Suara.com - Koordinasi Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar memprediksikan kursi Direksi Badan penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang sedang diperebutkan saat ini sangat rawan akan penyelewengan dana BPJS ke depannya. Pasalnya, rata-rata calon yang sudah lulus beberapa tahap administrasi berlatarbelakang dari partai politik, bahkan masih aktif dalam partai politik.
“Kita sudah melihat trackrecord mereka, kami ada datanya. Mereka itu rata-rata bekas partai politik dan ada juga yang aktif dalam partai politik. Walaupun mereka bukan anggota tapi mereka ada keterkaitan dalam partai politik,” kata Timboel saat menggelar konferensi pers di Jakarta, Selasa (1/12/2015).
Melihat kondisi tersebut, pihaknya pun mengkhawatirkan, jika nantinya dana BPJS akan diselewengkan guna kepentingan partai politik. Menurutnya, rebutan tersebut wajar, mengingat dana kelolaan yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan yang hampir mencapai Rp 200 triliun dan BPJS Kesehatan yang mencapai Rp 60 triliun.
"Ada potensi bisa dimainkan partai politik untuk mendapatkan keuntungan terutama dari investasi yang ditanamkan. Bahkan ada yang nggak terikat dengan partai politik tapi mereka mulai mendekati partai politik," kata Timboel.
Oleh sebab itu, Timboel bersama BPJS Watch mendesak Panitia Seleksi direksi BPJS untuk berani menolak orang partai masuk ke BPJS. Ia pun juga meminta kepada Panitia Seleksi untuk lebih selektif dan berhati-hati terhadap direksi BPJS Kesehatan dan BPJS Kesehatan lama yang mendaftar kembali menjadi direksi dan dewan pengawas. Pasalnya, BPJS Watch melihat kinerja mereka kurang memuaskan.
"Ada juga yang lama, dia daftar lagi. Padahal track record dia sudah jelek. Contohnya Rexon, kita buka-bukaan aja. dia dulu Direksi di Jamsostek, dia salah satu yang menolak kehadiran BPJS, terus track record dia sudah gagal. Tapi dia daftar. Ini yang harus kita keluarkan,” tegasnya.
Berita Terkait
-
Modus 'Orang Dalam' Korupsi BPJS, Komisi 25 Persen dari 340 Pasien Hantu
-
Kejati Jakarta Tetapkan 2 Pegawai BPJS Ketenagakerjaan Jadi Tersangka Tindak Pidana Klaim Fiktif JKK
-
Perkuat Kualitas PMI, Perusahaan Asal Taiwan Teken MoU dengan Anak Perusahaan BPJS Ketenagakerjaan
-
Kejati Jakarta Tetapkan RAS Tersangka Kasus Klaim Fiktif BPJS Ketenagakerjaan Rp 21,73 Miliar
-
Bobol BPJS Rp21,7 Miliar Pakai Klaim Fiktif, Kejati DKI Tangkap Tersangka berinisial RAS
Terpopuler
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
- 7 Sepatu Murah Lokal Buat Jogging Mulai Rp100 Ribuan, Ada Pilihan Dokter Tirta
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
Pilihan
-
Seluruh Gubernur Wajib Umumkan Kenaikan UMP 2026 Hari Ini
-
Indosat Gandeng Arsari dan Northstar Bangun FiberCo Independent, Dana Rp14,6 Triliun Dikucurkan!
-
Kredit Nganggur Tembus Rp2,509 Triliun, Ini Penyebabnya
-
Uang Beredar Tembus Rp9891,6 Triliun per November 2025, Ini Faktornya
-
Pertamina Patra Niaga Siapkan Operasional Jelang Merger dengan PIS dan KPI
Terkini
-
Bank Mandiri Oversubscribed 3,10 Kali Setara Rp15,5 Triliun
-
Prakiraan UMP Jakarta 2026, Ada Kenaikan Cukup Besar
-
Libur Nataru Aman dan Nyaman, BRI Hadirkan Layanan 24 Jam
-
Rupiah Masuk Zona Hijau, Dolar AS Kepanasan ke Level Rp16.772
-
Harga Emas di Pegadaian Naik Berturut-turut Jelang Natal dan Tahun Baru
-
Relawan Mandiri dan BUMN Peduli Bantu Tanggap Bencana Sumatra, Bukti Solidaritas Tanpa Batas
-
Bisnis Mixue Hadir di Amerika Serikat, Netizen: McDonald's Ketar-ketir?
-
Seluruh Gubernur Wajib Umumkan Kenaikan UMP 2026 Hari Ini
-
Ini Strategi Ketergantungan Impor Komponen Kapal Sebesar 80 Persen
-
Iri dengan China? Trump 'Kebelet' Minta Harta Karun Mineral RI