Menko Bidang Kemaritiman Rizal Ramli. [suara.com/Dian Kusumo Hapsari]
Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan para Menteri Kabinet Kerja yang membuat gaduh di publik karena memberikan pernyataan yang bertolak belakang dengan sikap Presiden. Jika masih ada yang berbeda pendapat mengenai sikap Pemerintah, Jokowi meminta anak buahnya untuk memperdebatkannya dalam forum rapat terbatas (ratas) atau rapat kabinet.
"Kalau Presiden itu maunya di dalam ratas, rapat kabinet (berdebat). Di forum itulah diskusi, saling bantah," kata Johan Budi SP, Juru Bicara Presiden kepada wartawan di komplek kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (23/2/2016).
Johan mengaku, sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, ia selalu ikut dalam setiap ratas dan rapat kabinet. Dalam forum itu selama ini cukup dinamis dalam membahas berbagai program Pemerintah serta macam-macam persoalan negara.
"Kebetulan saya selalu ikut (ratas dan rapat kabinet) dan itu luar biasa menurut saya sebagai orang awam yang baru masuk (istana), bagaimana Menteri bisa berdebat mengenai materi. Oleh presiden justru harus di situ. Saat presiden mengatakan 'A', selesai itu, jangan dibawa ke ruang publik," ujar dia.
Oleh sebab itu, lanjut Johan, Jokowi sering kali mengingatkan para Menterinya bahwa mereka adalah pembantu Presiden. Jangan sampai terulang seorang Menteri pernyataannya berbeda dengan Presiden.
"Presiden sering mengingatkan, kalau mau berbeda pendapat itu di ratas, jangan di ruang publik. Istilah Presiden jangan membuat gaduh. Kalau ada Menteri yang berbeda ketika ngomong, Presiden ya tentu tidak suka," kata Johan.
Saat ditanya apakah Jokowi akan menegur Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli yang berbeda pendapat, Johan mengaku belum tahu. Pasalnya Rizal Ramli mengklaim Pemerintah telah memutuskan bahwa proyek pengembangan gas Blok Maseladengan skenario pembangunan kilang LNG di darat (on shore), padahal Presiden belum memutuskan apa-apa mengenai hal itu.
"Nah kalau itu saya harus nanya (presiden)," jawab dia.
Sampai sekarang, tambah Johan, Presiden belum memutuskan mengenai pengembangan proyek gas Blok Masela.
Seperti diketahui, penyataan Rizal Ramli betolak belakangan dengan sikap Presiden Jokowi. Dia mengklaim pemerintah telah memutuskan proyek pengembangan blok Masela dengan skenario pembangunan kilang LNG di darat (on shore). Hal itu pun di bantah oleh Presiden Joko Widodo mmelalui Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Johan Budi SP, Selasa (23/2).
Hal ini menunjukan bahwa masih ada Menteri Kabinet yang sikapnya tidak selaras, atau berbeda dengan kepala negara. Beberapa waktu lalu hal yang sama juga dilakukan oleh Menko Polhukam, Luhut Binsar Panjaitan yang mengatakan Presiden telah mengirimkan Supres (surat presiden) ke DPR untuk membahas revisi UU KPK. Sementara ketika itu, Presiden yang tengah kunjungan kerja si Amerika Serikat belum menerima draft revisi UU KPK yang jadi inisiatif DPR.
Komentar
Berita Terkait
-
Jadi Solusi Akhiri Kegaduhan Politik, Connie Bakrie Sarankan Prabowo Segera Temui Megawati
-
Rizal Ramli Wafat, Luhut: Saya Bersaksi Engkau Adalah Orang yang Hebat
-
Prosesi Pemakaman Rizal Ramli di TPU Jeruk Purut
-
Melayat ke Rumah Duka, Anies Kenang Rizal Ramli sebagai Sosok Pejuang
-
Prabowo Kenang Sosok Rizal Ramli: Beliau Sahabat Saya, Intelektual yang Idealis
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Kenapa Proyek Jalan Trans Halmahera Disebut Hanya Untungkan Korporasi Tambang?
-
Bertemu Wapres Gibran, Komite Otsus Papua Minta Tambahan Anggaran Hingga Dana BLT Langsung ke Rakyat
-
Sambut Bryan Adams Live in Jakarta 2026, BRI Sediakan Tiket Eksklusif Lewat BRImo
-
Proyek Waste to Energy Jangan Hanya Akal-akalan dan Timbulkan Masalah Baru
-
Geger Fraud Rp30 Miliar di Maybank Hingga Nasabah Meninggal Dunia, OJK: Kejadian Serius!
-
Laba PT Timah Anjlok 33 Persen di Kuartal III 2025
-
Kala Purbaya Ingin Rakyat Kaya
-
Didesak Pensiun, Ini Daftar 20 PLTU Paling Berbahaya di Indonesia
-
IHSG Berakhir Merosot Dipicu Aksi Jual Bersih Asing
-
Riset: Penundaan Suntik Mati PLTU Justru Bahayakan 156 Ribu Jiwa dan Rugikan Negara Rp 1,822 T