Menko Bidang Kemaritiman Rizal Ramli. [suara.com/Dian Kusumo Hapsari]
Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan para Menteri Kabinet Kerja yang membuat gaduh di publik karena memberikan pernyataan yang bertolak belakang dengan sikap Presiden. Jika masih ada yang berbeda pendapat mengenai sikap Pemerintah, Jokowi meminta anak buahnya untuk memperdebatkannya dalam forum rapat terbatas (ratas) atau rapat kabinet.
"Kalau Presiden itu maunya di dalam ratas, rapat kabinet (berdebat). Di forum itulah diskusi, saling bantah," kata Johan Budi SP, Juru Bicara Presiden kepada wartawan di komplek kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (23/2/2016).
Johan mengaku, sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, ia selalu ikut dalam setiap ratas dan rapat kabinet. Dalam forum itu selama ini cukup dinamis dalam membahas berbagai program Pemerintah serta macam-macam persoalan negara.
"Kebetulan saya selalu ikut (ratas dan rapat kabinet) dan itu luar biasa menurut saya sebagai orang awam yang baru masuk (istana), bagaimana Menteri bisa berdebat mengenai materi. Oleh presiden justru harus di situ. Saat presiden mengatakan 'A', selesai itu, jangan dibawa ke ruang publik," ujar dia.
Oleh sebab itu, lanjut Johan, Jokowi sering kali mengingatkan para Menterinya bahwa mereka adalah pembantu Presiden. Jangan sampai terulang seorang Menteri pernyataannya berbeda dengan Presiden.
"Presiden sering mengingatkan, kalau mau berbeda pendapat itu di ratas, jangan di ruang publik. Istilah Presiden jangan membuat gaduh. Kalau ada Menteri yang berbeda ketika ngomong, Presiden ya tentu tidak suka," kata Johan.
Saat ditanya apakah Jokowi akan menegur Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli yang berbeda pendapat, Johan mengaku belum tahu. Pasalnya Rizal Ramli mengklaim Pemerintah telah memutuskan bahwa proyek pengembangan gas Blok Maseladengan skenario pembangunan kilang LNG di darat (on shore), padahal Presiden belum memutuskan apa-apa mengenai hal itu.
"Nah kalau itu saya harus nanya (presiden)," jawab dia.
Sampai sekarang, tambah Johan, Presiden belum memutuskan mengenai pengembangan proyek gas Blok Masela.
Seperti diketahui, penyataan Rizal Ramli betolak belakangan dengan sikap Presiden Jokowi. Dia mengklaim pemerintah telah memutuskan proyek pengembangan blok Masela dengan skenario pembangunan kilang LNG di darat (on shore). Hal itu pun di bantah oleh Presiden Joko Widodo mmelalui Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Johan Budi SP, Selasa (23/2).
Hal ini menunjukan bahwa masih ada Menteri Kabinet yang sikapnya tidak selaras, atau berbeda dengan kepala negara. Beberapa waktu lalu hal yang sama juga dilakukan oleh Menko Polhukam, Luhut Binsar Panjaitan yang mengatakan Presiden telah mengirimkan Supres (surat presiden) ke DPR untuk membahas revisi UU KPK. Sementara ketika itu, Presiden yang tengah kunjungan kerja si Amerika Serikat belum menerima draft revisi UU KPK yang jadi inisiatif DPR.
Komentar
Berita Terkait
-
Jadi Solusi Akhiri Kegaduhan Politik, Connie Bakrie Sarankan Prabowo Segera Temui Megawati
-
Rizal Ramli Wafat, Luhut: Saya Bersaksi Engkau Adalah Orang yang Hebat
-
Prosesi Pemakaman Rizal Ramli di TPU Jeruk Purut
-
Melayat ke Rumah Duka, Anies Kenang Rizal Ramli sebagai Sosok Pejuang
-
Prabowo Kenang Sosok Rizal Ramli: Beliau Sahabat Saya, Intelektual yang Idealis
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
Terkini
-
IWIP Gelontorkan Pendanaan Rp900 Juta untuk Korban Bencana di Sumatera
-
AKGTK 2025 Akhir Desember: Jadwal Lengkap dan Persiapan Bagi Guru Madrasah
-
Dasco Ketuk Palu Sahkan Pansus RUU Desain Industri, Ini Urgensinya
-
ASPEBINDO: Rantai Pasok Energi Bukan Sekadar Komoditas, Tapi Instrumen Kedaulatan Negara
-
Nilai Tukar Rupiah Melemah pada Akhir Pekan, Ini Penyebabnya
-
Serikat Buruh Kecewa dengan Rumus UMP 2026, Dinilai Tak Bikin Sejahtera
-
Kuota Mulai Dihitung, Bahlil Beri Peringatan ke SPBU Swasta Soal Impor BBM
-
Pemerintah Susun Standar Nasional Baru Pelatihan UMKM dan Ekraf
-
Stok Di Atas Rata-rata, Bahlil Jamin Tak Ada Kelangkaan BBM Selama Nataru
-
Kadin Minta Menkeu Purbaya Beri Insentif Industri Furnitur