-
- Menteri Keuangan mengungkapkan bahwa banyak Kementerian dan Lembaga mengembalikan anggaran yang tidak terserap di akhir tahun 2025 dengan total melebihi Rp10 triliun.
- Beberapa sektor yang mencatat penyerapan tidak maksimal di antaranya adalah Kementerian Pekerjaan Umum serta dana untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR).
- Pemerintah memperkirakan realisasi penyerapan APBN 2025 secara keseluruhan hanya mencapai angka 95 persen.
Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku saat ini makin banyak Kementerian atau Lembaga (K/L) yang mengembalikan anggaran ke Kemenkeu lantaran tak terserap hingga akhir tahun.
"Ada beberapa tapi saya lupa detailnya, tapi ada beberapa yang mengembalikan," katanya saat ditemui di Kejaksaan Agung (Kejagung), dikutip Jumat (28/12/2025).
Ia mengaku kalau pengembalian anggaran sudah melebihi Rp 4,5 triliun dari yang sebelumnya telah diterima.
Menkeu Purbaya membeberkan, salah satu yang sudah mengembalikan anggaran tak terserap adalah Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Selain itu dana untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga belum terserap maksimal.
"kalau enggak salah dari PU ada. Ada (dana) yang besar masuk ke kita. KUR juga enggak semuanya terserap. Ada sedikit macet beberapa triliun. Ada juga yang lain," lanjutnya.
Kendati begitu Purbaya tidak merinci lebih lanjut K/L mana yang paling banyak mengembalikan anggaran tak terserap ke negara. Tapi dia memastikan pengembalian anggaran tak terserap melebihi Rp 10 triliun.
"Target? (Rp 10 triliun) ada," jelasnya.
Sebelumnya Purbaya mengatakan kalau pengembalian anggaran oleh K/L lazim dilakukan di akhir tahun. Ia memperkirakan serapan anggaran APBN 2025 hanya 95 persen.
"Saya belum lihat, tapi ada, dan sebagian juga dibalikin. Ya tapi begitu lah, kita perkirakan biasanya memang hanya 95 persen dari APBN yang terserap," kata Purbaya, dikutip Rabu (17/12/2025).
Baca Juga: Purbaya Bicara Nasib Insentif Mobil Listrik Tahun Depan, Akui Penjualan Menurun di 2025
Bendahara Negara mengakui kalau K/L dengan tingkat serapan anggaran di bawah 90 persen terbilang sedikit. Makanya dia menunggu hingga akhir tahun apakah masih ada K/L yang bisa merealisasikan anggaran.
Berita Terkait
-
Purbaya Bicara Nasib Insentif Mobil Listrik Tahun Depan, Akui Penjualan Menurun di 2025
-
Geger Kabar Selebgram Ayu Aulia Dilantik di Kemhan, Jenderal TNI Turun Tangan Beri Klarifikasi
-
Purbaya Sebut Dana Badan Rehabilitasi Bencana Bersumber dari APBN
-
Purbaya Ogah Alihkan Dana MBG demi Atasi Bencana Banjir Sumatra
-
Bukan Mobil Premium, Tunggangan Anak Menkeu Purbaya Beda Dari yang Lain
Terpopuler
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
- 4 Pilihan Smart TV 32 Inci Rp1 Jutaan, Kualitas HD dan Hemat Daya
Pilihan
-
Polisi Jamin Mahasiswi Penabrak Jambret di Jogja Bebas Pidana, Laporan Pelaku Tak Akan Diterima
-
Komisi III DPR Tolak Hukuman Mati Ayah di Pariaman yang Bunuh Pelaku Kekerasan Seksual Anaknya
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
-
Selamat Jalan 'Babeh' Romi Jahat: Ikon Rock N Roll Kotor Indonesia Tutup Usia
-
Sidang Adat Pandji Pragiwaksono di Toraja Dijaga Ketat
Terkini
-
Kemenhub Beberkan Kronologi Pembakan Pesawat Smart Air di Boven Digoel
-
Ingin Kampung Haji Sukses, Danantara Gaet Perusahaan Arab Saudi
-
Adik Kandung Ungkap Ada Pejabat 'Telur Busuk' Dekat Presiden Prabowo
-
Tensi Panas! Menteri KKP Gerah Dengan Tuduhan Menkeu Purbaya soal Proyek Kapal
-
Sambut Ramadan, Ini 5 Tips Jitu UMKM Dongkrak Penjualan di E-commerce
-
Saham BUMI Meroket Usai 'Pertemuan Hambalang', Berapa Target Harganya?
-
Menteri Ekraf Tinjau Cek Kesehatan Driver Gojek: Targetkan 136 Juta Rakyat Sehat di 2026
-
Pergerakan Harga Perak Sepekan, Tren Positif Sejak Awal Pekan
-
Pansel Jamin Seleksi Anggota Dewan Komisioner OJK Bebas Nepotisme
-
IHSG Terus Menguat ke Level 8.200 di Sesi I, PIPA Hingga PADI ARA