Ini Kebingungan Pemerintah Jokowi Tangani Pembakar Hutan

Suara.com - Wakil Ketua Setara Intitute Bonar Tigor Naipospos menilai pemerintah Indonesia sedang menghadapi dilema penanganan para pembakar hutan dan lahan.

Di satu sisi pembakaran hutan merupakan pelanggaran hukum dan merugikan masyarakat, di sisi lain tindakan tegas terhadap mereka akan berdampak pada penurunan devisa negara dari ekspor minyak sawit.

"Dilema bagi negara, negara akan bawa korporasi (perusahaan-perusahaan pembakar hutan dan lahan) ke pengadilan, jika korporasi itu kalah di pengadilan, itu akan menjadi peluru untuk Indonesia," kata Tigor dalam konferensi pers tentang Kabut Asap dan Urgensi Adopsi United Nation Guiding Principles dalam Hukum Indonesia di Jakarta, Minggu (1/11/2015).

Tigor mengungkapkan devisa negara ekspor minyak kelapa sawit sangat besar, mencapai 80 persen.

"Devisa kelapa sawit setiap tahun mencapai 19 triliun rupiah," kata Tigor.

Kalau korporasi kalah di pengadilan, kata Tigor, akan berdampak pada penurunan pendapatan devisa negara dari hasil kelapa sawit.

"Uni Eropa dan Jepang mungkin tidak akan mau lagi, karena melihat korporasi perusahaan pengekspor kelapa sawit tersebut bermasalah," kata Tigor. 

Itu sebabnya, kata dia, pemerintah tidak mau menetapkan dampak pembakaran hutan dan lahan menjadi bencana nasional. (Muhamad Ridwan)