Suara.com - Presiden Joko Widodo mengakui ada banyak pihak yang meragukan dirinya mampu menjadi pemimpin yang berani dan tegas. Namun ia mengingatkan bahwa sepanjang tahun lalu, pemerintah berani mengambil 2 kebijakan ekonomi yang beresiko tinggi, yakni pembubaran petral dan penenggelaman 107 kapal.
Pernyatan ini disampaikan Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan di Gedung JIEXpo, Kemayora, Jakarta, Minggu (10/1/2016).
Jokowi menegaskan bahwa dirinya bukan pemimpin yang penakut dan lemah. "Banyak orang yang mengatakan begitu. Tapi faktanya, pemerintah tahun lalu berani ambil keputusan untuk membubarkan Petral. Kalau tidak ada perintah Presiden, mana berani Menteri ESDM melakukannya," kata Jokowi.
Jokowi juga menyinggung maraknya kebijakan pencurian ikan oleh para nelayan asing negara tetangga. Praktik massif illegal fishing ini banyak merugikan nelayan maupun industri perikanan Indonesia. "Tapi nyatanya tahun lalu kami telah menenggelamkan kapal pencuri ikan sebanyak 107 kapal," jelas Jokowi.
Sebagaimana diketahui, menurut Direktur Penanganan Pelanggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Fuad Himawan mengatakan, pemerintah bersama TNI Angkatan Laut, dan Kepolisian RI telah menenggelamkan 121 kapal pelaku illegal fishing sejak Oktober 2014. Sebanyak 113 kapal di antaranya ditenggelamkan pada 2015. Sebanyak delapan kapal dieksekusi pada Oktober-Desember 2014.
Dari sejumlah kapal yang ditenggelamkan pada 2015, 53 di antaranya ditenggelamkan oleh KKP, 51 kapal oleh TNI AL, serta 9 kapal oleh KKP dan Polri. Kapal yang ditenggelamkan adalah 39 kapal Vietnam, 36 kapal Filipina, 21 kapal Thailand, dan 12 kapal Malaysia, 2 kapal Papua Nugini, 1 kapal Cina, dan 10 kapal Indonesia.
Sementara anak usaha Pertamina akhirnya dibubarkan oleh Pemerintah pada Rabu (13/5/2015). Pembubaran ini membuat Pertamina berhasil menghemat Rp 250 miliar per hari.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengungkap dua alasan utama yang menjadi dasar membubarkan PT Pertal.
Alasan pertama, supaya mencapai efisiensi dengan meningkatkan peran Integrated Supply Chain (ISC). dengan dilimpahkannya kewenangan Petral kepada ISC serta perbaikan penataan sistem yang lebih transparan, Pertamina bisa berhemat banyak. Alasan kedua, proses likuidasi Petral menjadi bagian dari upaya memperbaiki reputasi Pertamina karena keberadaan Petral lekat dengan persepsi negatif, yang menyebabkan reputasi Pertamina tercoreng.
Berita Terkait
-
Bongkar Penampakan Ijazah Gibran dengan Alumni MDIS Singapura, Apakah Sama?
-
Riwayat Pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary School Disorot, Ini Fakta dan Profil Sekolahnya
-
Di Balik Kontroversi Ijazah Gibran Rakabuming Raka, Ini Profil Kampus MDIS Singapura
-
Jawaban Pengacara Jokowi Soal Ijazah Bikin Refly Harun Geram: 'Aneh
-
Dokter Tifa Sebut Jokowi Hanya Bisa Dihancurkan Orang Gila
Terpopuler
- Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara
- 7 HP Midrange RAM Besar Baterai 7000 mAh Paling Murah yang Layak Dilirik
- Motor Eropa Siap Sikat CBR150R dan R15, Harganya Cuma Segini
- Promo Alfamart Hari Ini 6 Mei 2026, Serba Gratis hingga Tukar A-Poin dengan Produk Pilihan
- 5 Sepatu Lokal Versatile Mulai Rp100 Ribuan, Empuk Buat Kerja dan Jalan Jauh
Pilihan
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
-
Tragis! Anggota IV BPK Haerul Saleh Tewas dalam Kebakaran di Tanjung Barat, Diduga Akibat Sisa Tiner
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
Terkini
-
Anomali Wisatawan RI, Kini Incar Tanggal Kembar Demi Tiket Murah
-
RI Bakal Gandeng UNDP Sulap 9 Kota Besar Jadi "Surga" Kendaraan Listrik
-
Sah! SIG Putuskan Tebar Dividen Rp190,8 Miliar ke Investor
-
Direktur Pegadaian Selfie Dewiyanti Dianugerahi Indonesia Leading Women Awards 2026
-
Harga Beras Meroket! Pemerintah Gandeng 'Raksasa' Pangan Turun Gunung, Ada Apa?
-
Mengapa Pemerintah Mau Ganti LPG ke CNG? Apa Untung dan Bahayanya?
-
Rokok Ilegal Bikin Negara Boncos Rp 25 Triliun per Tahun
-
Perjanjian Ekonomi Digital ASEAN DEFA Rampung, Diteken November 2026
-
INDEF Ungkap Bahaya Baja Impor Murah Terhadap Proyek Infrastruktur
-
ASDP Genjot Digitalisasi Layanan Kapal Feri