Bioskop keliling. (Suara.com/ Firsta Noodia)
Pemerintah mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi X yang intinya perubahan Daftar Negatif Investasi (DNI) yang diatur dalam Perpres Nomor 39 Tahun 2014. Salah satu perubahan DNI adalah membuka investasi asing sampai 100 persen untuk layar bioskop yang melayangkan perfilman.
"Bahwa dalam DNI yang baru, bioskop, produsen film atau distribusi itu terbuka. Lebih terbuka sampai 100 persen," kata Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani dalam konfrensi pers pengumuman paket kebijakan ekonomi X di kantor Presiden, Jakarta, Kamis (11/2/2016).
Menurut dia dengan dibukanya investasi layar bioskop, ke depan produksi film-film Indonesia lebih banyak dibandingkan film-film luar. Berdasarkan Undang-undang 33 tahun 2009 tentang perfilman, pelaku usaha pertunjukan film atau bioskop wajib mempertunjukkan film-film Indonesia 60 persen dari seluruh jam pertunjukan.
"Akan disusupkan nanti di dalam PP (peraturan pemerintah). Artinya kalau sekarang belum ada ketentuan tersebut, maka dengan dibukanya investasi dan semakin banyaknya bioskop, akan semakin banyak film yang diproduksi dalam negeri karena untuk mengejar 60 persen. Tentu mekanismenya akan dibahas kemudian," ujar dia.
Dalam kesempatan yang sama Sekretaris Kabinet, Pramono Anung menuturkan bahwa paket kebijakan ekonomi X ini akan memotong mara rantai oligarki dan kartel yang selama ini keuntungan bisnis hanya dinikmati oleh kelompok tertentu. Dia mencontohkan, misalnya mengenai usaha layar bioskop yang hanya terdapat 1.117 layar di seluruh Indonesia, dan itu hanya bisa diakses 13 persen dari penduduk Indonesia.
Sedangkan penduduk Indonesia sudah mencapai 250 juta, dan 87 persen layar bioskop itu ada di pulau Jawa. Yang lebih ironis lagi 35 persen gedung layar bioskop itu ada di Jakarta.
"Maka dengan demikian para pelaku yang selama ini mendapatkan kemudahan menguasai semua ini hanya 3-4 perusahaan. Tentunya ini tidak baik bagi kehidupan dunia perfilm-an kita, maka dengan demikian yang seperti ini pemerintah akan melakukan perubahan," terang dia.
Perubahan DNI saat ini dilakukan juga untuk memotong mata rantai pemusatan ekonomi yang selama ini dinikmati oleh kelompok tertentu. Dengan demikian harga-harga bisa menjadi lebih murah, misalnya harga obar dan alat kesehatan, termasuk bioskop. Mengantisipasi era persaingan dan kompetisi Indonesia yang sudah memasuki MEA.
Suara.com - Selain membuka lapangan kerja dan memperkuat modal untuk membangun, pemerintah berdalih perubahan ini juga untuk mendorong perusahaan nasional agar mampu bersaing dan semakin kuat di pasar dalam negeri maupun pasar global. Kebijakan ini bukanlah liberalisasi tetapi upaya mengembangkan potensi geopolitik dan geo-ekonomi nasional, antara lain dengan mendorong UMKMK dan perusahaan nasional meningkatkan kreativitas, sinergi, inovasi, dan kemampuan menyerap teknologi baru dalam era keterbukaan.
Komentar
Berita Terkait
-
Nonton Bioskop Makin Hemat! TIX ID dan ShopeePay Tebar Diskon hingga Rp20 Ribu, Cek Syaratnya
-
Avatar 3 Kapan Tayang di Indonesia? Cek Jadwalnya supaya Tidak Ketinggalan
-
Nonton di Bioskop Hemat Akhir Tahun! TIX ID dan DANA Beri Potongan Langsung Rp20 Ribu, Cek Caranya
-
Capai 7 Juta Penonton, Agak Laen 2 Raih Posisi ke-4 Film Indonesia Terlaris
-
Promo Buy 1 Get 1 Nonton Bioskop XXI Pakai Bank Mega Syariah, Simak Syaratnya
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
Terkini
-
IWIP Gelontorkan Pendanaan Rp900 Juta untuk Korban Bencana di Sumatera
-
AKGTK 2025 Akhir Desember: Jadwal Lengkap dan Persiapan Bagi Guru Madrasah
-
Dasco Ketuk Palu Sahkan Pansus RUU Desain Industri, Ini Urgensinya
-
ASPEBINDO: Rantai Pasok Energi Bukan Sekadar Komoditas, Tapi Instrumen Kedaulatan Negara
-
Nilai Tukar Rupiah Melemah pada Akhir Pekan, Ini Penyebabnya
-
Serikat Buruh Kecewa dengan Rumus UMP 2026, Dinilai Tak Bikin Sejahtera
-
Kuota Mulai Dihitung, Bahlil Beri Peringatan ke SPBU Swasta Soal Impor BBM
-
Pemerintah Susun Standar Nasional Baru Pelatihan UMKM dan Ekraf
-
Stok Di Atas Rata-rata, Bahlil Jamin Tak Ada Kelangkaan BBM Selama Nataru
-
Kadin Minta Menkeu Purbaya Beri Insentif Industri Furnitur