Suara.com - Presiden Joko Widodo mengakui ada banyak pihak yang meragukan dirinya mampu menjadi pemimpin yang berani dan tegas. Namun ia mengingatkan bahwa sepanjang tahun lalu, pemerintah berani mengambil 2 kebijakan ekonomi yang beresiko tinggi, yakni pembubaran petral dan penenggelaman 107 kapal.
Pernyatan ini disampaikan Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan di Gedung JIEXpo, Kemayora, Jakarta, Minggu (10/1/2016).
Jokowi menegaskan bahwa dirinya bukan pemimpin yang penakut dan lemah. "Banyak orang yang mengatakan begitu. Tapi faktanya, pemerintah tahun lalu berani ambil keputusan untuk membubarkan Petral. Kalau tidak ada perintah Presiden, mana berani Menteri ESDM melakukannya," kata Jokowi.
Jokowi juga menyinggung maraknya kebijakan pencurian ikan oleh para nelayan asing negara tetangga. Praktik massif illegal fishing ini banyak merugikan nelayan maupun industri perikanan Indonesia. "Tapi nyatanya tahun lalu kami telah menenggelamkan kapal pencuri ikan sebanyak 107 kapal," jelas Jokowi.
Sebagaimana diketahui, menurut Direktur Penanganan Pelanggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Fuad Himawan mengatakan, pemerintah bersama TNI Angkatan Laut, dan Kepolisian RI telah menenggelamkan 121 kapal pelaku illegal fishing sejak Oktober 2014. Sebanyak 113 kapal di antaranya ditenggelamkan pada 2015. Sebanyak delapan kapal dieksekusi pada Oktober-Desember 2014.
Dari sejumlah kapal yang ditenggelamkan pada 2015, 53 di antaranya ditenggelamkan oleh KKP, 51 kapal oleh TNI AL, serta 9 kapal oleh KKP dan Polri. Kapal yang ditenggelamkan adalah 39 kapal Vietnam, 36 kapal Filipina, 21 kapal Thailand, dan 12 kapal Malaysia, 2 kapal Papua Nugini, 1 kapal Cina, dan 10 kapal Indonesia.
Sementara anak usaha Pertamina akhirnya dibubarkan oleh Pemerintah pada Rabu (13/5/2015). Pembubaran ini membuat Pertamina berhasil menghemat Rp 250 miliar per hari.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengungkap dua alasan utama yang menjadi dasar membubarkan PT Pertal.
Alasan pertama, supaya mencapai efisiensi dengan meningkatkan peran Integrated Supply Chain (ISC). dengan dilimpahkannya kewenangan Petral kepada ISC serta perbaikan penataan sistem yang lebih transparan, Pertamina bisa berhemat banyak. Alasan kedua, proses likuidasi Petral menjadi bagian dari upaya memperbaiki reputasi Pertamina karena keberadaan Petral lekat dengan persepsi negatif, yang menyebabkan reputasi Pertamina tercoreng.
Berita Terkait
-
Bongkar Penampakan Ijazah Gibran dengan Alumni MDIS Singapura, Apakah Sama?
-
Riwayat Pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary School Disorot, Ini Fakta dan Profil Sekolahnya
-
Di Balik Kontroversi Ijazah Gibran Rakabuming Raka, Ini Profil Kampus MDIS Singapura
-
Jawaban Pengacara Jokowi Soal Ijazah Bikin Refly Harun Geram: 'Aneh
-
Dokter Tifa Sebut Jokowi Hanya Bisa Dihancurkan Orang Gila
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- Daftar Pertanyaan Sensus Ekonomi 2026: Petugas BPS Datangi Rumah, Tanya Gaji dan Usaha
Pilihan
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
ESDM Akui Tahan Ekspor Batu Bara Demi PLN, Masalah Pasokan PLTU Terungkap di Tengah Pemadaman
-
Wujud Nyata Komitmen ESG, Pegadaian Gelar Khitanan Massal 2026 Bagi 500 Anak
-
Marak Transaksi Palsu di Tokopedia, Pemerintah Gregetan!
-
Soal Laporan ke KPK, ITDC Klaim Tak Punya Wewenang Atur Dana Relokasi Mandalika
-
Menkeu Purbaya Legalkan Pencucian Uang Lewat Patriot Bond?
-
Investor Asing Masih Asik Jual Saham di RI, BMRI dan DSSA Jadi Incaran
-
Lahan Meikarta Bakal jadi Aset Negara? Maruarar Segera Urus Legalitas
-
Terungkap! Dua PLTU Raksasa di Cilacap Sempat Bermasalah, Jadi Pemicu Pemadaman Bergilir di Jawa
-
Listrik Pulau Jawa Gelap Gulita, Siapa yang Bertanggung Jawab?
-
Pupuk Indonesia Tembus Australia, Ekspor Urea 250 Ribu Ton Dikebut hingga Akhir 2026