Suara.com - PT Pelindo IV (Persero) mulai 1 Januari 2016 menambah dua pelayanan pengapalan langsung ke negara tujuan ekspor/impor (direct call) yaitu Korea Selatan dan Jepang dari semula hanya ke Xianmen (Tiongkok) dan Hongkong.
"Penambahan dua negara 'direct call' sejalan dengan tingginya jumlah kargo ekspor terutama dari Indonesia Bagian Timur ke wilayah Tiongkok, Korea dan Jepang," kata Direktur Utama PT Pelindo IV, Doso Agung, dalam siaran pers di Jakarta, Selasa (5/1/2016).
Dengan penambahan rute, diharapkan akan mampu meningkatkan ekspor Indonesia Timur ke China, Korea dan Jepang yang merupakan negara dengan tingkat ekonomi terbesar di kawasan Asia Pasifik.
Penambahan "direct call" Pelindo IV tersebut mendapat tanggapan positif dari sejumlah kalangan termasuk dari Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yassin Limpo.
"Langkah Pelindo IV menggagas 'direct call' mulai dilaksanakan sejak 5 Desember 2015 lalu. Sekarang akhirnya telah terwujud. Ini bagian dari obsesi saya bagian dari memperkuat sistem logistik nasional," Syahrul.
Gubernur Sulsel yang juga Ketua Asosiasi Gubernur se Indonesia itu menyatakan, dengan "direct call" telah merubah peta logistik nasional, dimana semua kargo ekspor-impor dari Indonesia Timur sebelumnya dilakukan melalui Jakarta-Surabaya via Singapura atau Tanjung Pelepas, dan kini dapat langsung dari Makassar ke nagara tujuan Hongkong, Korea dan Jepang tanpa "double handling". Multiport Tariff Pada saat yang bersamaan per 1 Januari 2016, Pelindo I juga melakukan uji coba "multiport tariff".
"Uji coba multiport tarif hingga hari keempat ini berjalan lancar belum menemui kendala. Kalaupun ada kendala kami akan terus melakukan evaluasi untuk penyempurnaan," kata Doso.
"Multiport tariff" adalah tarif kepelabuhanan berdasarkan efisiensi perhitungan biaya di beberapa pelabuhan, dimaksudkan untuk mengurangi biaya logistik di masing-masing pelabuhan pengumpul di lingkungan PT Pelindo IV dengan tujuan ekspor melalui pelabuhan Makassar. Dengan inovasi "multiport tariff" yang diberlakukan bersamaan dengan dimulainya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2016, diyakini mampu meningkatkan ekspor Indonesia Timur hingga 3 kali lipat pada tahun 2016.
Besaran "Multiport Tariff" diberlakukan berdasarkan zona pelabuhan di KTI (terbagi 4 zona). Hal ini setara dengan pengurangan 20 persen-30 persen tarif yang berlaku sekarang. Meliputi biaya tambat, dermaga dan stevedoring, di luar (tidak termasuk) biaya buruh yang merupakan faktor di luar Pelindo IV.
Dengan berbagai inovasi tersebut, selain mewujudkan Tol Laut dan Poros Maritim Nasional juga sekaligus merubah peta logistik nasional yang lebih berpihak bagi pertumbuhan Kawasan Timur Indonesia (KTI).
(Antara)
Berita Terkait
-
5 Drama Korea Berlatar Musim Dingin yang Cocok Ditonton saat Akhir Tahun
-
4 Film Kang Ha Neul yang Tayang di 2025, Wajib untuk Ditonton!
-
Food Street Baru di Aeon Pakuwon Mall Suguhkan Sushi Geprek dan Menu Spicy Fusion yang Bikin Nagih!
-
Sukses Jadi Serial Populer, Last Samurai Standing Season 2 Resmi Diproduksi
-
Penggunaan Dolar AS Mulai Ditinggalkan, Indonesia-Jepang Pilih Mata Uang Lokal
Terpopuler
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Babak Baru Industri Kripto, DPR Ungkap Revisi UU P2SK Tegaskan Kewenangan OJK
-
Punya Kekayaan Rp76 M, Ini Pekerjaan Ade Kuswara Sebelum Jabat Bupati Bekasi
-
DPR Sebut Revisi UU P2SK Bisa Lindungi Nasabah Kripto
-
Hotel Amankila Bali Mendadak Viral Usai Diduga Muncul di Epstein Files
-
Ekspansi Agresif PIK2, Ada 'Aksi Strategis' saat PANI Caplok Saham CBDK
-
Tak Ada Jeda Waktu, Pembatasan Truk di Tol Berlaku Non-stop Hingga 4 Januari
-
Akses Terputus, Ribuan Liter BBM Tiba di Takengon Aceh Lewat Udara dan Darat
-
Kepemilikan NPWP Jadi Syarat Mutlak Koperasi Jika Ingin Naik Kelas
-
Kemenkeu Salurkan Rp 268 Miliar ke Korban Bencana Sumatra
-
APVI Ingatkan Risiko Ekonomi dan Produk Ilegal dari Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok