Suara.com - Presiden Joko Widodo mengakui ada banyak pihak yang meragukan dirinya mampu menjadi pemimpin yang berani dan tegas. Namun ia mengingatkan bahwa sepanjang tahun lalu, pemerintah berani mengambil 2 kebijakan ekonomi yang beresiko tinggi, yakni pembubaran petral dan penenggelaman 107 kapal.
Pernyatan ini disampaikan Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan di Gedung JIEXpo, Kemayora, Jakarta, Minggu (10/1/2016).
Jokowi menegaskan bahwa dirinya bukan pemimpin yang penakut dan lemah. "Banyak orang yang mengatakan begitu. Tapi faktanya, pemerintah tahun lalu berani ambil keputusan untuk membubarkan Petral. Kalau tidak ada perintah Presiden, mana berani Menteri ESDM melakukannya," kata Jokowi.
Jokowi juga menyinggung maraknya kebijakan pencurian ikan oleh para nelayan asing negara tetangga. Praktik massif illegal fishing ini banyak merugikan nelayan maupun industri perikanan Indonesia. "Tapi nyatanya tahun lalu kami telah menenggelamkan kapal pencuri ikan sebanyak 107 kapal," jelas Jokowi.
Sebagaimana diketahui, menurut Direktur Penanganan Pelanggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Fuad Himawan mengatakan, pemerintah bersama TNI Angkatan Laut, dan Kepolisian RI telah menenggelamkan 121 kapal pelaku illegal fishing sejak Oktober 2014. Sebanyak 113 kapal di antaranya ditenggelamkan pada 2015. Sebanyak delapan kapal dieksekusi pada Oktober-Desember 2014.
Dari sejumlah kapal yang ditenggelamkan pada 2015, 53 di antaranya ditenggelamkan oleh KKP, 51 kapal oleh TNI AL, serta 9 kapal oleh KKP dan Polri. Kapal yang ditenggelamkan adalah 39 kapal Vietnam, 36 kapal Filipina, 21 kapal Thailand, dan 12 kapal Malaysia, 2 kapal Papua Nugini, 1 kapal Cina, dan 10 kapal Indonesia.
Sementara anak usaha Pertamina akhirnya dibubarkan oleh Pemerintah pada Rabu (13/5/2015). Pembubaran ini membuat Pertamina berhasil menghemat Rp 250 miliar per hari.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengungkap dua alasan utama yang menjadi dasar membubarkan PT Pertal.
Alasan pertama, supaya mencapai efisiensi dengan meningkatkan peran Integrated Supply Chain (ISC). dengan dilimpahkannya kewenangan Petral kepada ISC serta perbaikan penataan sistem yang lebih transparan, Pertamina bisa berhemat banyak. Alasan kedua, proses likuidasi Petral menjadi bagian dari upaya memperbaiki reputasi Pertamina karena keberadaan Petral lekat dengan persepsi negatif, yang menyebabkan reputasi Pertamina tercoreng.
Berita Terkait
-
Bongkar Penampakan Ijazah Gibran dengan Alumni MDIS Singapura, Apakah Sama?
-
Riwayat Pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary School Disorot, Ini Fakta dan Profil Sekolahnya
-
Di Balik Kontroversi Ijazah Gibran Rakabuming Raka, Ini Profil Kampus MDIS Singapura
-
Jawaban Pengacara Jokowi Soal Ijazah Bikin Refly Harun Geram: 'Aneh
-
Dokter Tifa Sebut Jokowi Hanya Bisa Dihancurkan Orang Gila
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 4 HP Flagship Turun Harga di Penghujung Tahun 2025, Ada iPhone 16 Pro!
- 5 Moisturizer Murah yang Mencerahkan Wajah untuk Ibu Rumah Tangga
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Babak Baru Industri Kripto, DPR Ungkap Revisi UU P2SK Tegaskan Kewenangan OJK
-
Punya Kekayaan Rp76 M, Ini Pekerjaan Ade Kuswara Sebelum Jabat Bupati Bekasi
-
DPR Sebut Revisi UU P2SK Bisa Lindungi Nasabah Kripto
-
Hotel Amankila Bali Mendadak Viral Usai Diduga Muncul di Epstein Files
-
Ekspansi Agresif PIK2, Ada 'Aksi Strategis' saat PANI Caplok Saham CBDK
-
Tak Ada Jeda Waktu, Pembatasan Truk di Tol Berlaku Non-stop Hingga 4 Januari
-
Akses Terputus, Ribuan Liter BBM Tiba di Takengon Aceh Lewat Udara dan Darat
-
Kepemilikan NPWP Jadi Syarat Mutlak Koperasi Jika Ingin Naik Kelas
-
Kemenkeu Salurkan Rp 268 Miliar ke Korban Bencana Sumatra
-
APVI Ingatkan Risiko Ekonomi dan Produk Ilegal dari Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok