Suara.com - Bank Dunia memprediksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini sebesar 4,7 persen. Angka itu turun dari prediksi beberapa bulan sebelumnya sebesar 5,2 persen.
Salah satu pemicu penurunan pertumbuhan tersebut adalah melemahnya harga komoditas. Selain itu pertumbuhan kredit yang pada akhirnya membatasi pertumbuhan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dalam waktu dekat.
Direktur Bank Dunia untuk Indonesia, Rodrigo Chaves mengatakan defisit fiskal yang semakin membesar juga akan menambah tantangan bagi pemerintahan baru.
"Dalam waktu dekat, mengatasi tekanan fiskal dan defisit transaksi berjalan sangat penting. Kondisi itu menekan sehingga ekonomi maju secara perlahan," kata Rodrigo di Jakarta, Rabu (8/7/2015).
Selain tekanan mengalami defisit fiskal, Chaves menjelaskan perekonomian Indonesia saat di sedang mengalami banyak masalah. Seperti rendahnya harga komoditas dan pelemahan pertumbuhan investasi terus menekan sehingga ekonomi maju perlahan.
Dia menuturkan, perekonomian Indonesia masih menyesuaikan diri dengan anjloknya harga komoditas dan prospek normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat (AS).
"Pondasi makro ekonomi yang baik berhasil mencegah merosotnya pertumbuhan secara tajam akibat jatuhnya harga dan permintaan komoditas, seperti yang dialami negara eksportir komoditas lain. Yakni Brazil, Afrika Selatan, Chili dan Peru. Tapi Indonesia tetap tumbuh dengan laju yang lebih cepat dan tinggi dibanding negara tersebut," katanya.
Pada kesempatan yang sama, ekonom utama Bank Dunia, Ndiame Diop juga memprediksi Indonesia akan kesulitan untuk membatasi defisit hingga 2,4 persen dari PDB. Pemerintah Indonesia wajib merealisasikan belanja infrastruktur.
Bila belanja infrastruktur berjalan mulus, maka mampu mendorong nilai investasi dan meningkatkan defisit transaksi berjalan Indonesia dalam jangka pendek.
"Indonesia dapat bertindak dengan meningkatkan belanja infrastruktur yang berkualitas selama tetap menjaga defisit fiskal dalam batasan 3 persen dari PDB. Perbaikan infrastruktur akan mengurangi biaya logistik dan harga berbagai barang dan jasa, mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesetaraan," kata dia.
Oleh sebab itu, Ndiame mengimbau kepada pemerintah untuk terus membangun infrastruktur yang memadai. Salah satu solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah perbaikan infrastruktur pedesaan, perluasan akses pendidikan. Serta peningkatan mobilitas pasar tenaga kerja.
"Juga tentang peningkatan pendapatan keluarga," jelas dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kecewa Kena PHP Ivan Gunawan, Ibu Peminjam Duit: Kirain Orang Baik, Ternyata Munafik
- Nasib Maxride di Yogyakarta di Ujung Tanduk: Izin Tak Jelas, Terancam Dilarang
- Rekam Jejak Brigjen Helfi Assegaf, Kapolda Lampung Baru Gantikan Helmy Santika
- Ahmad Sahroni Ternyata Ada di Rumah Saat Penjarahan, Terjebak 7 Jam di Toilet
- Gibran Dicap Langgar Privasi Saat Geledah Tas Murid Perempuan, Ternyata Ini Faktanya
Pilihan
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
-
Dukungan Dua Periode Prabowo-Gibran Jadi Sorotan, Ini Respon Jokowi
-
Menkeu Purbaya Putuskan Cukai Rokok 2026 Tidak Naik: Tadinya Saya Mau Turunin!
Terkini
-
Menkeu Purbaya Yakin Rupiah Menguat Selasa Depan
-
Pertamina Luruskan 3 Kabar Bohong Viral Akhir Pekan Ini
-
Lakukan Restrukturisasi, Kimia Farma (KAEF) Mau Jual 38 Aset Senilai Rp 2,15 Triliun
-
Bank Tanah Serap Lahan Eks-HGU di Sulteng untuk Reforma Agraria
-
Pindah Lokasi, Kemenhub Minta Pemprov Pastikan Lahan Pembangunan Bandara Bali Utara Bebas Sengketa
-
PLTP Ulubelu Jadi Studi Kasus Organisasi Internasional Sebagai Energi Listrik Ramah Lingkungan
-
Tinjau Tol PalembangBetung, Wapres Gibran Targetkan Fungsional Lebaran 2026
-
Harga Emas Antam Naik Lagi Didorong Geopolitik: Waktunya Akumulasi?
-
Menkeu Purbaya: Bos Bank Himbara Terlalu Bersemangat Jalankan Ide Presiden
-
BPJS Ketenagakerjaan-Perbarindo Tandatangani MoU, Berikan Perlindungan Jaminan Sosial Pegawai