Suara.com - Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menegaskan Perusahaan minyak dan gas Lapindo Brantas Inc belum mendapatkan izin beroperasi kembali dari SKK Migas.
"Lapindo kan tahapannya masih belum mendapat 'clearence' (izin) dari SKK Migas, apalagi Dirjen Migas," kata Sudirman Said usai menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (12/1/2016).
Sudirman mengungkapkan pihaknya sudah meminta ke SKK Migas untuk menghentikan kegiatan supaya masyarakat tidak terganggu.
"Itu kan masyarakat responsnya cukup negatif. Saya kira tahapannya cukup jauh sampai pada pengeboran, sekarang sudah kami selesaikan," katanya.
Menurut Sudirman, Lapindo untuk beroperasi kembali perlu ada dua aspek, yakni aspek teknis dan aspek sosial ekonomi lingkungan.
"Bisa saja secara teknis mereka mengatakan aman, tapi kan usaha itu harus memerhatikan aspek-aspek lain. Tugas pemerintah menjaga agar seluruh aspek itu terjaga dengan baik," kata Sudirman.
Sebagaimana diketahui, pada Rabu (6/1/2016), Lapindo Brantas Inc melakukan sejumlah persiapan pengeboran berupa pematangan lahan yang akan menjadi bakal lokasi sumur gas Tanggulangin 1 dan Tanggulangin 2 di Desa Kedung Banteng, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo.
Sejumlah persiapan perlu dilakukan sebelum mulai mengebor sumur pada Maret 2016.
Ratusan aparat kepolisian dan TNI menjaga ketat persiapan pengeboran sumur tersebut menyusul penolakan warga setempat.
Warga menolak karena trauma dengan peristiwa semburan lumpur Banjar Panji 1 di Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Sidoarjo pada 2006 terulang kembali.
Sumur baru yang akan dibor hanya berjarak sekitar dua km dari pusat semburan yang telah menenggelamkan ribuan rumah, sarana, dan prasarana umum.
Pengeboran sumur gas Tanggulangin 1 dan 2 itu seharusnya sudah dilaksanakan sejak 2012, namun terus tertunda karena penolakan warga.
Produksi gas dari dua sumur baru yang ditargetkan mencapai lima juta kaki kubik per hari (MMSCFD) itu direncanakan untuk memenuhi kebutuhan gas rumah tangga di Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo.
Namun Dirjen Migas Kementerian ESDM IGN Wiratmaja mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan SKK Migas ntuk menghentikan rencana pengeboran sumur gas oleh Lapindo di Sidoarjo. (Antara)
Berita Terkait
-
Potret Terkini Lumpur Lapindo di Usia 20 Tahun Bencana
-
Sudirman Said Klarifikasi Soal Pemeriksaan Sebagai Saksi Dugaan Korupsi Petral di Kejagung
-
Terungkap! Cerita Sudirman Said Jadi Menteri ESDM Era Jokowi, Ternyata Bukan Kandidat Utama
-
Mengenang 19 Tahun Bencana Lumpur Lapindo, Penampakan Lokasi Terkini
-
CEK FAKTA: Apakah Lumpur Lapindo Benar-Benar Berhenti?
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Kapal Mulai Keluar Selat Hormuz, Harga Minyak Dunia Melemah
-
LPS Pastikan Keamanan Tabungan, Ratusan Juta Rekening Dijamin hingga Rp2 Miliar
-
Zulhas Respons Keluhan Mitra MBG, Janji Libatkan dalam Perumusan Kebijakan
-
Kurs Rupiah Hari Ini: Dolar AS Tembus Rp17.995, Pasar Waspadai Kebijakan The Fed
-
DSI Diminta Jadi Operator Bisnis, Bukan Regulator Baru
-
Sinergi Mengemaskan Indonesia, Pegadaian - Pupuk Kaltim Kolaborasi Demi Pertumbuhan Berkelanjutan
-
IHSG Menghijau Lagi Dibuka ke Level 6.000, TPIA dan ASII Mulai Dibeli Asing
-
Waktunya Beli, Harga Emas Antam Dua Hari Nggak Berubah Masih Rp2.665.000/Gram
-
Emiten Konstruksi PPRE Catatkan Pendapatan Rp3,9 Triliun Sepanjang 2025
-
Belajar ke Inggris, Menteri LH Bidik Sampah Jadi Komoditas Bernilai Ekonomi