- Korban bencana Sumatra terima Rp8 juta per keluarga untuk isi rumah dan modal ekonomi.
- Santunan meninggal dunia Rp15 juta dan luka berat Rp5 juta disalurkan pemerintah.
- Bantuan logistik beras 10kg, uang lauk pauk, dan dana hunian siap didistribusikan.
Suara.com - Pemerintah bergerak cepat dalam menangani dampak sosial dan ekonomi pascabencana banjir serta longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra. Melalui paket kebijakan percepatan pemulihan, pemerintah menyiapkan berbagai skema bantuan mulai dari uang tunai, santunan jiwa, hingga dukungan logistik bagi warga terdampak.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa bantuan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar sekaligus menjadi motor penggerak pemulihan ekonomi masyarakat yang terpuruk akibat bencana.
“Pemerintah menyalurkan bantuan langsung tunai bencana di Sumatra sebesar Rp8 juta per keluarga,” ujar Airlangga di Jakarta Selatan, Jumat (26/12/2025).
Bantuan tunai Rp8 juta tersebut dibagi menjadi dua peruntukan spesifik guna memastikan efektivitas penggunaannya:
- Rp3 Juta: Dialokasikan untuk biaya pengisian kembali perabotan rumah tangga.
- Rp5 Juta: Diperuntukkan bagi modal pemulihan ekonomi keluarga.
Selain dukungan dana bagi penyintas, pemerintah juga memberikan santunan bagi korban jiwa. Keluarga dari korban yang meninggal dunia akan menerima santunan sebesar Rp15 juta, sementara bagi korban yang mengalami luka berat disiapkan bantuan sebesar Rp5 juta.
Menyadari masa tanggap darurat yang sulit, Airlangga merinci dukungan logistik yang disalurkan secara rutin per bulan, antara lain:
Bagi warga yang kehilangan tempat tinggal atau rumahnya rusak berat, pemerintah menyediakan Uang Tunggu Hunian (UTH) sebesar Rp600.000 serta membangun fasilitas hunian sementara agar warga tidak berlama-lama di pengungsian yang tidak layak.
Airlangga menegaskan bahwa seluruh proses penyaluran ini dikoordinasikan secara ketat antar-kementerian dan lembaga. Pemantauan di lapangan terus dilakukan guna menjamin bantuan jatuh ke tangan yang tepat secara transparan dan cepat. "Pemerintah berupaya memastikan proses pemulihan berjalan seiring dengan perlindungan terhadap kelompok rentan," pungkasnya.
Baca Juga: Amnesty International Kutuk Keras Represi Aparat ke Relawan Bantuan Aceh: Arogansi Kekuasaan
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Listrik Paling Murah di 2026 untuk Harian, Harga Mulai Rp60 Jutaan
- Iran Sakit Hati Kapal dan Minyak Miliknya Rp 1,17 triliun Dilelang Indonesia
- Catat Tanggalnya! Ribuan Warga Badui Bakal Turun Gunung Temui Gubernur Banten Bulan April
- 7 Sepatu Lari yang Awet untuk Pemakaian Lama, Nyaman dan Tahan Banting
- 63 Kode Redeem FF Max Terbaru 27 Maret 2026: Klaim Bundel Panther, AK47, dan Diamond
Pilihan
-
Mengamuk! Timnas Indonesia Hantam Saint Kitts dan Nevis Empat Gol
-
Skandal Rudapaksa Turis China di Bali: Pelaku Ditangkap Saat Hendak Kembalikan iPhone Korban!
-
Arus Balik Susulan, 14 Ribu Kendaraan Diprediksi Lewat GT Purwomartani Sabtu Ini
-
Fokus Timnas Indonesia, John Herdman Ogah Ikut Campur Polemik Paspor Dean James
-
Video Jusuf Kalla di Pesawat Menuju Iran adalah Hoaks
Terkini
-
Program Take Over dari BRI Mudahkan Nasabah Pindah KPR, Suku Bunga Mulai 2,50 Persen
-
Prabowo Berjumpa Kaisar Naruhito dan PM Sanae Takaichi di Jepang, Bahas Apa Saja?
-
Nostalgia di Semarang, D'Kambodja Heritage by Anne Avantie yang Berkembang Bersama BRI
-
Pakar Ungkap Kemacetan Gerbang Tol Arus Balik Lebaran 2026 Bisa Dicegah lewat Sistem MLFF
-
BRILink Agen di Bakauheni, Berawal dari Modal Usaha Terbatas hingga Menjadi Andalan Masyarakat
-
30 Hari Perang Iran Lawan AS-Israel, Empat Negara Gelar Pertemuan Darurat
-
Zero Fatality Bisa Dicapai Jika Perusahaan Implementasi Budaya K3 Ketat
-
Emiten Produsen Sarung Tangan Medis MARK Raih Laba Bersih Rp 837,31 Miliar di 2025
-
Ancaman Selat Hormuz, RI Mulai Telusuri Sumber Minyak Selain Timur Tengah
-
Dolar AS dan Harga Minyak Diprediksi Melonjak, Rupiah Tertekan