Pembangunan infrastruktur di Indonesia sudah sangat terlambat. Sebagai gambaran, Presiden Joko Widodo memberi contoh panjang jalan tol saat ini di Cina adalah 60 ribu kilometer dan setiap tahun dibangun empat ribu sampai lima ribu kilometer.
"Kita baru mempunyai 840 kilometer. Saya ulang 840 kilometer. Oleh sebab itu saya beri target ke Menteri PU dan Perumahan Rakyat selama lima tahun minimal seribu kilometer," kata Presiden pada acara Peresmian Pengoperasian Jalan Tol Surabaya-Mojokerto Seksi IV (Krian-Mojokerto) di Mojokerto, Jawa Timur, Sabtu (19/3/2016).
Presiden mengatakan bahwa ruas jalan tol yang diresmikan ini sebenarnya sudah sejak 21 tahun yang lalu dibangun tapi tidak selesai karena pembebasan lahan.
"Meskipun ini baru separuh dan tahun depan harus sudah sambung," kata Presiden.
Berbagai upaya tentunya dilakukan pemerintah untuk membangun infrastruktur. Ruas jalan tol Batang-Semarang misalnya, yang sudah beberapa tahun berhenti telah diambil alih.
"Baru minggu lalu diambil alih, BUMN masuk," kata Presiden.
"Insya Allaih 2018 dari Merak-Surabaya sudah nyambung tanpa alasan apapun," ucap Presiden. Untuk mewujudkan hal ini, Presiden akan terus mengikuti perkembangan pembangunan jalan tol sehingga proyek pembangunan jalan tol dikerjakan dalam 24 jam dan tiga shift.
Infrastruktur Terbangun, Manfaat Akhir Ada di Masyarakat
Dalam enam tahun, Cina dapat membangun jalur kereta api cepat sejauh 16 ribu kilometer. Sementara di Indonesia, kata Presiden, baru mengerjakan kereta cepat yang hanya berjarak 150 kilometer sudah "ramai."
"Kita ini seneng ramai. Saya akan ubah ramainya menjadi ramai kerja kerja, bukan ramai debat, ramai saling bicara," kata Presiden.
Presiden menggarisbawahi bahwa manfaat dari terbangunnya infrastruktur transportasi maka biaya transportasi menjadi lebih murah.
"Biaya logistik murah dan barang-barang kita lebih kompetitif. Keuntungan terakhir ada di masyarakat karena mendapatkan barang lebih murah," ujar Presiden.
Fokus Pemerintah : Deregulasi dan Infrastruktur
Di awal sambutannya, Presiden yang didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo menjelaskan bahwa saat ini pemerintah berkonsentrasi pada dua hal besar, yakni deregulasi dan infrastruktur.
"Deregulasi agar ada kecepatan bertindak dalam melaksanakan pembangunan," ujar Presiden.