatkan kepercayaan pasar kembali kepada pemerintah, ia menuturkan diperlukan sosok menteri yang memiliki "star power", yakni mempengaruhi persepsi pasar.
Sosok tersebut juga diperlukan, ujar dia, karena kepercayaan pasar kepada Presiden Joko Widodo menurun setelah menghadapi komplikasi di bidang politik dan hukum, yakni kontroversi KPK dan Polri.
"Presiden kehilangan momentum kepercayaan publik setelah tiga bulan pertama. Awalnya pasar percaya pemerintah mau kerja keras sehingga pasar menyambut positif. Namun, kejadian KPK-Polri menjadi titik balik, orang mulai meragukan," kata Tony.
Adanya faktor menurunnya kepercayaan pasar kepada pemerintah, tutur dia, Rupiah pun cenderung tidak stabil, melemah dan undervalued dibandingkan semestinya.
Ia menuturkan sesuai perhitungan rear effective exchange rate (REER), Rupiah mestinya cukup di Rp12.500/USD, tidak sampai Rp13.400.
Meski begitu, Tony beranggapan tanpa reshuffle kabinet, ekonomi di semester II tahun ini akan membaik menjadi 5,1 hingga 5,2 persen dan pertumbuhan kredit bank di kisaran 10 hingga 12 persen.
Selain itu, ia menyarankan pemerintah berupaya kuat mendorong absorpsi anggaran agar menjadi stimulus ekonomi. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- Daftar Pertanyaan Sensus Ekonomi 2026: Petugas BPS Datangi Rumah, Tanya Gaji dan Usaha
Pilihan
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
Terkini
-
Marak Transaksi Palsu di Tokopedia, Pemerintah Gregetan!
-
Soal Laporan ke KPK, ITDC Klaim Tak Punya Wewenang Atur Dana Relokasi Mandalika
-
Menkeu Purbaya Legalkan Pencucian Uang Lewat Patriot Bond?
-
Investor Asing Masih Asik Jual Saham di RI, BMRI dan DSSA Jadi Incaran
-
Lahan Meikarta Bakal jadi Aset Negara? Maruarar Segera Urus Legalitas
-
Terungkap! Dua PLTU Raksasa di Cilacap Sempat Bermasalah, Jadi Pemicu Pemadaman Bergilir di Jawa
-
Listrik Pulau Jawa Gelap Gulita, Siapa yang Bertanggung Jawab?
-
Pupuk Indonesia Tembus Australia, Ekspor Urea 250 Ribu Ton Dikebut hingga Akhir 2026
-
Rupiah Meriang Lagi! Ditutup ke Level Rp17.859 per Dolar AS
-
KOSPI dan IHSG Kompak Anjlok Parah, Pasar Saham Merana