Menko Bidang Kemaritiman Rizal Ramli. [suara.com/Dian Kusumo Hapsari]
Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan para Menteri Kabinet Kerja yang membuat gaduh di publik karena memberikan pernyataan yang bertolak belakang dengan sikap Presiden. Jika masih ada yang berbeda pendapat mengenai sikap Pemerintah, Jokowi meminta anak buahnya untuk memperdebatkannya dalam forum rapat terbatas (ratas) atau rapat kabinet.
"Kalau Presiden itu maunya di dalam ratas, rapat kabinet (berdebat). Di forum itulah diskusi, saling bantah," kata Johan Budi SP, Juru Bicara Presiden kepada wartawan di komplek kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (23/2/2016).
Johan mengaku, sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, ia selalu ikut dalam setiap ratas dan rapat kabinet. Dalam forum itu selama ini cukup dinamis dalam membahas berbagai program Pemerintah serta macam-macam persoalan negara.
"Kebetulan saya selalu ikut (ratas dan rapat kabinet) dan itu luar biasa menurut saya sebagai orang awam yang baru masuk (istana), bagaimana Menteri bisa berdebat mengenai materi. Oleh presiden justru harus di situ. Saat presiden mengatakan 'A', selesai itu, jangan dibawa ke ruang publik," ujar dia.
Oleh sebab itu, lanjut Johan, Jokowi sering kali mengingatkan para Menterinya bahwa mereka adalah pembantu Presiden. Jangan sampai terulang seorang Menteri pernyataannya berbeda dengan Presiden.
"Presiden sering mengingatkan, kalau mau berbeda pendapat itu di ratas, jangan di ruang publik. Istilah Presiden jangan membuat gaduh. Kalau ada Menteri yang berbeda ketika ngomong, Presiden ya tentu tidak suka," kata Johan.
Saat ditanya apakah Jokowi akan menegur Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli yang berbeda pendapat, Johan mengaku belum tahu. Pasalnya Rizal Ramli mengklaim Pemerintah telah memutuskan bahwa proyek pengembangan gas Blok Maseladengan skenario pembangunan kilang LNG di darat (on shore), padahal Presiden belum memutuskan apa-apa mengenai hal itu.
"Nah kalau itu saya harus nanya (presiden)," jawab dia.
Sampai sekarang, tambah Johan, Presiden belum memutuskan mengenai pengembangan proyek gas Blok Masela.
Seperti diketahui, penyataan Rizal Ramli betolak belakangan dengan sikap Presiden Jokowi. Dia mengklaim pemerintah telah memutuskan proyek pengembangan blok Masela dengan skenario pembangunan kilang LNG di darat (on shore). Hal itu pun di bantah oleh Presiden Joko Widodo mmelalui Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Johan Budi SP, Selasa (23/2).
Hal ini menunjukan bahwa masih ada Menteri Kabinet yang sikapnya tidak selaras, atau berbeda dengan kepala negara. Beberapa waktu lalu hal yang sama juga dilakukan oleh Menko Polhukam, Luhut Binsar Panjaitan yang mengatakan Presiden telah mengirimkan Supres (surat presiden) ke DPR untuk membahas revisi UU KPK. Sementara ketika itu, Presiden yang tengah kunjungan kerja si Amerika Serikat belum menerima draft revisi UU KPK yang jadi inisiatif DPR.
Komentar
Berita Terkait
-
Jadi Solusi Akhiri Kegaduhan Politik, Connie Bakrie Sarankan Prabowo Segera Temui Megawati
-
Rizal Ramli Wafat, Luhut: Saya Bersaksi Engkau Adalah Orang yang Hebat
-
Prosesi Pemakaman Rizal Ramli di TPU Jeruk Purut
-
Melayat ke Rumah Duka, Anies Kenang Rizal Ramli sebagai Sosok Pejuang
-
Prabowo Kenang Sosok Rizal Ramli: Beliau Sahabat Saya, Intelektual yang Idealis
Terpopuler
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Pemain Keturunan Rp 20,86 Miliar Hubungi Patrick Kluivert, Bersedia Bela Timnas Oktober Nanti
- Ameena Akhirnya Pindah Sekolah Gegara Aurel Hermanyah Dibentak Satpam
- Cara Edit Foto yang Lagi Viral: Ubah Fotomu Jadi Miniatur AI Keren Pakai Gemini
- Ramai Reshuffle Kabinet Prabowo, Anies Baswedan Bikin Heboh Curhat: Gak Kebagian...
Pilihan
-
Emil Audero Jadi Tembok Kokoh Indonesia, Media Italia Sanjung Setinggi Langit
-
KPK Bongkar Peringkat Koruptor: Eselon dan DPR Kejar-kejaran, Swasta Nomor Berapa?
-
Dugaan Korupsi BJB Ridwan Kamil: Lisa Mariana Ngaku Terima Duit, Sekalian Buat Modal Pilgub Jakarta?
-
Awas Boncos! 5 Trik Penipuan Online Ini Bikin Dompet Anak Muda Ludes Sekejap
-
Menkeu Purbaya Sebut Mulai Besok Dana Jumbo Rp200 Triliun Masuk ke Enam Bank
Terkini
-
Pinjol Ilegal Merajalela? KPPU Panggil 97 Perusahaan dan OJK
-
Menkeu Baru Mau Guyur Rp200 Triliun ke Perbankan, Ternyata Bisa Tambah Lapangan Kerja
-
Pertamina Bakal Izinkan Pertashop Jual Pertalite
-
Perkuat Bisnis, Anak Usaha Pertamina Siap Jadi Tulang Punggung Maritim Indonesia
-
Belanja di Jepang Kini Bisa Bayar dengan QRIS GoPay
-
Vietjet Umumkan Investasi Miliaran Dolar untuk Beli Pesawat Ramah Lingkungan
-
Harga Emas Hari Ini di Pegadaian: Antam Naik, UBS Turun, Masih 2 Jutaan!
-
Bukan Cuma Bisnis, SIG 'Gedor' Kualitas SDM Lewat Investasi Jangka Panjang
-
Bos Pertamina Bantah Hambat Impor BBM SPBU Swasta
-
Ekonomi Sirkular di Lapas Nusakambangan Bisa Raih Omzet Rp 5,4 Miliar