Suara.com - Mengajukan kredit pemilikan rumah (KPR) memang nggak bisa sembarangan. Selain harus menyiapkan dana yang nggak sedikit, kita juga harus cermat membandingkan suku bunga antar bank.
Walaupun Bank Indonesia sudah menurunkan DP KPR jadi 20 persen dari harga rumah, tetap saja bagi sebagian orang ini masih memberatkan. Karena pengin cepat punya rumah, banyak orang mencari jalan pintas buat mengajukan kredit pemilikan rumah (KPR). Padahal, dana yang dimiliki belum mencukupi untuk pembayaran DP.
Salah satu jalan pintas adalah dengan mengajukan kredit tanpa agunan (KTA) terlebih dulu. Tapi tunggu dulu, cara ini sangat nggak dianjurkan lho.
Selain dilarang oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengambil KTA untuk DP KPR bisa jadi cara buat menghancurkan keuangan keluarga sendiri. Ini alasan kuatnya.
Sejatinya Apa Itu KTA?
KTA adalah produk bank yang ditujukan untuk masyarakat untuk memperoleh pinjaman tanpa perlu menjaminkan aset. Asal memenuhi syarat, KTA ini relatif mudah didapat saat kita terdesak oleh kebutuhan.
KTA ini bisa digunakan untuk kebutuhan yang sifatnya konsumtif maupun produktif. Bisa buat tambahan modal usaha, bisa juga untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
Walaupun terdengar praktis dan mudah, jangan lupa soal suku bunga. Bunga yang dibebankan biasanya bersifat tetap (flat rate), dengan tenor bervariasi.
Yang perlu diperhatikan soal KTA:
-Suku bunga
-Jangka waktu peminjaman (tenor)
-Biaya tambahan lain
Mengapa KTA Nggak Dianjurkan untuk DP KPR?
Ambil contoh Denny yang bekerja sebagai programmer di sebuah perusahaan media massa. Gaji Denny sebesar Rp 5juta per bulan. Kebetulan sang Istri juga bekerja sebagai sekretaris dengan gaji Rp 3juta.
Mereka berencana membeli rumah seharga Rp 400juta. Jika DP yang ditetapkan oleh bank adalah 20 persen dari harga rumah, Denny dan Istri harus menyiapkan dana Rp80 juta.
Tag
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
Pilihan
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
ESDM Akui Tahan Ekspor Batu Bara Demi PLN, Masalah Pasokan PLTU Terungkap di Tengah Pemadaman
-
Wujud Nyata Komitmen ESG, Pegadaian Gelar Khitanan Massal 2026 Bagi 500 Anak
-
Marak Transaksi Palsu di Tokopedia, Pemerintah Gregetan!
-
Soal Laporan ke KPK, ITDC Klaim Tak Punya Wewenang Atur Dana Relokasi Mandalika
-
Menkeu Purbaya Legalkan Pencucian Uang Lewat Patriot Bond?
-
Investor Asing Masih Asik Jual Saham di RI, BMRI dan DSSA Jadi Incaran
-
Lahan Meikarta Bakal jadi Aset Negara? Maruarar Segera Urus Legalitas
-
Terungkap! Dua PLTU Raksasa di Cilacap Sempat Bermasalah, Jadi Pemicu Pemadaman Bergilir di Jawa
-
Listrik Pulau Jawa Gelap Gulita, Siapa yang Bertanggung Jawab?
-
Pupuk Indonesia Tembus Australia, Ekspor Urea 250 Ribu Ton Dikebut hingga Akhir 2026