Suara.com - Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) hingga pekan ketiga Februari 2016 telah mencapai Rp102,2 triliun atau 31,2 persen dari target dalam APBN.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan NE Fatimah dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (13/3/2016), menyebutkan realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama 2015 yang mencapai Rp104,4 triliun atau 37,7 persen dari target.
Dari realisasi yang tercatat sebesar Rp102,2 triliun tersebut, diantaranya berasal dari penerbitan SBN (neto) di pasar domestik sebanyak Rp66,2 triliun dan SBN (neto) valas sebesar Rp36 triliun.
Sebagian realisasi penerbitan SBN neto di pasar domestik juga diserap oleh investor asing yang terlihat dari peningkatan kepemilikan asing mulai Desember 2015 hingga Februari 2016 yang mencapai lebih dari Rp30 triliun.
Dana dari hasil penerbitan SBN ini langsung dimanfaatkan untuk pembiayaan belanja produktif pemerintah, sehingga realisasi penyerapan belanja per Februari tercatat relatif lebih tinggi dari periode sebelumnya.
Hingga 5 Februari 2016, realisasi belanja APBN tercatat sebesar Rp164,9 triliun, atau meningkat 27,73 persen dibandingkan periode sama tahun lalu. Selain itu, pembiayaan tersebut juga dimanfaatkan untuk pembayaran utang jatuh tempo.
Pembayaran kewajiban utang jatuh tempo pemerintah per minggu kedua Februari 2016 tercatat mencapai Rp33,6 triliun atau meningkat 90,8 persen dibandingkan periode yang sama pada 2015 sebesar Rp17,6 triliun.
Terkait pendanaan dari utang, pemerintah menerapkan strategi "front loading" penerbitan SBN dengan mempertimbangkan kondisi likuiditas di pasar keuangan domestik agar tidak menimbulkan dampak kekeringan likuiditas.
Sebelumnya, pemerintah bahkan telah melakukan pra pembiayaan untuk APBN 2016 dengan menerbitkan SBN pada akhir 2015 sebesar Rp63,5 triliun, yang berasal dari penerbitan SUN Valas 3,5 miliar dolar AS atau Rp48,5 triliun dan private placement Rp15 triliun.
Pemenuhan target penerbitan SBN sebagai bagian dari pembiayaan utang yang ditetapkan oleh pemerintah dan DPR, selalu dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai hal termasuk kondisi likuiditas pasar keuangan.
Hal ini disebabkan karena SBN juga digunakan untuk mendukung pengembangan pasar keuangan domestik, memberikan alternatif investasi bagi investor domestik, dan memberikan acuan imbal hasil bagi sektor korporasi yang memerlukan pendanaan dari pasar keuangan.
Sementara itu, kondisi likuiditas di berbagai pasar keuangan hingga pertengahan Februari 2016 juga terjaga dengan baik, antara lain di pasar SBN, terjadi penurunan imbal hasil SBN tenor 10 tahun dari 9,16 persen pada akhir 2015 menjadi 7,97 persen.
Bid offer spread (bps) juga menurun, dari sekitar 13,8 bps pada pertengahan 2015 menjadi 7,9 bps. Di Pasar Uang Antar-Bank, terjadi penurunan rate JIBOR overnight dari 7,59 persen pada akhir 2015 menjadi 5,16 persen.
Selain itu, di Pasar Saham, juga terjadi kenaikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang positif dari 4593 yang tercatat pada akhir 2015 menjadi 4697 pada pertengahan Februari 2016.
Kementerian Keuangan juga mencatat, pada minggu keempat Desember 2015, sempat terjadi kenaikan suku bunga JIBOR ON yang tajam khususnya pada periode 29-30 Desember 2015 dari kisaran 5,7 persen-5,8 persen menjadi 7 persen-8,25 persen.
Kenaikan suku bunga JIBOR ON tersebut disebabkan oleh peningkatan aktivitas di pasar uang secara temporer yang terjadi seiring upaya antisipasi bank dalam rangka memenuhi kebutuhan likuiditas yang meningkat jelang perayaan Natal dan Tahun Baru.
Namun, memasuki minggu 1 Januari 2016, suku bunga JIBOR ON kembali turun pada kisaran 5,7 persen-5,8 persen yang mengindikasikan bahwa situasi cenderung ketat di pasar uang antar-bank bersifat sementara dalam waktu yang terbatas. (Antara)
Berita Terkait
-
Purbaya Minta 'BUMN Kemenkeu' Turun Tangan Dorong Pertumbuhan Ekonomi
-
Purbaya Mau Bubarkan Bea Cukai, Kalau Jadi Lebih Baik Mengapa Tidak?
-
Anak Buah Purbaya Bocorkan Skema Anggaran Pemulihan Bencana Sumatra
-
PT PII Kemenkeu Jamin 55 Proyek Infrastruktur, Kantongi Investasi Rp 573 Triliun
-
Kemenkeu Siapkan Rp 210,4 Triliun untuk Anggaran Ketahanan Pangan 2026, Naik dari Rp 144,6 T
Terpopuler
- 9 Sepatu Puma yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- 9 HP Redmi RAM 8 GB Harga Rp1 Jutaan, Lancar Jaya Dipakai Multitasking
- Semurah Xpander Sekencang Pajero, Huawei-Wuling Rilis SUV Hybrid 'Huajing S'
- 5 Sepatu New Balance yang Diskon 50% di Foot Locker Sambut Akhir Tahun
- 5 Lem Sepatu Kuat Mulai Rp 3 Ribuan: Terbaik untuk Sneakers dan Bahan Kulit
Pilihan
-
Kutukan Pelatih Italia di Chelsea: Enzo Maresca Jadi Korban Ketujuh
-
4 HP Memori Jumbo Paling Murah dengan RAM 12 GB untuk Gaming Lancar
-
In This Economy: Banyolan Gen Z Hadapi Anomali Biaya Hidup di Sepanjang 2025
-
Ramalan Menkeu Purbaya soal IHSG Tembus 9.000 di Akhir Tahun Gagal Total
-
Tor Monitor! Ini Daftar Saham IPO Paling Gacor di 2025
Terkini
-
Dana Syariah Indonesia Kena Sanksi OJK, Gimana Nasib Uang Lender?
-
Update Iuran BPJS Kesehatan Tiap Kelas Tahun 2026, Menkeu Buka Suara
-
Duo Aguan-Salim Perkuat Cengkeraman di PANI, Bagaimana Prospeknya?
-
Daftar 70 Saham Force Delisting Awal 2026, Ada Emiten Sejuta Umat dan BUMN
-
Tarif Listrik Tidak Naik Hingga Maret 2026
-
8,23 Juta Penumpang Pesawat Wara-wiri di Bandara Selama Awal Nataru
-
Perhatian! Tarif Listrik Januari-Maret 2026 Tak Naik
-
Bea Keluar Batu Bara Belum Berlaku 1 Januari 2026, Ini Bocoran Purbaya
-
Tak Hanya Huntara, Bos Danantara Jamin Bakal Bangun Hunian Permanen Buat Korban Banjir
-
Purbaya Kesal UU Cipta Kerja Untungkan Pengusaha Batu Bara Tapi Rugikan Negara